DOI
10.21143/jhp.vol55.no.2.1835
Abstract
The economic transformation in Indonesia and other ASEAN (Association of the South East Asian Nations) countries reflects a shift from a government-based economy to an open market system with competitive principles. The challenges faced include the rapid development of the digital economy, including Industry 4.0 which has now entered its fifth literacy. The automotive sector is one of the sectors most affected by this phenomenon. Low labour costs and high motorisation rates have attracted more car manufacturers, especially from Japan, China and Germany (Europe) to make foreign direct investments in Indonesia. Indonesia is the second largest producer and consumer of automobiles in the ASEAN region, with a market share of 25 per cent. The automotive industry employs up to 1.5 million people along the supply chain. However, despite the high potential and absorptive capacity of the automotive industry in Indonesia, the market share in this sector is dominated by only a few manufacturers with specific brands, particularly from Japan. This leads to oligopolistic market conditions that will make it difficult for new players, from other countries, to penetrate the Indonesian automotive market. Oligopolistic market conditions are caused by the pervasiveness of the practice of exclusive vertical agreements, collusive horizontal agreements and vertical integration agreements from upstream to downstream sectors or vice versa. Actually, the motive of exclusive agreement practice is to create micro-efficiency. However, this will be contradictorily confronted with macro efficiency issues, one of which is the creation of a competitive market. This issue becomes even more complex with the presence of exemption provisions, particularly in Article 50 paragraphs (a) and (e), for the enforcement of Law Number 5 Year 1999 on Business Competition related to distribution relationships, which are only attributable to agency relationships, not distribution relationships. One industry that has a very intense Principal Partnership relationship in Indonesia is the automotive industry. The nature of the partnership relationship in this business is highly dominated by the Principal so that it has the potential to conflict with the prohibitions in Business Competition Law No. 5/1999, especially in Vertical Exclusive Agreements and Vertical Integration. This study aims to analyse; First, how the potential violation of the contents of the Exclusive Vertical Agreement in the relationship between Principal and Dealer, Second, how the potential violation of the contents of Vertical Integration agreement in the relationship between Principal and Dealer; Third, how the relationship of the norm of Exclusion of Agency relationship in Article 50 with the potential violation of the prohibition of Exclusive Vertical Agreement and Vertical Integration Agreement. This research is expected to provide a reference for the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), related Ministries, business actors and related stakeholders, in assessing potential violations of Article 15 and Article 14 of the Business Competition Law number 5/1999 in Principal and Dealer relationships in the Indonesian automotive industry.
Keywords: Automotive Industry, Exclusive Vertical Agreement, Vertical Integration Agreement, Single Agent Brand Holder (ATPM), Regulation on Block Exemption
Bahasa Abstract
Transformasi ekonomi di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mencerminkan pergeseran dari ekonomi berbasis pemerintah ke sistem pasar terbuka dengan prinsip-prinsip kompetitif. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah perkembangan ekonomi digital yang begitu pesat, termasuk Industri 4.0 yang kini telah memasuki literasi kelima. Sektor otomotif merupakan salah satu sektor yang paling terdampak oleh fenomena ini. Biaya tenaga kerja yang rendah dan tingkat motorisasi yang tinggi telah menarik lebih banyak produsen mobil, terutama dari Jepang, Cina, dan Jerman (Eropa) untuk melakukan investasi langsung (Foreign Direct Investment) di Indonesia. Indonesia adalah produsen sekaligus konsumen mobil terbesar kedua di kawasan ASEAN, dengan pangsa pasar 25%. Industri otomotif memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja hingga 1,5 juta orang di sepanjang rantai pasokan. Namun, terlepas dari potensi dan daya serap yang tinggi dari industri otomotif di Indonesia, pangsa pasar di sektor ini hanya dikuasai oleh beberapa produsen dengan merek tertentu, khususnya dari Jepang. Hal ini menyebabkan kondisi pasar yang oligopolistik yang akan menyulitkan pemain baru, dari negara-negara lain, untuk melakukan penetrasi ke pasar otomotif Indonesia. Kondisi pasar yang oligopolistik disebabkan oleh pervasivitas praktik Perjanjian vertikal Eksklusif, perjanjian horisontal yang kolusif serta perjanjian Integrasi Vertikal dari sektor hulu hingga hilir atau sebaliknya. Sebenarnya, motif dari praktik perjanjian eksklusif adalah untuk menciptakan efisiensi mikro. Akan tetapi, hal ini akan saling berhadapan secara kontradiktif dengan isu efisiensi makro, salah satunya penciptaan pasar yang kompetitif. Isu ini menjadi semakin kompleks dengan hadirnya ketentuan pengecualian, khususnya dalam Pasal 50 paragraf (a) dan (e), bagi penegakan Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha terkait hubungan distribusi, yang hanya diatribusikan untuk hubungan keagenan, bukan hubungan distribusi. Salah satu industri yang memiliki hubungan Kemitraan Prinsipal yang sangat intens di Indonesia adalah industri otomotif. Sifat hubungan kemitraan dalam bisnis ini sangat didominasi oleh Prinsipal sehingga berpotensi bertentangan dengan larangan dalam UU Persaingan Usaha Nomor 5/1999, khususnya dalam Perjanjian Vertikal Eksklusif dan Vertical Integration. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa; Pertama, Bagaimana Potensi Pelanggaran isi Perjanjian Vertikal Eksklusif dalam hubungan Prinsipal dan Dealer, Kedua, Bagaimana Potensi Pelanggaran isi dari Vertical Integration agreement dalam hubungan Prinsipal dan Dealer; Ketiga, Bagaimana hubungan norma Pengecualian hubungan Keagenan dalam Pasal 50 tersebut dengan potensi pelanggaran larangan Perjanjian vertikal Eksklusif dan Perjanjian Integrasi Vertikal. Penelitian ini diharapkan memberikan rujukan bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kementerian terkait, pelaku usaha dan stakeholders terkait, dalam menilai potensi pelanggaran terhadap Pasal 15 dan Pasal 14 Undang Undang Persaingan Usaha nomor 5/1999 dalam hubungan Prinsipal dan Dealer di Industri otomotif Indonesia.
