Skip to main content

Indonesian Notary

Indonesian Notary Volume 2 Issue 1

Articles

KEABSAHAN TUKAR MENUKAR DENGAN OBJEK HAK ATAS TANAH SECARA LISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR 211/PDT.G/2018/PN.DPK)
Steven Wongso

GIRIK SEBAGAI BUKTI HAK DALAM PEWARISAN (STUDI KASUS PUTUSAN PTUN SURABAYA NOMOR 169/G/2018/PTUN.SBY TAHUN 2019)
Maximillian Billy Tjiotijono

TANGGUNG JAWAB PERHIMPUNAN PENGHUNI DAN PEMILIK SATUAN RUMAH SUSUN TERHADAP PENGHUNI RUMAH SUSUN (STUDI KASUS APARTEMENT MEDITERANIA PALACE RESIDENCE)
PASCALIS BASTOTO MELIALA

AKTA JUAL BELI YANG PEMBAYARANNYA TERNYATA TIDAK LUNAS SERTA ACARA PELEPASAN HAK SEBAGAI CARA MEMPEROLEH TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR PERKARA 133/PDT.G/2018/PN.JKT.TIM)
Muhammad Biondi Insani

JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK SETELAH SALAH SATU ORANG TUA MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 265/PDT.G/2017/PN.Bdg)
Aryani Try Juniarti

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMENANG LELANG YANG RISALAH LELANGNYA DIBATALKAN OLEH PUTUSAN PENGADILAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 247/PDT/2018/PT.BDG TANGGAL 23 JULI 2018)
Clara Egia Pratami

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SERTIFIKAT HAK MILIK YANG DIEKSEKUSI LELANG OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANPA ADANYA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 1180/K/PDT/2017)
Frischa Natra Fitra

AKIBAT HUKUM PEMBUATAN MINUTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TANPA KEHADIRAN NOTARIS, DIREKTUR UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM (STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 19/B/MPPN/VII/2019)
Ria Santi Oktaviani Manik

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN, AKTA KUASA DAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH NOTARIS/PPAT (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 57/PDT.G/2018/PN.DPS.TAHUN 2018)
Yeane Marlina Siregar

Kekuatan Pembuktian Grant Sultan yang Telah d Konversi Menjadi Surat Keterangan hak memperusahai Tanah Sebagai Alas Hal dalam Sengketa Pertanahan di Sumatera Utara (studi Putusan Nomor 374/Pdt.g/2015/PN.Mdn jo. 353/Pdt/2016/PT.Medan)
Tondi Maratua Harahap

PERAN NOTARIS DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3689 K/PDT/2016)
Sari Melani

Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Akibat Konversi Utang Menjadi Setoran Saham Perseroan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 32/PDT.G/2017/PN Plk)
Raissa Almira Pradipta

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEABSAHAN PROSEDUR PEMBACAAN AKTA DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (STUDI PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS NOMOR 11/B/MPPN/XII/2018
Ando Iqbal Noorhadi

Penerapan Prinsip Cross Default Dan Cross Collateral Pada Perjanjian Kredit dengan Agunan Hak Atas Tanah (Studi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.)
Muhammad Irfan Hielmy

Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor:No. 03/B/MPPN/VII/2019)
Shafina Karima Karim

PENJUALAN SAHAM DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS TERBUKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.sel.)
Muhamad Reza Adhistana

BENTUK DAN SUBSTANSI CACAT YURIDIS AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KAJIAN DALAM PRESPEKTIF KEBATALAN DAN DEGRADASI KEKUATAN BUKTI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NOMOR 92/PDT.G/2018/PN. DPS)
Kevin Ramadhan Saputra Djamaswar

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI TANAH DI KOTA SOLOK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1826 K/PDT/2014)
Yadzka Nafis

KEKUATAN HUKUM COVER NOTE YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERKAITAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN KREDIT DI PT BANK BNI CABANG PARE-PARE (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NOMOR 49/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS)
Ratih Puspitasari Winarso

TINDAKAN NOTARIS YANG MEMBUAT BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BERDASARKAN SURAT KUASA YANG MENYEBABKAN KERUGIAN (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No.19/B/MPPN/VII/2019)
Annasha Hany Trisnasari

