Articles
URGENSI BANTUAN HUKUM RELAWAN PENDAMPING, PEKERJA SOSIAL DAN SERIKAT BURUH SETELAH PUTUSAN MA NO 22 P/HUM/ 2018
Jorawati Simarmata
https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1798
ANCAMAN PIDANA BAGI INTELLECTUEL DADER BLACK CAMPAIGN: Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN.Bul
Rafli Fadilah Achmad
https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1799
WACANA PEMERINTAH UNTUK MEREPOSISI KELEMBAGAAN INSPEKTORAT: TINDAK LANJUT, TANGGAPAN, SERTA INISIASI KEDEPAN
Richo A. Wibowo, Mailinda E. Yuniza, Rizky S. Widyaningtyas, and Hendry Julian Noor
https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1800
HUBUNGAN HUKUM PEDAGANG PERANTARA DAN PELAKU USAHA DALAM BISNIS PERIKANAN NASIONAL
Nur Sulistyo Budi Ambarini, Tito Sofyan, and Edra Satmaidi
https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1801
PENGARUH KONSTITUSI BERKETUHANAN DALAM PRAKTIK KETATANEGARAAN (PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN BERBAGAI NEGARA)
Ghunarsa Sujatnika
https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1802
PERBEDAAN PENERAPAN DERIVATIVE ACTION DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA CIVIL LAW DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA-NEGARA PENGANUT SISTEM HUKUM COMMON LAW (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 02/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL)
Shofia Shobah
https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1803
POLEMIK PENGATURAN KEPEMILIKAN DATA PRIBADI: URGENSI UNTUK HARMONISASI DAN REFORMASI HUKUM DI INDONESIA
Setyawati Fitri Anggraeni
https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN AKIBAT PERJANJIAN BAKU DAN KLAUSULA BAKU PASCA KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
A. Dwi Rachmanto
https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1805