•  
  •  
 

Abstract

The establishment of the Government of the Special Territory of the Capital of Nusantara (Special Regional Government of IKN) as the location of the new capital of Indonesia has raised controversy, especially as regards its position as the special regional government held by the Nusantara Capital Authority Institution (IKN Authority), as well as the differences in the process for selecting government heads. The research was conducted using a normative jurisprudence method that focuses on the analysis of secondary data to determine the constitutionality of regulations relating to the position and process of election of the head of government in the Capital of Nusantara. Special Regional Government of IKN is distinct from other regional administrations because it has special status at the provincial level. Several countries grant equivalent status to their national capitals, including the United States, Australia, Canada, and the Czech Republic. In the federal government, it aims to authorize intervene in managing the national capital and ensure that the federal government remains neutral in taking of national policies. In contrast to a unitary state, which has just one sovereign and one legislature, which regional governments must also follow the law ot the state. The specialty of the Special Regional Government of IKN managed by the IKN Authority, as well as the mechanism of election of the Head of the Authority through the appointment mechanism established by the President after consulting the House, is deemed to be contrary to the Constitution. This is due to the fact that the current process does not reflect the regional democratization system, which has become the demand for reform, as stated in the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. Aside from that, the applicable laws and regulations cannot guarantee accountability in the execution of each process.

Bahasa Abstract

Pembentukan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (Pemdasus IKN) sebagai lokasi ibu kota negara baru Indonesia telah menimbulkan berbagai kontroversi, terutama mengenai kedudukannya sebagai pemerintah daerah khusus yang diselenggarakan oleh lembaga Otorita Ibu Kota Kusantara (Otorita IKN), serta perbedaan proses pemilihan Kepala Pemerintahnya. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis data sekunder untuk menentukan konstitusionalitas peraturan yang berkaitan dengan kedudukan dan proses pemilihan kepala pemerintah di wilayah IKN. Pemdasus IKN berstatus sebagai pemerintahan daerah yang terpisah dari pemerintahan daerah lainnya, namun berkedudukan setingkat provinsi. Terdapat beberapa negara yang menerapkan status serupa pada ibu kota negaranya, yakni Amerika, Australia, Kanada, dan Ceko. Pada negara federal penerapan status wilayah khusus tunggal bertujuan untuk memberikan keleluasaan pemerintahan federal dalam mengintervensi pengelolaan ibu kota negara dan memastikan netralitas pemerintah federal dalam pengambilan kebijakan nasional. Berbeda dengan negara kesatuan, di mana negara hanya memiliki satu kedaulatan dan satu pembentuk Undang-Undang, dimana pemerintahan daerah tetap tunduk pada undang-undang negara. Kekhususan Pemdasus IKN yang dijalankan oleh Otorita IKN, serta mekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN selaku Kepala Pemerintah Daerah melalui mekanisme penunjukan dan pengangkatan yang ditetapkan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR dinilai bertentangan dengan konstitusi. Hal ini disebabkan proses dimaksud tidak dapat mencerminkan sistem demokratisasi di tingkat daerah yang telah menjadi kehendak reformasi, sebagaimana telah dituangkan dalam UUD NRI 1945. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait juga belum dapat menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap prosesnya.

References

  1. Peraturan Perundang-Undangan
    1. Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI 1945. Sesudah Amandemen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI 1945. Sesudah Amandemen.

Undang-undang tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. UU Nomor 44 Tahun 1999. LN Tahun 1999 No.172. TLN No.3893.

Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU Nomor 21 Tahun 2001. LN Tahun 2001 No.135. TLN No.4151. Sebagaimana telah diubah terakhir oleh UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. LN Tahun 2001 No.155. TLN No. 6697.

Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU Nomor 2 Tahun 2021. LN Tahun 2001 No.155. TLN No. 6697.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 125. TLN No. 4437. Sebagaiman telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LN Tahun 2014 No. 244. TLN No. 5587.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. UU Nomor 11 Tahun 2006. LN Tahun 2006 No.62. TLN. 4633

Undang-undang tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU Nomor 29 Tahun 2007. LN Tahun 2009 No. 93. TLN No. 4744.