PERLINDUNGAN NASABAH TERHADAP PENGGUNAAN JASA PENAGIH HUTANG DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBAYARAN KARTU KREDIT MACET (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 356K/Pdt/2017)
Annisa Aprilia

SINKRONISASI ATURAN KUTIPAN RISALAH LELANG BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN KEKAYAAN NEGARA NOMOR 5/KN/2017 TENTANG RISALAH LELANG DENGAN VENDU REGLEMENT DAN PMK NOMOR 27/PMK.06/2016
Daniel Alusinsing

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Keputusan Rapat Yayasan (Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor:5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/VII/2019)
Namira Andrini

PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE iNDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 232/K/TUN/2018)
Ayu Permata Sari

PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN KEPADA NOTARIS PENGGANTI PASAR MODAL BERDASARKAN POJK NOMOR 67/POJK.04/2017
Desintya Nur Amalia

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG MERUPAKAN HARTA PAILIT
Felton Hartato

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM HAL DEBITUR MENGALIHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG BELUM DIDAFTARKAN TANPA PERSETUJUAN KREDITUR (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1271 K/PDT/2016)
Joyce Karina

KEABSAHAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS AKTA JUAL BELI DENGAN PEMALSUAN IDENTITAS PENGHADAP DAN KUASA YANG CACAT HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1979/K.Pdt/2016)
Latifah Puspa Herwido

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DALAM HAL OBJEK LELANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN PENGUMUMAN LELANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR 123/PDT.G/2018/PN.MND.)
M. Ichsan Alfara

Pembuatan Surat Pernyataan Yang Menjamin Kebenaran Keterangan yang Diberikan Penghadap Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-hatian PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pid.B/2018/PN.DPK)
Melati Nur Fajri

TANGGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMILIK HAK ATAS DOKUMEN PERTANAHAN YANG DISERAHKAN KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK (Putusan Nomor: 16/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/X/2018 dan Putusan Nomor 06/B/MPPN/VII/2019
Prabawati Claraningtyas

STATUS HARTA KAWIN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI LUAR NEGERI YANG BELUM DICATATKAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 613/PDT/2017/PT.DKI)
Puti Ayu Cassandra

PERAN NOTARIS DALAM MENCEGAH WAJIB PAJAK MELAKUKAN TAX AVOIDANCE MELALUI MANIPULASI HIBAH
Rubby Ellryz

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PIHAK YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KAJIAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB DALAM JABATANNYA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 75/PDT/2018/PT.YYK)
Dian Syaferli

KEABSAHAN AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA ATAS DASAR SURAT KETERANGAN AHLI WARIS YANG DIREGISTER OLEH KEPALA DESA/LURAH DAN CAMAT YANG PALSU ATAU DIPALSUKAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/PID/2017)
Nizar Satrio Wicaksono

PRAKTIK PEMBUATAN AKTA JUAL BELI DENGAN BLANKO KOSONG TERKAIT DENGAN STATUS TANAH YANG BELUM DIPECAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR 570/PDT/2016/PT.BDG)
Rachmi Siti Awlyanti

HAK TANGGUNGAN YANG LAHIR BERDASARKAN AKTA JUAL BELI YANG CACAT HUKUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3232 K/PDT/2017)
Shofiah Arasyti

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA JUAL BELI SAHAM TANPA BUKTI PELUNASAN DAN BUKTI SETOR (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 259/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.)
Steven Liem

IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NO 13 TAHUN 2018 DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (Putusan Nomor 04/KPPU-L/2018)
Syarif Husein

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI BERITIKAD BAIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP PENYERAHAN KEMBALI SERTIPIKAT SEBAGAI OBJEK DALAM PENGIKATAN JUAL BELI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 623/Pdt.G/2016/PN.Dps)
Syarifah Nurul Aziizi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PEMEGANG SAHAM YANG BELUM TERCATAT PADA DAFTAR PEMEGANG SAHAM AKIBAT PENGABAIAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN DAFTAR UMUM PEMEGANG SAHAM OLEH ORGAN PERSEROAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2845K/PDT/2017)
Intan Farhana