•  
  •  
 

DOI

10.21143/jhp.vol48.no4.1800

Abstract

This research aims (i) to elaborate about a central government plan on repositioning the structure of inspectorate; (ii) to explain responses of some inspectorate officers regarding the plan; and (iii) to provide suggestions on the adjustment plan that should be taken into consideration by the central government. This research found that, different with the public perception, the plan is not intended to reposition all the inspectorates, rather to inspectorates attached to local governments. These inspectorates are designed to be what the-called ‘kuasi vertical institution’. Meaning, it has a mixed character of both central and local government institution. This initiation increases the the echelon of the the head of local insepectorate and influences the relation between local inspectorate and head of local government. Officers who pros with this plan believe that this will enhance their independency (nb. we believe that the used term suppose to be impartiality); therefore, they will be more immune from the intervention.

Bahasa Abstract

Tujuan penulisan ini ada tiga: (i) menguraikan lebih detail mengenai rencana pemerintah (pusat) dalam mereposisi kelembagaan inspektorat; (ii) membahas respon beberapa inspektorat terhadap wacana pemerintah diatas; dan (iii) memberikan masukan, baik dari perspektif konseptual maupun praktikal, mengenai langkah penyesuian yang perlu diambil pasca terkait dengan respon tersebut. Hasil penulisan menunjukkan bahwa, berbeda dengan yang mungkin dimaknai publik, wacana ini lebih ditujukan kepada inspektorat daerah saja; yaitu dengan membentuk mereka menjadi lembaga kuasi vertikal. Wacana ini akan berdampak pada peningkatan eselonisasi inspektur dan mempengaruhi pola relasi antara inspektorat dengan kepala daerahnya. Inspektorat yang pro dengan gagasan ini menyatakan bahwa reposisi tersebut dapat meningkatkan independensi inspektorat, sehingga lebih imun dari intervensi