Undang-undang tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU Nomor 13 Tahun 2012. LN Tahun 2012 No. 170. TLN No. 5339

Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014. LN Tahun 2004 No. 244. TLN No. 5587.

Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara. UU Nomor 3 Tahun 2022. LN Tahun 2022 No. 41 TLN No. 6766. Sebagaimana diubah oleh UU Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.LN Tahun 2023 No. 142 TLN No. 6898.

Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. UU Nomor 21 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. TLN No. 6898.

Peraturan Pemerintah tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara. PP 27 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 67. TLN No. 6876.

Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara. Perpres Nomor 62 Tahun 2022. LN Nomor 102 Tahun 2022.

Peraturan Presiden tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Perpres Nomor 63 Tahun 2022. LN No. 103 Tahun 2022.

  1. Luar Indonesia

Afrika Selatan. Local Government: Municipal Structures 1998 Act. Act Nomor 117 Tahun 1998.

Amerika Serikat. The Constitution Of The United States of America. Revisi 1992.

Amerika Serikat (The District of Columbia). Code of the District of Columbia.

  1. Commonwealth of Australia Constitution Act. Act Nomor 84 Tahun 1977.
  2. Seat of Government Acceptance Act 1909. Act Nomor 23 Tahun 1909.
  3. Australian Capital Territory (Self-Government) Act 1988. Act Nomor 106 Tahun1988. Sebagaimana telah diubah oleh Act Nomor 28 Tahun 2013.
  4. The Seat of Government (Administrative) Act 1910. Act Nomor 25 Tahun 1910. Sebagaimana telah diubah oleh Act Nomor 13 Tahun 2017.
  5. Australian Capital Territory (Planning and Land Management) Act 1988. Act Nomor 108 Tahun 1988. Sebagaimana Diubah oleh Act 32 Tahun 2018.
  6. The Constitution of the Kingdom of the Netherlands 2018.
  7. The Constitution of Berlin 1995. Sebagaimana terakhir diamandemen pada 20 Desember 2023.
  8. The Constitution of The Czech Republic. Sebagai terakhir diamanedemen oleh Act Nomor 515 Tahun 2002.

Jepang, The Constitution of Japan.

  1. Basic Law for the Federal Republic of Germany. Sebagaimana terakhir diubah oleh Act of 19 Desember 2022 (Federal Law Gazette I p.2478).
  2. Kanada. National Capital Act 1985. Sebagai terakhir diubah pada tahun 2013.

Kanada. The Constitution Acts 1867. Sebagaimana telah diamandemen melalui The Constitution Act 1982.

Korea Selatan. Local Autonomy Act. Act Nomor 14839 Tahun 2017.

Korea Selatan. The Constitution Of The Republic of Korea 1948. sebagaimana diubah oleh Konstitusi Nomor 10 tanggal 29 Oktober 1987

Korea Selatan, Special Act On The Establisment of Sejong City, Act Nomor 10419 Tahun 2012, sebagaimana terakhir diubah oleh Act No.18543 tahun 2022

  1. The Constitution of The Arab Rebulic of Egypt. Sebagaimana terakhir diubah pada tahun 2014.
  1. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 072–073/PUU II/2004. Yayasan Pusat Reformasi Pemilu (Cetro), dkk. dan Muhammad Taufik, dkk. (Pemohon) (2004).

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 92/PUU-XIV/2006, Komisi Pemilihan Umum (Pemohon), (2006)

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 11/ PUU-VI/2008, H Biem Benjamin (Pemohon) (2008).

Mahakamah Konstitusi, Putusan No. 116/PUU-VII/2009, Ramses Ohee, dkk. (Pemohon) (2015).

Mahkamah Konstitusi. Putusan No. 81/PUU-VIII/2010. Ketua dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Papua priode 2009-2014, dkk.(Pemohon) (2010).