Kata Kunci: Industri Otomotif, Perjanjian Vertikal Eksklusif, Perjanjian Integrasi Vertikal, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Regulasi Block Exemption
References
Artikel jurnal
Fernando, O., and Ing, L.Y. "Indonesia’s Local Content Requirements: An Assessment on Consistency with Free Trade Agreement Commitments." 2022 https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/FY21/Indonesias-LCR-An-Assessment-on-Consistency-with-FTA-Commitments.pdf.
Ihsan, M. "Pengaruh Kualitas Produk Sparepart, Kualitas Pelayanan, Dan Tempat Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Sebagai Variabel Mediasi Pada Bengkel Auto2000 Bukittinggi." Jurnal Ipteks Terapan 15, no. 4 (2021): 485-494. 2021.
Riyadi, S., Pasaribu, Y. M., & Sriwarno, A. B. Kajian Hubungan antara Desain Kendaraan MPV dan Penggunanya di Kota Bandung. ITB Journal of Visual Art and Design, 5(1), 54–74, 2013. https://doi.org/10.5614/itbj.vad.2013.5.1.4
Surya, P. A. O., Ardianti, F., & Dwi, S. F. B.. Tinjauan tentang keberadaan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) di industri otomotif Indonesia. Neliti.2013 https://www.neliti.com/publications/26550/tinjauan-tentang-keberadaan-agen-tunggal-pemegang-merek-atpm-di-industri-otomotif
Syah, O.D., Lupiyoadi, R., and Suryani, E.. "Vertical Partnerships Between OEM And First Tier: Lessons from Automotive Component Companies in Greater Jakarta, Indonesia." ResearchGate. 2022. https://www.researchgate.net/publication/364914925_Vertical_Partnerships_Between_OEM_And_First_Tier_Lessons_From_Automotive_Component_Companies_In_Greater_Jakarta-Indonesia.
Syah, D. O. Identifying vertical partnership among automotive component companies: empirical evidence from automotive industry in Jabodetabek, Indonesia. Journal of Economic Structures, 8(1), Article 33. 2019. https://doi.org/10.1186/s40008-019-0149-z https://journalofeconomicstructures.springeropen.com/articles/10.1186/s40008-019-0149-z#citeas
Buku
Lawrence, M. F. The Legal System, A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation. 1974.
Soekanto, S., and Mamudji, S. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Rajawali Press 2012.
Soemitro, H. R. Metodologi Penelitian Hukum Dari Jurimetri. Ghalia Indonesia. 1990.
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha (Indonesia Monopoly Law).
Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan Jasa. Accessed December 4, 2024.https://peraturan.bpk.go.id/Details/166548/permendag-no-11m-dagper32006-tahun-2006.
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2021 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, Dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle). Accessed December 4, 2024.https://peraturan.bpk.go.id/Details/167009/permenperin-no-27-tahun-2020.
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf D Tentang Pengecualian dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian Dalam Rangka Keagenan. Accessed December 4, 2024.https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/NOMOR-07-2010-PEDOMAN-PASAL-50-HURUF-D.pdf.
Commission Regulation (EU) 2022/720 of 10 May 2022 on the application of Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and concerted practices https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022R0720
Internet
Astra International. (n.d.). "Struktur Grup Astra." https://www.astra.co.id/astra-group-structure.
Astra Otoparts (n,d) about ushttps://www.astra-otoparts.com/
ATKearney. "A Brave New World for Automakers and Supplier: Indonesian Automotive Trends and a Road Map for 2030." 2018.https://www.kearney.com/documents/291362523/291366696/Indonesian+Automotive+Trends+and+a+Road+Map+for+2030.pdf/4fd5bcef-cb71-5bdd-06bd-3879a3858789?t=1578541553000.