References

Buku dan Jurnal Arsyad, Jawade Hafidz. Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Bovens, M. “Public Accountability” in E. Ferlie, L. E. Lynn, C. Pollitt (eds), The Oxford Handbook of Management. Oxford: Oxford University Press, 2005. Bovens, M. “Analysing and accessing public accountability: A conceptual framework”. European Governance Paper, Connex Network, 2006. BPKP. “Laporan Kinerja 2017”. Jakarta: BPKP, 2018. Busuioc, E.M. The Accountability of European Agencies: Legal Provisions and Ongoing Practices. Utrecht: Utrecht University, 2010. Butt, S. “’Unlawfulness’ And Corruption Under Indonesian Law.” Bulletin of Indonesian Economic Studies, 45:2 (2009): 179-198. Link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/00074910903040328. Hiariej, EOS. “Pasal Keranjang Sampah”. Jakarta: SKH Kompas, 07 Mei 2015. KPK. “Ringkasan Hasil Kajian Penguatan APIP”. Jakarta: KPK, 2017. Lubis, M. “ We Indonesians”. Hawaii: University of Hawaii, 1979. Moliterno, J.E. “The Administrative Judiciary's Independence Myth”. Wake Forest Law Review, Vol. 41(2006). Muchsan. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparatur Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2007. Noor, Hendry Julian. Kerugian Keuangan Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas Perspektif Hukum Bisnis dan Tindak Pidana Korupsi (Disertasi). Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2018. Prasetio. Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgement Rule (BJR) dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN. Jakarta: PT. Rayyana Komunikasindo, 2014. Sujamto. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 1987. The Institute of Internal Auditors. Internal Audit Capability Model for the Public Sector. Florida: The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF), 2009. Tuanakotta, Theodorus M. Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Salemba Empat, 2009. Wibowo, R.A. “When anti-corruption norms lead to undesirable results: learning from the Indonesian experiences”. Crime Law Social Change, Springer, 2017, https://doi.org/10.1007/s10611-017-9737-8 Wibowo, R.A. Preventing Maladministration in Indonesian Public Procurement (A Good Public Procurement Law Approach and Comparison with the Netherlands and the United Kingdom). Utrecht: Utrecht University, 2017, tersedia pada: https://www.ris.uu.nl/ws/files/28739629/Wibowo.pdf, (diakses 28 September 2018). Witanto, D. Y. Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual. Bandung: Mandar Maju, 2012. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, UU Nomor 5 tahun 2014, LN Nomor 6 Tahun 2014, TLN nomor 5494. Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015, LN Nomor 24 Tahun 2015, TLN nomor 5657. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan dan Pengawasan Kepada Pemerintah Daerah, PP Nomor 12 Tahun 2017, LN Nomor 73 Tahun 2017, TLN nomor 6041. Indonesia, Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan segenap lampirannya, PP Nomor 2 Tahun 2015, LN Nomor 3 Tahun 2015. Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, PP Nomor 18 Tahun 2016, LN Nomor 114 Tahun 2016, TLN nomor 5887. Indonesia, Peraturan Presiden Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres Nomor 54 tahun 2010 j.o. Perpres Nomor 16 Tahun 2018, LN Nomor 33 Tahun 2018. Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD 2019 dengan segenap lampirannya, Permendagri Nomor Nomor 38 tahun 2018, LN Nomor 701 Tahun 2018. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2015 – 2019. Wawancara dan pernyataan dalam FGD Pernyataan Inspektur Bidang Investigasi, Bapak Drs. M. Rahman Ritza, Ak., MBA, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018. Pernyataan Inspektur VII Kementerian Keuangan, Bapak Roberth Gonijaya, Ak., MSF., CIA, CISA, pada forum FGD antara tim penulis dengan Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018. Pernyataan Kabag Organisasi Analisis dan Hasil Pegawai, Bapak Ahmad Ghufron, S.E., M.Ak., CFE, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018. Pernyataan Kabag SDM Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Ibu Renowidya, Ak. MAFIS, pada forum FGD antara tim penulis dengan aparatur Inspektorat Kementerian Keuangan, Kamis 26 Juli 2018. Wawancara dengan Inspektur II Itjen Kemendagri, Bapak Dr. Drs. Sugeng Hariyono, M.Pd, Senin 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta. Wawancara dengan Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek, Bapak Bambang Agus