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), Badan Ekesekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU), dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) (Pemohon) (2013).

Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 37/PUU-XIV/ 2016. Antonius Iwan Dwi Laksono (Pemohon) (2016).

  1. Buku, Desertesi, dan Tesis

Asshiddiqie, Jimly. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat. Jakarta: Pusat Studi HTN FH UI, 2002.

Campbell, Scott Douglas. “Cold War Metropolis: the Falland Rebirth of Berlin as a World City”. Pro Quest Dissertations Publishing, 2000.

Dahl, Robert A. Demokrasi dan Para Pengkritiknya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.

Hasani, Ismail. Pengujian Konstitusionalitas Perda. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020.

Mauleny, Ariesy Tri. Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?. Jakarta: Publica Indonesia Utama. 2022.

Montague, Art. Ottawa Book of Everything (Everything you wanted to know about Ottawa and were going to ask anyway). Nova Scotia: Macintyre Purcell Publishing Inc, 2007.

Pemerintah Indonesia. Naskah Akademik RUU Ibu Kota Negara. Jakarta: KemenPPN/ Bappenas, 2019.

Pemerintah Indonesia. Naskah Akademik RUU Ibu Kota Negara. Jakarta: KemenPPN/ Bappenas, 2021.

Raharusun, Yohanis Anthon. “Desentralisasi Asimetrik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia.” Disertasi Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.

Riyanto, Agus. “Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah Dalam Ketatanegaraan Indonesia”. Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Sesung, Rusdianto. Hukum Otonomi Daerah (Negara Kesatuan, Daerah Istimewa, dan Daerah Otonomi Khusus). Bandung: Refika Aditama. 2013.

Soehino. Ilmu Negara. Cet. VII. Yogyakarta: Liberty, 2005.

Suharizal. Pemilukada, Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

  1. Jurnal

Arsil, Fitra. “Mencegah Pemilihan Umum Menjadi Alat Penguasa.” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.4 (Desember 2012):563-578.

Assiddiqie, Jimly. “Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”. Jurnal Konstitusi 3. No. 4 (2006). Hlm. 6-27

Claval, Paul. “The European System Of Capital Cities”. GeoJournal 51. No. ½ (2000). Hlm.73-81.

Fallon, Richard H. “Judicial Supremacy, Departmentalism, and Rule of Law.” Texas Law Review, Vol. 96. (2018).

Ghalib, Hebatullah, Mohamed Tamer El-Khorazaty, Yehya Serag. “New Capital Cities As Tools Of Development And Nation-Building: Review”. Ain Shams Engineering Journal 12. Issue 3 (2021). hlm. 3405 – 3409.

Gottmann, Jean. “Capital Cities.” Ekistics 50. No.299 (1983). Hlm. 88-93.

Gottmann, Jean. “The Role of Capital Cities.” Ekistics 44. No.264 (1977). Hlm. 240-243.

Gottmann, Jean. “The Study of Former Capitals.” Ekistics 52. No. 314/315 (1985). Hlm. 541-546.

Hardjaloka, Laura. “Studi Dinamika Mekanisme Pilkada Di Indonesia dan Perbandingan Mekanisme Pemilihan Kepala Eksekutif di Negara lain”. Jurnal RechstVinding 4. No.1 (2015). Hlm. 59-83

Johan, Ali Muhammad. “Sistem Pemilihan Kepala Daerah Pada daerah yang memberlakukan desentralisasi asimetris.” Al-Qisth Law Review, Vol.5 No.1 (2021).

Nugrohosudin, Ervin. “Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara”. Jurnal Legislatif 5. No. (2022). Hlm. 79-90.

Okunev, I Y. “Functions Of The Capital City In The Political And Territorial Structure Of The State.” IOP Confrance Series: Earth and Environmental Science, Scientific and Practical Confrance (Cities As Development Center) 740, No. 012016 (2021).

