•  
  •  
 

Abstract

The COVID-19 pandemic has been one of the most challenging phases for all countries affected by it, including Indonesia. The impacts of the COVID-19 pandemic are not limited to the health sector but also extend to other areas such as the economy and society. Given the various impacts of COVID-19 felt by the community, new rules regarding new norms or what is often referred to as the “new normal” have begun to be implemented in various regions. Therefore, law enforcement during the COVID-19 pandemic does not only involve policymakers at the central government level but also requires the involvement of policymakers representing each region to ensure that the aspirations of the community are heard. This is because the impacts of the COVID-19 pandemic felt directly by the community in each region will inevitably vary, so the regulations needed by the community must be able to adapt to the needs at that time. In this regard, the role of the Regional Representative Council (DPD) as a regional representation becomes crucial in conveying the aspirations of the community to ensure that law enforcement aligns with the needs of various regions.

Bahasa Abstract

Pandemi COVID-19 merupakan salah satu fase terberat bagi semua negara yang terkena dampaknya, termasuk Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi COVID-19 tak hanya terjadi dalam bidang kesehatan saja, tetapi juga bidang lainnya seperti ekonomi dan sosial. Dengan adanya berbagai dampak dari COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat, maka aturan-aturan mengenai kebiasaan baru atau yang kerap disebut sebagai new normal mulai berlaku di berbagai daerah. Sehingga, penegakan hukum di kala pandemi COVID-19 ini tak hanya melibatkan pemangku kebijakan di pemerintahan pusat saja, tetapi juga diperlukan peran dari pemangku kebijakan yang merepresentasikan setiap daerah guna tersampaikannya aspirasi dari masyarakat. Hal ini mengingat bahwa dampak dari pandemi COVID-19 yang dirasakan langsung oleh masyarakat pada setiap daerah tentunya akan berbeda, maka regulasi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu. Dalam hal ini, peran dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai suatu representasi daerah menjadi sangat penting adanya untuk dapat menyampaikan aspirasi sehingga dapat menjalankan penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dari berbagai daerah.

References

Asshidiiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hove, 1994.

Ashhsiddiqie, Jimly. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta: FHUII Press, 2004.

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, cet. I. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2206.

Aeni, Nurul. Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, dan Sosial, Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK.

Ilpaj, Salma Matla. Nunung Nurwati. Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat COVID-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Wardhani, Lidya Christina. Fungsi Legislasi DPD Dalam Perspektif Demokrasi Representatif, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 Tahun 2019.

Indonesia, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014, LN.2014/No. 182, TLN No. 5568

J.H.A Logemann, Theory of Positive Constitutional Law , terj. Perancis: Universitaire Pers Leiden, 1948.

Pitkin, Hanna Fenichel. The Concept of Representation. London: University of California Press, 1967.

Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: FHUII Pres, 2003.

Kholid O. Santosa, editor, Mohammad Hatta, Demokrasi Kita: Pikiran-Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat. Bandung: Sega Arsy, 2014.

Debat Dasar Negara Islam dan Pancasila, Konstituante 1957. Jakarta: Panjimas, 2001.

Fatmawati, Parlemen RI Menurut UUD 1945, Konstitusi RIS dan UUDS RI. Depok: Djokosoetono Research Center FHUI, 2011.

Inter Parliamentarty Union, Parliament: A Comparative Study on the Structure and Functioning of Representative Institution in Fourty One Countries. New York: Praeger, 1963.

Nurdin, Nurliah. Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat; Rivalitas Kekuasaan Antara Presiden dan Legislatif, (2004-2009). Jakarta: MIPI, 2012.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2014, LN Nomor 182 Tahun 2014, TLN Nomor 5568 Tahun 2014.

Manan, Bagir. Lembaga Kepresidenan. Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Dewan Perwakilan Daerah, Panitia Perancang Undang-Undang, diunduh dari http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/panitia-perancang-undang-undang

Dewan Perwakilan Daerah, Badan Kehormatan, diunduh dari http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/badan-kehormatan

Dewan Perwakilan Daerah, Badan Kerjasama Parlemen, diunduh dari http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/badan-kerjasama-parlemen

Dewan Perwakilan Daerah, Badan akuntabilitas Publik, diunduh dari

http://www.dpd.go.id/alatkelengkapan/badan-akuntabilitas-publik

Dewan Perwakilan Daerah, Visi dan Misi, diunduh dari http://www.dpd.go.id/halaman-621_visi-dan-misi

Dewan Perwakilan Daerah, Rekapitulasi Pelaksanaan Tugas DPD RI, diunduh dari http://www.dpd.go.id/artikel-rekapitulasi-pelaksanaan-tugas-dpd-ri-yang-telah-disampaikan-kepada-dpr-ri

GKR. Hemas, Ratu di Hati Rakyat. Jakarta: PT. Media Kompas Nusantara, 2012.

E. Baker. Reflection on Goverment dalam Sri Soemantri Martosoewirjo, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press, 1981.

Soemantri, Sri Martosoewirjo, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press, 1981.

C.F. Strong, Modern Political Constitution; An Introduction to the Comparative Study Of Their History ang Existing Forms. London: Sidwick & Jackson, 1963.

Dewan Perwakilan Rakyat, Program Legislasi Nasioal, diunduh dari http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list

Ketua DPD kunjungan kerja untuk serap aspirasi di Lumajang, Ketua DPD kunjungan kerja untuk serap aspirasi di Lumajang - ANTARA News diakses pada 10 Agustus 2022

Komite II DPD RI serap aspirasi terkini di DIY, https://read.id/komite-ii-dpd-ri-serap-aspirasi-terkini-di-diy-terkait-pandemi-dan-pengawasan-sejumlah-uu/ diakses pada 10 Agustus 2022

Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Final Report “Mengkaji Kebijakan Tentang Akses Dan Informasi Serta Partisipasi Publik Dalam Proses Legislasi: Belajar Dari Singapura Dan Filipina Serta Rekomendasi Awal Untuk DPR” Juni 2012,

DPRD Kota Tasikmalaya Aspirasikan Percepatan Pembangunan Daerah ke DPD, https://dpd.idntimes.com/news/indonesia/marwan-fitranansya/dpdrd-kota-tasikmalaya-aspirasikan-percepatan-pembangunan-daerah-ke-dpd , diakses pada 10 agutus 2022.

DPR Sepakati Tak Lanjutkan Pembahasan RUU BUMdes, DPR Sepakati tak Lanjutkan Pembahasan RUU Bumdes | Republika Online diakses pada 10 Agustus 2022

Sella Ellisa Devita Sari, “Sisi Lain Pandemi COVID-19 dari Kacamata Sosial Budaya”, https://syariah.iainponorogo.ac.id/sisi-lain-pandemi-covid-19-dari-kacamata-sosial-budaya/, diakses pada Minggu, 5 Juni 2022.

Nano Tresna Arfana, “Ketua MK: Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti di Masa Pandemi”, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17156&menu=2 , diakses pada Minggu, 5 Juni 2022.

Yulianta Saputra, “Penguatan Kewangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”, https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/penguatan-kewenangan-dewan-perwakilan-daerah-dalam -sistem-ketatanegaraan-di-indonesia/ , diakses pada Sabtu, 4 Juni 2022.

Kementerian Sekretariat Negara, “Dorong Peran Penting DPD Dalam Upaya Pencegahan Penularan Covid-19”, https://www.setneg.go.id/baca/index/dorong_peran_penting_dpd_dalam_upaya_pencegahan_penularan _covid_19, diakses pada Minggu, 5 Juni 2022.

Download

Share

COinS