Setyaji, S.H., Trenggalek, 23 Agustus 2018 Wawancara dengan Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan, Bapak Ahmad Husin Tambunan, S.STP., M.Si. Senin, 30 Agustus 2018 di Inspektorat Jenderal Kemendagri, Jakarta. Wawancara dengan Pengawas Pemerintah Madya Inspektorat Kota Bandung, Bapak Drs. Riki Fachdiar Iskandar, M.Si, 13 Juli 2018. Surat kabar dan internet Anggoro, A Poco. "Inspektorat Belum Paripurna Cegah Korupsi”. Kompas, 26 Maret 2015, https://nasional.kompas.com/read/2015/03/26/15000041/Inspektorat.Belum.Paripurna.Cegah.Korupsi, (diakses 14 Maret 2017). Antara. “Pegawai Pajak yang Ditangkap KPK Diberhentikan Sementara”. Tempo, 5 Oktober 2018, https://bisnis.tempo.co/read/1133048/pegawai-pajak-yang-ditangkap-kpk-diberhentikan-sementara (diakses 6 Oktober 2018). Aritonang, Detri Robekka. “Kasasi Ditolak, Total Hukuman Gayus 30 Tahun Penjara”. Kompas, 3 Agustus 2013, https://nasional.kompas.com/read/2013/08/02/1216242/ Kasasi.Ditolak.Total.Hukuman.Gayus.30.Tahun.Penjara (diakses 6 Oktober 2018). Belarminus, Robertus. “Kronologi Kasus Dugaan Suap Pejabat Kemendes PDTT dan Auditor BPK”. Kompas, 28 Mei 2017, https://nasional.kompas.com/read/2017/05/28/02000071 /kronologi.kasus.dugaan.suap. pejabat.kemendes.pdtt.dan.auditor.bpk (diakses 24 September 2018). Belarminus, Robertus. “Suap Diduga Diberikan Pihak Kemendes ke BPK agar Dapat Opini WTP”. Kompas, 27 Mei 2017, https://nasional.kompas.com/read/2017/ 05/27/20025781/suap.diduga.diberikan.pihak. kemendes.ke.bpk.agar.dapat.opini.wtp (diakses 24 September 2018). Erdianto, Kristian. “Ketua KPK Ungkap Lembaganya Tak Pernah Terima Laporan dari Inspektorat”. Kompas, 21 Agustus 2017, https://nasional.kompas.com/ read/2017/08/21/12093441/ketua-kpk-ungkap-lembaganya-tak-pernah-terima-laporan-dari-inspektorat (diakses 15 Juni 2018). Feri Agus, “Ironi OTT dan Mandulnya Peran Pemda Cegah Korupsi”. CNN Indonesia, 27 Oktober 2017, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171027141918-12-251596/ ironi-ott-dan-mandulnya-peran-pemda-cegah-korupsi? (diakses 24 September 2018). Gabrillin, Abba. "KPK dan Mendagri Ingin Inspektorat Berani Laporkan Penyimpangan Kepala Daerah". Kompas, 26 Mei 2017, https://nasional.kompas.com/read/ 2017/05/26/14394541/kpk.dan.mendagri.ingin.inspektorat.berani.laporkan.penyimpangan.kepala.daerah, (diakses 15 Juni 2018). Hofstede Insight. ‘What about Indonesia?’. Hofstede Insight (tanpa tanggal), https://www.hofstede-insights.com/country/indonesia/ (diakses 3 Oktober 2018). Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. “Inspektorat Bidang Investigasi”. Itjen Kemenkeu, 27 Januari 2017, http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/342 (diakses 28 September 2018). Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. “Inspektorat VII”. Itjen Kemenkeu, 31 Mei 2011, http://www.itjen.kemenkeu.go.id/baca/66 (diakses 28 September 2018). Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Rencana Penguatan Inspektorat Daerah, Mendagri Lapor ke Presiden”. Kemendagri, 25 Agustus 2017, http://www.kemendagri.go.id/news/2017/08/25/rencana-penguatan-inspektorat-daerah-mendagri-lapor-ke-presiden, (diakses pada 6 Oktober 2018). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. “RUU SPIP untuk Perkuat APIP”, KEMENPANRB, 15 April 2013, https://www.menpan.go.id/site/ berita-terkini/ruu-spip-untuk-perkuat-apip (diakses pada 6 Oktober 2018). Kredibel. “Membentuk dan Mengembangkan ULP”. Kredibel, Edisi 3, 2012. Mahendra, Dero Iqbal. “KPK: Pola Pengawasan Inspektorat Tidak Efektif”. Media Indonesia, 21 Agustus 2017, http://mediaindonesia.com/read/detail/118583-kpk-pola-pengawasan-inspektorat-tidak-efektif, (diakses pada 6 Oktober 2018). Mosii, Sjafrudin. “Penguatan Inspektorat Daerah Untuk Berantas Korupsi”, 16 Mei 2017, http://jurnalindependen.co.id/2017/05/16/penguatan-inspektorat-daerah-untuk-berantas-korupsi/, (diakses pada 6 Oktober 2018). Rokhman, Kholil. “Korupsi Pajak, Bahasyim Tetap Divonis 12 Tahun”. Okezone, 30 November 2011, https://news.okezone.com/read/2011/11/30/339/536182/korupsi-pajak-bahasyim-tetap-divonis-12-tahun (diakses 6 Oktober 2018). Siddiq, Taufiq. “ KPK Menahan 3 Tersangka Kasus Suap Pajak di Ambon Hasil OTT”. Tempo, 4 Oktober 2018, https://nasional.tempo.co/read/1133082/kpk-menahan-3-tersangka-kasus-suap-pajak-di-ambon-hasil-ott (diakses 6 Oktober 2018). Wahyuningsih, Sri. “Upaya Perkuat Mata Telinga Kepala Daerah”. Warta Pengawasan Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun 2017.

Download

Share

COinS