•  
  •  
 

Abstract

This study examines the phenomenon of oversized coalitions in Indonesian politics and their impact on the legislative role in exercising oversight over the executive branch. In a democratic context, the presence of large coalitions in parliament is often associated with a diminished balance between the legislative and executive branches, particularly concerning the essential mechanism of checks and balances. The primary issue investigated is how this political configuration affects the effectiveness of parliamentary oversight, specifically regarding the monitoring of public policy implementation and government accountability. By employing a normative legal approach and analyzing specific public policy implementations, this research assesses the impact of oversized coalitions on the legislative body's capacity to perform its functions optimally. The findings indicate challenges in achieving effective oversight within an oversized coalitions system, particularly concerning the limited role of the opposition, which is crucial for strengthening the democratic process.

Bahasa Abstract

Penelitian ini membahas fenomena koalisi besar (koalisi gemuk) dalam politik Indonesia dan pengaruhnya terhadap peran legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif. Dalam konteks demokrasi, keberadaan koalisi besar di parlemen sering dikaitkan dengan berkurangnya keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif, terutama dalam mekanisme checks and balances yang penting. Permasalahan utama yang diteliti adalah bagaimana konfigurasi politik ini memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan parlemen, khususnya terkait dengan pengawasan pelaksanaan kebijakan publik dan akuntabilitas pemerintah. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan publik tertentu, penelitian ini mengkaji dampak koalisi besar terhadap kemampuan legislatif menjalankan fungsinya secara optimal. Hasil kajian menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan pengawasan yang efektif dalam sistem koalisi besar, terutama dalam kaitannya dengan minimnya peran oposisi yang dapat memperkuat proses demokrasi.

References

Buku

Arsil, Fitra. “Parlemen, Koalisi, dan Instabilitas Sistem Presidensial: Kasus Presiden Collor de Mello di Brazil.” Dalam Harkristuti Harkrisnowo, ed. Meretas Khazanah Ilmu Hukum: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Arsil, Fitra. Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Asshiddiqie, Jimly. Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Cheibub, Jose Antonio. Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy. New York: Cambridge University Press, 2007.

Linz, J. J., & Stepan, A. . The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration. An Introduction (J. J. Linz, Ed.). Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.

Levitsky, Steven dan Daniel Ziblatt. How Democracies Die. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kompas Gramedia, 2018.

Lijphart, A. (Ed.). . Parliamentary Versus Presidential Government. New York: Oxford University Press, 1992.

MD, Moh. Mahfud. Dasar-Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Strong, C.F. Modern Political Constitutions: An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing Form, diterjemahkan oleh Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusamedia, 2021.

Ware, Alan. Political Parties and Party Systems. New York: Oxford University Press Inc., New York, 1996.

Artikel Ilmiah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2023-2024. Jakarta: DPR RI, 2024.

Economist Intelligence Unit. EIU Report: Democracy Index 2023. London: Economist Intelligence Unit, 2023.

Fitriani, Nurul Aida dan Isharyanto. “Analisis Sistem Pemerintahan Berbasis Koalisi Partai Politik Berkaitan dengan Sistem Presidensial Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Res Publica. Vol. 6. No. 1 (2022). Hlm. 113-125.

Indonesia Corruption Watch. Public Accountability Review: Korupsi Pengadaan Paket Sembako. Jakarta: ICW, 2021.

Linz, Juan J... “Transition to Democracy”. The Washington Quarterly. Vol. 13. No. 3. Hlm. 143-164.

Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination. Comparative Political Studies. Vol. 26. No. 2.

Puteri Hikmawati. “Menimbang Kegentingan yang Memaksa dalam Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.” Info Singkat. Vol. 15. No. 1 (2023). Hlm. 7-12.

Rishan, I. “Risiko Koalisi Gemuk Dalam Sistem Presidensial di Indonesia”. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Vol. 27. No. 2 (2020). Hlm. 219-240.

Romli, L. “Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi.” Politica, Vol. 8. No. 2 (2017). Hlm. 95-118.

Internet

CNN Indonesia. “Melihat Realisasi Program Sejuta Rumah Jokowi Atasi Backlog 13 Juta.” Cnnindonesia.com. 13 September 2024. Tersedia pada https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240912210116-92-1143995/melihat-realisasi-program-sejuta-rumah-jokowi-atasi-backlog-13-juta. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

Setuningsih. Pengamat: Koalisi Gemuk KIM 'Plus' Alarm bagi Demokrasi, Megawati Harus Turun Gunung. Kompas.com, 16 Agustus 2024. Tersedia pada https://nasional.kompas.com/read/2024/08/16/21043661/pengamat-koalisi-gemuk-kim-plus-alarm-bagi-demokrasi-megawati-harus-turun. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2024.

Transparency International. “Corruption Perceptions Index 2023: Indonesia,” Transparency International. Tersedia pada https://www.transparency.org/en/cpi/2023/results/idn. Diakses pada tanggal 5 Oktober 2024.

Download

Share

COinS