•  
  •  
 

Scope & Focus

Focus & Scope

Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) is the law-and-development journal of the Faculty of Law, Universitas Indonesia. Our defining question is the relationship at the core of our name: how law enables, channels, or obstructs development — and, conversely, how the demands of development press law to change. We welcome conceptual and research articles that bring rigorous legal analysis to bear on that relationship, whether the setting is Indonesia, another jurisdiction, or a comparison across several.

A manuscript fits JHP when it does more than describe the law: it advances an argument, tests it against primary legal sources and real problems, and says something new. Within that lens, we especially welcome work on:

  • Development governance and the quality of law — regulatory reform, law-making, legislative and institutional design, and the rule of law as a condition for development.
  • Law and economic development — investment, competition, company and financial law, taxation, labour, and the business climate.
  • Natural resources, environment, and sustainability — climate change, energy, land and agrarian law, and the governance of natural resources.
  • Law and digital transformation — artificial intelligence, data protection, platforms, and the digital economy.
  • Human rights, indigenous peoples, and inclusive development — access to justice and the distribution of development’s burdens and benefits.
  • Constitutional and administrative governance — state institutions, judicial power, and public administration in the context of development.
  • International and comparative law — the international and cross-jurisdictional dimensions of the development agenda.

We equally welcome interdisciplinary scholarship that connects law with other fields — sociology of law, legal anthropology, law and economics, and cognate approaches — particularly where it illuminates how law and development shape one another. Doctrinal, theoretical, empirical, and socio-legal methods are all in scope, provided the legal analysis is sound and the contribution is clear.

The list above is a compass, not a boundary. A manuscript in any subdiscipline of legal science is welcome where it speaks, in a genuine way, to the journal’s law-and-development focus. Conversely, submissions that merely restate settled doctrine, summarise regulations without analysis, or fall outside that focus are unlikely to proceed.

Language and reach. JHP accepts manuscripts in both English and Indonesian, in a balanced composition of roughly 50:50 per volume, and welcomes contributions from authors worldwide — so that Indonesia’s experience can be read within a global conversation, and that of other jurisdictions within ours. All submissions undergo double-blind peer review.

====

Fokus & Cakupan

Jurnal Hukum & Pembangunan (JHP) adalah jurnal hukum dan pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pertanyaan yang menjadi ciri kami adalah relasi yang ada di inti nama kami: bagaimana hukum memungkinkan, mengarahkan, atau justru menghambat pembangunan — dan sebaliknya, bagaimana tuntutan pembangunan menekan hukum untuk berubah. Kami menerima artikel konseptual maupun penelitian yang membawa analisis hukum yang tajam untuk menggarap relasi tersebut, baik dalam konteks Indonesia, yurisdiksi lain, maupun perbandingan lintas negara.

Sebuah naskah cocok untuk JHP ketika ia tidak sekadar memaparkan hukum: ia membangun argumen, mengujinya terhadap sumber hukum primer dan persoalan yang nyata, serta menyampaikan sesuatu yang baru. Dalam lensa itu, kami secara khusus mengundang tulisan tentang:

  • Tata kelola pembangunan dan kualitas hukum — reformasi regulasi, pembentukan undang-undang, desain kelembagaan dan legislasi, serta negara hukum sebagai syarat pembangunan.
  • Hukum dan pembangunan ekonomi — investasi, persaingan usaha, hukum perusahaan dan keuangan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan iklim usaha.
  • Sumber daya alam, lingkungan, dan keberlanjutan — perubahan iklim, energi, hukum agraria dan pertanahan, serta tata kelola sumber daya alam.
  • Hukum dan transformasi digital — kecerdasan buatan, pelindungan data, platform, dan ekonomi digital.
  • Hak asasi manusia, masyarakat adat, dan pembangunan inklusif — akses terhadap keadilan serta pembagian beban dan manfaat pembangunan.
  • Tata kelola konstitusional dan administratif — kelembagaan negara, kekuasaan kehakiman, dan administrasi publik dalam konteks pembangunan.
  • Hukum internasional dan perbandingan — dimensi internasional dan lintas yurisdiksi dari agenda pembangunan.

Kami sama menyambut kajian interdisipliner yang menghubungkan hukum dengan bidang lain — sosiologi hukum, antropologi hukum, hukum dan ekonomi, serta pendekatan serumpun — terutama yang menerangi bagaimana hukum dan pembangunan saling membentuk. Metode doktrinal, teoretis, empiris, maupun sosio-legal semuanya termasuk dalam cakupan, sepanjang analisis hukumnya kuat dan kontribusinya jelas.

Daftar di atas adalah penunjuk arah, bukan pembatas. Naskah dalam subdisiplin ilmu hukum mana pun kami sambut sepanjang ia benar-benar berbicara pada fokus hukum dan pembangunan jurnal ini. Sebaliknya, naskah yang sekadar mengulang doktrin yang sudah mapan, meringkas peraturan tanpa analisis, atau berada di luar fokus tersebut kecil kemungkinan untuk dilanjutkan.

Bahasa dan jangkauan. JHP menerima naskah dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, dengan komposisi berimbang sekitar 50:50 per volume, dan menyambut kontribusi dari penulis di seluruh dunia — agar pengalaman Indonesia dapat dibaca dalam percakapan global, dan pengalaman yurisdiksi lain dalam percakapan kita. Seluruh naskah menjalani penelaahan sejawat ganda-anonim.