Spate, O.H. K. “Factors in the Development of Capital Cities”, Geographical Review 32. No.4 (1942). Hlm. 622-631

  1. Lain-Lain

Abbas Qabbari, “Egypt’s New Administrative Capital an Urban Community or a JCR?”. Egyptian Institute For Study, 14 Desember 2022. https://en.eipss-eg.org/egypts-new-administrative-capital-an-urban-community-or-a-jsc/.

Administrative Capital for Urban Development. “About ACUD”. ecrg.de. https://www.ecrg.de/images/Download_pdf/Brochure.pdf.

Australian Government National Capital Authority. “The Siting and Naming of Canberra”. https://www.nca.gov.au/education/canberras-history/siting-and-naming-canberra.

Australian Government National Capital Authority. “History of National Capital”. https://www.nca.gov.au/discover-and-learn/history-national-capital.

Berlin in Brief. “The New Berlin”. Berlin.de. https://www.berlin.de/berlin-im-ueberblick/en/history/the-new-berlin/.

CLAIR. “Local Government in Japan”. Council of Local Authorities for International Relation. Maret 2010. https://www.jlgc.org.uk/en/pdfs/LocalGovernmentInJapan2010.pdf.

Divition of Power. “Mesir”. Europe Commitee of The Regions. https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/Egypt.aspx.

DPRI RI. “Program Legislasi Nasional: RUU tentang Ibu Kota Negara”. Dewan Perwakilan Rakyat. https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/368.

Google Translate. “Capital City”. https://translate.google.co.id/?hl=id&sl=en&tl=id& text=capital%20city&op=translate.

Humas Kemensetneg. “Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota Di Hadapan Anggota Dewan”. Kementerian Sekretariat Negera. 16 Agustus 2019. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_jokowi_tegaskan_rencana_pemindahan_ibu_kota_di_hadapan_anggota_dewan.

Kemensetneg. “Presiden Jokowi:Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara”. Kementerian Sekretariat Negara. 26 Agustus 2019. https://www.setneg.go.id/baca/ index/presiden_jokowi_ibu_kota_baru_di_penajam_paser_utara_dan_kutai_kartanegara.

Leon Van Den Berg. “Why Is Amsterdam The Capital Of The Netherlands?”. About The Netherlands. 24 Desember 2020. https://aboutthenetherlands.com/why-is-amsterdam-the-capital-of-the-netherlands/.

Nation Online Project. “State Capitals Of The United State”. Nationonline.org. https://www.nationsonline.org/oneworld/capitals-usa.htm.

Seoul Metropolitan Government, “History of Administration”, English.seoul.go.kr. https://english.seoul.go.kr/city-hall/history-of-administration/1-administrative-history/.

Seoul Metropolitan Government. “City Overview”. English.seoul.go.kr. https://english.seoul.go.kr/seoul-views/meaning-of-seoul/1-history/.

Seoul Metropolitan Government.“Organization Chart of Seoul Metropolitan Government”. English.seoul.go.kr. 23 Agustus 2022. https://english.seoul.go.kr/city-hall/organization-chart/1-seoul-metropolitan-government/.

Sistem Information Service. “Local Administration: Overview”. Sistem Information Service. https://www.sis.gov.eg/section/275/2565?lang=en-us.

South Africa Government. “South Africa at a Glance”. Gov.za. https://www.gov.za/about-sa/south-africa-glance.

South African Government. “South Africa's provinces”. Gov.za. https://www.gov.za/about-sa/south-africas-provinces.

South African Government. “The Presidency”. Gov.za. https://www.gov.za/about-sa/the-presidency.

State Information Service.“Local Administration: Cairo Governorate”. State Information Service. 21 Mei 2022. https://www.sis.gov.eg/Story/166905/Cairo-Governorate?lang=en-us.

U.S. History Online Textbook. “A new National Capital: Washington, D.C”. Ushistory.org. https://www.ushistory.org/us/20d.asp.

Download

Share

COinS