•  
  •  
 

DOI

10.21143/jhp.vol55.no.2.1786

Abstract

Research is one of the gates to uncover wisdom in scientific disciplines. In its implementation, it is often found that there are various interests underlying the research. These various interests also have their own purpose to the extent that it can influence the results of the research which can have implications to form a research misconduct. This research aims to review the national criminal law regarding this behavior by examining the relevant act’s articles as well as scholarly dogmatics due to the absence of laws regulating this matter. The method used in this research is juridical-normative using conceptual approach and literature research in order to collect the data. The results of this research are that by extensively interpreting the elements of articles regarding fake news crime, research misconduct that causes disturbance can be punished. This can fill the legal void regarding the prosecution of research misconduct even though it can only be implemented starting in 2026. Hence the national criminal law still accommodates punishment for research misconduct.

Bahasa Abstract

Suatu penelitian merupakan salah satu pintu untuk membuka kebijaksanaan dalam disiplin ilmu. Adapun dalam pelaksanaannya sering kali ditemui bahwa terdapat berbagai kepentingan yang mendasari diadakannya penelitian tersebut. Latar belakang itu pula memiliki tujuannya masing-masing sampai pada taraf dapat mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut yang dapat berimplikasi penelitian yang menyesatkan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau hukum pidana nasional dengan perilaku tersebut dengan melihat pada pasal-pasal yang relevan serta dogmatika sarjana akibat kosongnya hukum yang mengatur hal tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan studi pustaka dalam mengumpulkan data. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dengan menafsirkan secara ekstensif terhadap unsur pasal pemidanaan berita bohong, maka penelitian yang menyesatkan yang menimbulkan keonaran dapat dipidana. Hal ini dapat mengisi kekosongan hukum terhadap penindakan penelitian yang menyesatkan meskipun baru dapat diterapkan mulai tahun 2026. Oleh karenanya hukum pidana nasional masih mengakomodir terhadap pemidanaan atas penelitian yang menyesatkan.

References

Artikel jurnal

Arafat, M. Yaser. "Kanjeng Raden Tumenggung (KRT) Sumadiningrat Bukan Habib Hasan bin Thoha bin Yahya: Analisis Kritis di Balik Kesalahpahaman Sejarah." Warisan 4, no. 1 (2023).

Andersen, H. "The Danish Research Misconduct Act: Strengths and Weaknesses." European Journal of Epidemiology 28, no. 10 (2013): 825–827. https://doi.org/10.1007/s10654-013-9861-0.

Bülow, William, and Gert Helgesson. "Criminalization of Scientific Misconduct." Medicine, Health Care and Philosophy 22, no. 2 (2019): 245–252.

Chalmers, Iain, and Paul Glasziou. "Avoidable Waste in the Production and Reporting of Research Evidence." The Lancet 374, no. 9683 (2009): 86–89. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60329-9.

Collier, Roger. "Scientific Misconduct or Criminal Offence?" Canadian Medical Association Journal 187, no. 17 (2015): 1273–1274.

Dal-Ré, Rafael, Lex M. Bouter, Pim Cuijpers, Christian Gluud, and Søren Holm. "Should Research Misconduct Be Criminalized?" Research Ethics 16, no. 1-2 (2020): 1–12.

Geursen, W. W., & Dhondt, N. M. L. Over gedeelde bevoegdheden en hiërarchie in interpretatiemethoden (2008) Nederlands tijdschrift voor Europees Recht (10).

Steneck, Nicholas H. "Fostering Integrity in Research: Definitions, Current Knowledge, and Future Directions." Science and Engineering Ethics 12, no. 1 (2006): 53–74. https://doi.org/10.1007/s11948-006-0037-0.

Susser, Mervyn, and Andrew Yankauer. "Prior, Duplicate, Repetitive, Fragmented, and Redundant Publication and Editorial Decisions." American Journal of Public Health 83, no. 6 (1993): 792–793. https://doi.org/10.2105/AJPH.83.6.792.

Thomson, Keith Stewart. "Marginalia: Piltdown Man: The Great English Mystery Story." American Scientist 79, no. 3 (1991): 194–201.

Washburn, S. L. "The Piltdown Hoax." American Anthropologist 55, no. 5 (1953): 759–760.

Buku

Budiman, Adhigama Andre, and Johanna G.S.D Poerba. Menelusuri Pasal Berita Bohong dalam Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 serta Revisi Kedua UU ITE. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2023.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Santoso, Topo. Asas-asas Hukum Pidana. Depok: Rajawali Press, 2023.

Sulaiman, Abdullah. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: UIN Jakarta bersama YPPSDM, 2019.

Topo Santoso. Asas-asas Hukum Pidana. Depok: Rajawali Press, 2023.

Widodo, Slamet, et al. Buku Ajar Metode Penelitian. Surabaya: CV Science Techno Direct, 2023.

Watu, Fence M. Pengantar Ilmu Hukum. Yogyakarta: Penerbit Reviva Cendekia, 2015.

Moeliono, Tristam Pascal. Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indië (KUHP Belanda dan KUHP Indonesia). Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 1 TLN No. 6842.

Undang-Undang Tentang Peraturan Hukum Pidana. UU Nomor 1 Tahun 1946. LN Tahun 1946

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2021. BN Tahun 2021 No. 1363.

Internet

Institute for Creation Research. “Who We Are.” icr.org. 6 September 2024. Tersedia pada https://www.icr.org/who-we-are. Diakses pada tanggal 6 September 2024.

Tesis

Fatimah, Siti, “Peran Habib Hasan bin Thoha (KRT Sumodiningrat) dalam Melestarikan Tradisi Islam di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada Masa Sultan Hamengku Buwono II, 1792-1819 M,” (Tesis Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

Ostachevski A.J., “Theoretische rechtswetenschap. Een verkenning” (Masterscriptie Rechtsgeleerdheid, Open Universiteit, Heerlen, 2012)

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Pst

Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Mtk.

Download

Share

COinS