Finaka, A.N Indonesia Produsen kendaraan bermotor TERBESAR | Indonesia Baik. 2022..https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-produsen-kendaraan-bermotor-terbesar
Gaikindo. "Target Penjualan Mobil 2024 Direvisi, dari 1,1 Juta Unit Menjadi 850 Ribu Unit." https://www.gaikindo.or.id/target-penjualan-mobil-2024-direvisi-dari-11-juta-unit-menjadi-850-ribu-unit/. 2024.
Herman. "Toyota Kuasai 32,5% Pasar Otomotif." Beritasatu.com. 2024. https://www.beritasatu.com/ekonomi/590949/toyota-kuasai-325-pasar-otomotif.
Heriani, F. N. Mengenal Perjanjian Eksklusif dan Dampak Terhadap Persaingan Usaha. hukumonline.com. 2022.https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perjanjian-eksklusif-dan-dampak-terhadap-persaingan-usaha-lt637389d7202e4/
IDN Financials. "Japanese Brands Rule Indonesian Car Market." 2021. https://www.idnfinancials.com/insights/japanese-brands-rule-indonesian-car-market.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Siaran Pers Tingkatkan Daya Saing Industri Otomotif Nasional, Pemerintah Dorong Peningkatan Local Content Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai." 2024. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5635/tingkatkan-daya-saing-industri-otomotif-nasional-pemerintah-dorong-peningkatan-local-content-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. "Siaran Pers Tingkatkan Daya Saing." 2024.https://kemenperin.go.id/artikel/22297/Menperin:-Industri-Otomotif-Jadi-Sektor-Andalan-Ekonomi-NasionalI.
Kementerian Perindustrian Indonesia Pasar Domestik Stagnan, Industri Otomotif Masih Agresif Bidik Ekspor. kemenperin.go.id. 2024. https://kemenperin.go.id/artikel/24844/Pasar-Domestik-Stagnan,-Industri-Otomotif-Masih-Agresif-Bidik-Ekspor'
Kurniawan. D Daftar 10 Merek Mobil Terlaris 2023: Toyota di Puncak, Wuling 10 Besar 2024. https://otomotif.tempo.co/read/1821714/daftar-10-merek-mobil-terlaris-2023-toyota-di-puncak-wuling-10-besar
Pasaribu.S.M Challenges of Indonesian Competition Law and Some Suggestions for Improvement 2016. https://www.eria.org/ERIA-DP-2016-04.pdf
Parluhutan.D KPPU & Penerapan Aturan Khusus Perjanjian Pembatasan Vertikal Otomotif . 2024. https://www.cnbcindonesia.com/opini/20241007094930-14-577460/kppu-penerapan-aturan-khusus-perjanjian-pembatasan-vertikal-otomotif
Purwanto, A. "Sejarah, Kebijakan, dan Peta Jalan Industri Otomotif Indonesia." Kompas.id. Accessed August 10, 2021.https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/08/11/sejarah-kebijakan-dan-peta-jalan-industri-otomotif-indonesia.
Rahadiansyah, R. "Merek Mobil Terlaris Sepanjang Tahun 2024." 2024.https://oto.detik.com/mobil/d-7436707/merek-mobil-terlaris-sepanjang-tahun-2024.
Rakhmat, M. Z. "How China and Japan are Competing Over Indonesia’s Car Industry." 2021.https://thediplomat.com/2021/08/how-china-and-japan-are-competing-over-indonesias-car-industry/.
Sandy, F. "Jokowi Minta Produksi 600 Ribu Mobil Listrik RI Tahun 2030." CNBC Indonesia. 2024.https://www.cnbcindonesia.com/news/20240716183229-8-555148/obsesi-mobil-listrik-jokowi-produksi-600-ribu-unit-tanpa-pembeli.
Sandy, F. "Belum Banyak Tahu, Ternyata 1 dari 3 Mobil Terjual di RI dari Toyota." CNBC Indonesia. 2024.https://www.cnbcindonesia.com/news/20240202151200-4-511209/belum-banyak-tahu-ternyata-1-dari-3-mobil-terjual-di-ri-dari-toyota#:~:text=Jakarta%2C%20CNBC%20Indonesia%20%2D%20Toyota%20mencatatkan,33%2C7%25%20di%202023.
Romero, L. (2024). "Automotive Industry in Indonesia—Statistics & Facts." Statista. 2024.https://www.statista.com/topics/3963/automotive-industry-in-indonesia/#topicOverview.
Recommended Citation
Andrias, Mone Stepanus; Parluhutan, Dian; and Saragih, Guntur Syahputra
(2025)
"Analisis Potensi Pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha Nomor 5 tahun 1999 ditinjau dari Pasal Pengecualian Keagenan dalam Industri Otomotif dan Penerapan Regulasi Block Exemption,"
Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 55:
No.
2, Article 9.
DOI: 10.21143/jhp.vol55.no.2.1835
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol55/iss2/9
Included in
Antitrust and Trade Regulation Commons, Business Organizations Law Commons, Comparative and Foreign Law Commons, Rule of Law Commons