•  
  •  
 
Editors
Editor-in-Chief: Gratianus Prikasetya Putra, Universitas Indonesia
 

Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) — the Indonesian Journal of Law and Development. Since 1971, JHP has been guided by a single conviction: that law is never merely a body of rules, but a force that shapes — and is shaped by — a nation’s development. Published by the Faculty of Law, Universitas Indonesia, JHP is among the longest-standing law journals in the country. What we hold dear is not our age, but an enduring commitment to law as an instrument of justice, welfare, and progress.

Focus — law and development. Law and development lies at the heart of our editorial mission. We seek scholarship that illuminates how law enables, channels, or obstructs development — and, conversely, how the demands of development press law to change. This is a compass, not a boundary: we prize work that connects rigorous legal analysis to real questions of development. We especially welcome manuscripts on:

  • Development governance, regulatory reform, and the quality of legislation
  • Law and economic development: investment, competition, labour, and the business climate
  • Law, natural resources, and sustainable development: climate change, energy, land, and the environment
  • Law and digital transformation: artificial intelligence, data protection, and the digital economy
  • Human rights, indigenous peoples, and inclusive development
  • State institutions, constitutions, and governance in the context of development
  • Comparative law and global governance relevant to the development agenda
  • Interdisciplinary work between law and other fields, such as sociology of law, legal anthropology, and law and economics

International scope. The conversation on law and development does not stop at Indonesia’s borders. JHP invites studies of law and development in other jurisdictions, as well as cross-country comparative work, so that Indonesia’s experience can be read within a global conversation — and vice versa. We welcome contributions from authors around the world.

Language policy. To widen our reach and impact, JHP accepts manuscripts in both English and Indonesian, maintaining a balanced composition of roughly 50:50 in each volume. This opens the journal to international authors while strengthening the place of Indonesian legal scholarship in global discourse.

Vision and impact. JHP aspires to become a leading reference for law-and-development scholarship in Asia and the Global South — a forum where ideas born of the developing world speak to the problems of the world at large. We want the work we publish to serve not only as an academic record, but as a resource for policymakers, practitioners, and scholars building fairer and more effective legal systems. As part of this trajectory, JHP is currently pursuing indexation in Scopus.

JHP applies a double-blind peer review policy, is published four times a year in March, June, September, and December, and accepts submissions year-round. JHP is nationally accredited at Sinta 2 by the Directorate General of Research and Development, Ministry of Higher Education, Science, and Technology of the Republic of Indonesia, under Decree No. 2/C/C3/KPT/2026 on the New Accreditation Ranking of Scientific Journals, Period 2 of 2025.

====

Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) — Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia. Sejak 1971, JHP dituntun oleh satu keyakinan: bahwa hukum bukan sekadar seperangkat aturan, melainkan kekuatan yang membentuk — dan dibentuk oleh — arah pembangunan sebuah bangsa. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, JHP adalah salah satu jurnal hukum dengan tradisi terpanjang di Indonesia. Yang kami junjung bukan usia, melainkan komitmen yang tak berubah untuk menempatkan hukum sebagai instrumen keadilan, kesejahteraan, dan kemajuan.

Fokus — hukum dan pembangunan. Tema law and development menjadi jantung keredaksian kami. Kami mencari tulisan yang menerangi bagaimana hukum memungkinkan, mengarahkan, atau justru menghambat pembangunan — dan sebaliknya, bagaimana tuntutan pembangunan menekan hukum untuk berubah. Daftar ini penunjuk arah, bukan pembatas: kami mengutamakan karya yang menghubungkan analisis hukum yang tajam dengan pertanyaan pembangunan yang nyata. Kami secara khusus mengundang naskah tentang:

  • Tata kelola pembangunan, reformasi regulasi, dan kualitas legislasi
  • Hukum dan pembangunan ekonomi: investasi, persaingan usaha, ketenagakerjaan, dan iklim usaha
  • Hukum, sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan: perubahan iklim, energi, agraria, dan lingkungan
  • Hukum dan transformasi digital: kecerdasan buatan, pelindungan data, dan ekonomi digital
  • Hak asasi manusia, masyarakat adat, dan pembangunan inklusif
  • Kelembagaan negara, konstitusi, dan tata kelola pemerintahan dalam konteks pembangunan
  • Perbandingan hukum dan tata kelola global yang relevan bagi agenda pembangunan
  • Kajian interdisipliner antara hukum dan bidang lain, seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, serta hukum dan ekonomi

Cakupan internasional. Perbincangan tentang hukum dan pembangunan tidak berhenti di batas Indonesia. JHP mengundang kajian tentang hukum dan pembangunan di yurisdiksi lain maupun studi perbandingan lintas negara, sehingga pengalaman Indonesia dapat dibaca dalam percakapan global — dan sebaliknya. Kami menyambut kontribusi dari penulis di seluruh dunia.

Kebijakan bahasa. Untuk memperluas jangkauan dan dampak, JHP menerima naskah dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dengan komposisi berimbang sekitar 50:50 pada setiap volume. Kebijakan ini membuka pintu bagi penulis internasional sekaligus memperkuat posisi kajian hukum Indonesia dalam wacana keilmuan global.

Visi dan dampak. JHP bercita-cita menjadi rujukan terkemuka bagi pemikiran hukum dan pembangunan di Asia dan Global South — wadah tempat gagasan yang lahir dari pengalaman negara berkembang dapat berbicara pada persoalan dunia. Kami ingin karya yang kami terbitkan tidak berhenti sebagai catatan akademik, tetapi menjadi bahan bagi pembuat kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam membangun sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Sebagai bagian dari langkah ini, JHP tengah menempuh proses menuju pengindeksan Scopus.

JHP menerapkan penelaahan sejawat ganda-anonim (double-blind peer review), terbit empat kali setahun pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, serta menerima pengiriman naskah sepanjang tahun. JHP terakreditasi nasional peringkat Sinta 2 oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Nomor 2/C/C3/KPT/2026 tentang Peringkat Akreditasi Baru Jurnal Ilmiah Periode 2 Tahun 2025.

Sinta 2Google ScholarDOAJ

HukumonlineEditage Scilit

Download the article template / Unduh petunjuk penulisan:

Article template

JHP migrated from its previous OJS site (http://jhp.ui.ac.id) in April 2023; some content uploaded to the earlier system may be missing. Please contact us regarding any published manuscript not yet migrated. — JHP dalam proses migrasi dari laman OJS sebelumnya per April 2023, sehingga sebagian konten mungkin hilang; harap hubungi kami terkait naskah terpublikasi yang belum termigrasi.

Pengunjung/visitor

Current Issue: Volume 56, Number 2 (2026)

Articles

PDF

Problematika Penegakan Kode Etik di DPR RI
Mayda Dewinta Putri, Deniza Saqina Utami, Gamaliel Basamido Sinaga, Mohammad Ramadhana Hasan, and Kezia Eliora Zacharias
https://doi.org/10.21143/jhp.vol56.no.2.2253