Analisis Demokrasi pada Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta

Authors

Akbar Ardya Putra, Universitas Sebelas MaretFollow
Rosita Candrakirana, Universitas Sebelas MaretFollow
Andina Elok Puri Maharani, Universitas Sebelas MaretFollow

Abstract

The aim of this research is to analyze the implementation of democracy in the process of filling the governor and deputy governor positions in the Yogyakarta Special Region. This is regulated in the Special Areas Act No. 13/2012. The Act stipulates that the candidates for governor can only be the descendants of the Yogyakarta Sultanate and the candidates for deputy governor can be the descendants of the Duchy of Pakualaman. Following these provisions, there are differences between the special region of Yogyakarta and other regions using general elections to fill regional heads. The results of the study show that the nomination of Governors and Deputy Governors in the special region of Yogyakarta does not violate the principles of democracy already present in Indonesia, because the Constitution directly regulates this issue, but does not use general elections in the process. The study also showed that the 1945 Constitution also strengthened the establishment of the post of Governor and Deputy Governor in Yogyakarta's special region, as Indonesia's independence was a strong historical background.

Bahasa Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan demokrasi dalam proses pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa jabatan Gubernur hanya bisa diisi oleh keturunan Kesultanan Yogyakarta, sementara jabatan Wakil Gubernur diisi oleh keturunan Kadipaten Pakualaman. Aturan ini membedakan DIY dari daerah lain di Indonesia yang menggunakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DIY tidak menggunakan pemilihan umum dalam pengisian jabatan tersebut, hal ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi di Indonesia karena diatur secara konstitusional. Selain itu, penelitian ini menekankan bahwa UUD 1945 juga memperkuat pengaturan khusus ini karena adanya latar belakang sejarah yang signifikan sejak masa kemerdekaan Indonesia.

Recommended Citation

Putra, Akbar Ardya; Candrakirana, Rosita; and Puri Maharani, Andina Elok (2025) "Analisis Demokrasi pada Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta," Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 55: No. 3, Article 9.
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol55/iss3/9