•  
  •  
 

Abstract

This paper describes the development of the authority of the regional government in governmental affairs, and it closed by an effort to see the future of regional autonomy in the unity state of Indonesia.

Bahasa Abstract

Tulisan ini menguraikan perkembangan kewenangan pemerintahan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri (urusan pemerintahannya), yang ditutup dengan upaya melihat masa depan otonomi daerah dalam negara kesatuan Indonesia.

References

Buku

Hamid, Ahmad Farhan, 2006, Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh, Jakarta: Suara Bebas.

Hoessein, Bhenyamin, dkk., 2004, Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota FISIP-UI.

Kementerian Dalam Negeri. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.” (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri, 2011).

Kementerian Sekretariat Negara. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1998).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi di Sumatera.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Irian Barat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 6 PNPS Tahun 1959).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 7-18 Agustus 2000, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Internet

“Guru Besar UGM: Otonomi Daerah Kebablasan”, timlo.net, 18 April 2012, dalam http://www.timlo.net/baca/25883/guru-besar-ugm-otonoi-daerah-kebablasan/, diakses pada 1 Oktober 2018.

Hendriyana, Artanti. “Setelah 14 Tahun, Otonomi Khusus Papua Masih Alami Kendala”, www.unpad.ac.id/2015/03/setelah-14-tahun-otonomi-khusus-papua-masih-alami-kendala/. Diakses 9 September 2022.

Kalsum, Umi. “Mega: Otonomi Daerah Kebablasan”, http://www.viva.co.id/berita/politik/71956-mega-otonomi-daerah--kebablasan. Diakses pada 1 Oktober 2022.

“Otonomi Daerah Kebablasan, Peran Inspektorat Mesti Diperkuat”, rri.co.id, 23 Juni 2017, dalam http://www.rri.co.id/purwokerto/post/berita/406526/kilas_berita/otonomi_daerah_kebablasan_peran_inspektorat_mesti_diperkuat.html, diakses pada 1 Oktober 2018.

Pakpahan, Vanroy. “Otonomi Daerah Diusulkan untuk Dihapuskan,” http://www.tribunnews.com/nasional/2010/07/20/otonomi-daerah-diusulkan-untuk-dihapuskan. Diakses pada 1 Oktober 2022.

“Penjelasan Pemerintah sebagai Pengantar Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah”, diakses dari situs www.parlemen.net.

Tamin, Boy Yendra, 2004 (29 Oktober), “Otonomi Daerah Pasca Revisi UU Nomor 22 Tahun 1999: Tantangan dalam Mewujudkan Local Accountability”, https://bunghatta.ac.id/artikel-79-otonomi_daerah_pasca_revisi_uu_nomor-22_tahun_1999_tantangan_dalam_mewujudkan_local_accountability.html. Diakses pada 28 Oktober 2018.

Widodo, Fahmi, “Mengembalikan Otonomi kepada Rakyat”, 12 Oktober 2004, http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F27734/Mengembalikan%20Otonomi%20kepada%20Rakyat.htm. Diakses pada 27 Oktober 2018.

Download

Share

COinS