•  
  •  
 

Penambahan Jumlah Kementerian Negara: Analisis terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pemerintahan

Abstract

The revision of Law 39/2008 on State Ministries, which removes the maximum limit of 34 ministries, has become a polemic issue in society. Analysis shows that increasing the number of ministries is not urgent and runs counter to the spirit of bureaucratic reform. This policy also does not improve the effectiveness of government administration, because the main issue affecting the effectiveness of ministries lies in the quality of ministers, not the number of ministries. The addition of ministries has the potential to cause overlapping authorities, regulatory disharmony, and sectoral egos. From an efficiency perspective, this policy places a heavy burden on the state budget, which is already burdened by Rp. 9000 trillion in national debt, with 45% of state revenue used to pay off debt. In addition, there has been a drastic increase in ministry spending in the Prabowo era compared to the Jokowi era.

Keywords: increasing the number of state ministries, Law Number 39 of 2008 concerning state ministries, effectiveness, efficiency

Bahasa Abstract

Revisi UU 39/2008 tentang Kementerian Negara yang menghapus batasan maksimal 34 kementerian menjadi polemik di masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa penambahan jumlah kementerian tidak memiliki urgensi dan bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi. Kebijakan ini juga tidak mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, karena masalah utama yang memengaruhi efektiviitas kementerian terletak pada kualitas menteri bukan jumlah kementerian. Penambahan kementerian justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, disharmoni regulasi, dan ego sektoral. Dari aspek efisiensi, kebijakan ini sangat membebani APBN yang sudah terbebani utang negara Rp. 9000 triliun dengan 45% pendapatan negara digunakan untuk membayar utang. Selain itu secara faktual ada peningkatan drastis belanja kementerian di era Prabowo dibandingkan era Jokowi

Kata Kunci: penambahan jumlah kementerian negara, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, efektivitas, efisien.

This document is currently not available here.

Share

COinS