Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI | Vol 1 | No. 2

Menu

Skip to main content

Volume 1 (2021) "Dharmasisya” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Nomor 2 JuniI 2021

Articles

KAJIAN TEORI HUKUM MENGENAI LIBERALISASI PERBANKAN DI INDONESIA (Analisa: Teori Hukum Pancasila dalam Bidang Ekonomi terhadap Regulasi mengenai Keberadaan Modal Asing dalam Perbankan di Indonesia)
Anissa Rizkytia

PENGARUH HUBUNGAN KEKUASAAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH TERHADAP KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Adamy Nurdin

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (Studi Kasus Pengujian Perppu Nomor 1 tahun 2013)
Aditya Ilmam Perdhana

PENEGAKAN HUKUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP MENYUAP DAN GRATIFIKASI DI INDONESIA
Ahmad Fahd Budi Suryanto

PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
Ahmad Iskandar Nasution

JANGKA WAKTU TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PENYEDIAAN SUKU CADANG BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DENGAN KETENTUAN HUKUM DI NEGARA LAIN
Amelia Saptiana Dewi

PERUBAHAN SKEMA KERJA SAMA PEMANFAATAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN UNTUK PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK MENGGUNAKAN TENAGA AIR
Andi Kurniawan

SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, DAN KADER SIAGA TRAMTIB DALAM PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Arum Adji Wibowo

PENGENDALIAN PEREDARAN PRODUK SECARA MANDIRI SEBAGAI INSTRUMEN WAJIB DALAM PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL KORPORASI ROKOK: SEBUAH PERSPEKTIF SOSIO-LEGAL

TINJAUAN PENGUSAHAAN AIR DALAM PEMBANGUNAN PLTA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG SUMBER DAYA AIR
Cerli Febri Ramadani

PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT
Chenly Martua Sihombing

PENERUS TAHTA DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARAKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 88/PUU-XIV/2016
Delima Sianipar

PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK DAERAH ATAS PERUBAHAN PASAL MENGENAI PERPAJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Diani Putri Pracasya

PEMBERIAN UPAH BAGI PEKERJA YANG TIDAK BEKERJA ATAS KEMAUANNYA SENDIRI SELAMA PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Fitriana GRP

INVESTMENT COURT SYSTEM (ICS) SEBAGAI ALTERNATIF BARU INVESTOR-STATE DISPUTE SETTLEMENT (ISDS)

TRUMP’S PEACE TO PROSPERITY PLAN: KESEPAKATAN UNTUK MEWUJUDKAN PERDAMAIAN ISRAEL-PALESTINA
Jaya Ahmad Nurjaman

TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN TERHADAP PENYITAAN ASET MILIK PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENUNGGAKAN PAJAK
Jeffry P Samosir

ANOMALI ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM PENGATURAN DAN PRAKTEK
Juanda Juanda

STATUS QUO KEWENANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DALAM MENERBITKAN PRODUK PENJAMINAN PASCA BERLAKU EFEKTIFNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN
Kalih Krisnareindra

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIKENAKAN SANKSI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 36/PUU-XV/2017 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA KOMISI NEGARA

JASA LAYANAN TRANSPORTASI DARING (GOJEK DAN GRAB) DALAM PERSPEKTIF ASEAN ON FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (AFAS)
Luthfi Hanifa Ryani

REVIU HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM RANGKA PEMENUHAN AKSES TERHADAP KEADILAN: MEMPERTIMBANGKAN ELEMEN DARI KEMAMPUAN HUKUM
M Rizki Yudha Prawira

PENERAPAN PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP BURUH ANAK YANG BEKERJA DI PERKEBUNAN TEMBAKAU GARUT, JAWA BARAT
Monalisa Silitonga

ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM NOKEN DI PROVINSI PAPUA DALAM PRINSIP DEMOKRASI DAN SISTEM HUKUM NASIONAL
Muhammad Malikul Lubbi

PENERAPAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA
Murpraptono Adhi Sulantoro

PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN SEMENTARA (BMTPS) TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN TAHUN 2019 SEBAGAI AKIBAT PENINGKATAN VOLUME IMPOR TEKSTIL
Nanang Suhendra

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KELOMPOK MINORITAS GENDER SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN KASUS LGBT DI INDONESIA, INDIA DAN BRUNEI DARUSSALAM)
Nindra Wahyu Hapsari

PERAN NEGARA D ALAM MENJAGA KEDAULATAN PADA RUANG MAYA (CYBERSPACE) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT
Nurharis Wijaya

BUY SPEAR FROM SIDE OR BEAR IT: KAJIAN KOMPARATIF PENGATURAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA DAN BELANDA
Parade Sitorus

KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT DALAM MENGADILI PELAKU KEJAHATAN PERANG PADA NEGARA YANG TIDAK MERATIFIKASI ROME STATUTE 1998
R Gilang Wisnhu Dhuara

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM PENERAPAN K3 PADA PROYEK KONSTRUKSI DITINJAU DARI PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Rahadian Ratry

IMPLIKASI YURIDIS DALAM PEMBAYARAN TAGIHAN TENAGA LISTRIK YANG TIDAK SESUAI PEMAKAIAN AKIBAT KERUSAKAN ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS
Retnowulan Sopiyani

HILANGNYA MH370: TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DALAM PRESPEKTIF KONVENSI WARSAWA DAN KONVENSI MONTREAL
Rian Fachmi Tobing

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA DALAM SENGKETA PERTANAHAN
Rini Wulandari

IMPLIKASI MENGENAI PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2016 TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

PENCABUTAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM JABATAN PUBLIK
Rona Puspita

AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN OLEH MASA DEPAN ORGANISASI PERDAGANGAN REGIONAL
Rossa Amanda Santika

KEWENANGAN PELAKSANAAN PERIZINAN INVESTASI OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN KONTRAK KERJASAMA PENGADAAN BARANG ATAU JASA SECARA SEPIHAK ANTARA KONTRAKTOR KONTRAK KERJASAMA INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS DENGAN PELAKSANA KONTRAK
Satria Winisuddha

Editorial Board

Editor: Ratih Lestarini
Editor: Febby Mutiara Nelson
Editor: Heru Susetyo
Editor: Abdul Karim Munthe