"ANALISIS PERLUASAN MAKNA PASAL 71 AYAT (1) UNDANG-UNDANG PILKADA BERDA" by Supriyadi Supriyadi and Abdullah Iskandar
  •  
  •  
 

DOI

10.21143/jhp.vol54.1659

Abstract

The analysis and study of decisions is actually popular and developed in countries with common law systems, legal scholars, researchers and practitioners there place their court decisions as the primary object of legal study, which is why the existence of court decisions is the main benchmark in applying and shaping the law. In the context of legal development in Indonesia, the study of this decision has had a good place among legal scholars and researchers, this has been proven by the existence of several works produced focusing on the analysis of decisions, such as those popularised by the Judicial Commission of the Republic of Indonesia by involving several campuses in Indonesia to conduct analysis of district court decisions under the Supreme Court. As usual, this research aims to examine and find the characteristics of judges' interpretations of the elements of Article 71 paragraph (1) of the Pilkada Law from various court decisions. This research is a normative research but by prioritising decisions as primary legal material. The results of this study are: first, there has been a shift in theoretical and legislative science regarding the concept of crossing norms between Article 71 paragraph (1) and Article 188, which was theoretically interpreted as primary and secondary norms, now after the decision of the District Court, both norms are primary norms. Second, there is an expansion of the meaning of the provisions of Article 71 paragraph (1) of the Local Election Law in terms of the meaning of the subject element and the meaning of the object of the norm and the condition of the norm.

Bahasa Abstract

Analisis dan kajian terhadap putusan sebenanrya popular dan berkembang di negara-negara dengan common law sistem, para penstudi hukum, peneliti dan praktisi disana menempatkan putusan pengadilan mereka sebagai objek kajian hukum yang primer, itulah sebabnya keberadaan putusan pengadilan menjadi tolak ukur utama didalam menerapkan dan membentuk hukum. dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia, kajian putusan ini telah memiliki tempat yang baik dikalangan para penstudi hukum dan peneliti, hal ini telah dibuktikan dengan telah adanya beberapa karya yang dihasilkan berfokus pada analisis terhadap putusan, semisal yang dipopulerkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia denga melibatkan beberapa kampus di Indonesia untuk melakukan analisis terhadap putusan-putusan pengadilan negeri di bawah Mahakamah Agung. Sebagaimana lazimya suatu penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mencermati dan menemukan karaktersitik pemaknaan hakim terhadap unsur Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada dari berbagai putusan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normative namun dengan memporsikan putusan sebgai bahan hukum primer. Hasil dari penelitian ini yakni: pertama, terjadi pergeseran secara teoris maupu ilmu perundang-undangan berkenaan dengan konsep norma berpapasan antara Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 188 yang tadinya dimaknai secara teoritis sebagai norma primer dan sekunder kini pasca putusan Pengadilan negeri kedua norma tersebut berada pada norma primer. Kedua, terjadi perluasan makna terhadap ketentuan pasal 71 ayat (1) UU pilkada dalam hal pemaknaan terhadap unsur subyek dan pemaknaan terhadap onjek norma dan keadaan norma.

References

Artikel jurnal

Adnan, Murya. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Khusus Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Indramayu: Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm. Yustisia 8 (2) (2022). 136-146. https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i2.163

Aminuddin, Kasim, Supriyadi, and Andi Intan Purnamasari. Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif Dalam PILKADA. Mimbar Hukum 33 (2) (2021). 494–520. https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3730

Gema, Perdana. Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization. Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 10 (1) (2019). 109-128. https://doi.org/10.22212/jnh.v10i1.1177

Otong, Rosadi and Widia Wiliandri. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Walinagari Yangterlibat Tindak Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 (Analisis Putusan Nomor: 158/Pid.Sus/2020/PN Psb). Sakato Ekasakti Law Review 2 (1) (2023). 35-45. https://doi.org/10.31933/jselr.v2i1.

Rixqya, Nafila Putri, Dadang Sukarsa, and Imamulhadi Imamulhadi. Putusan Pengadilan Mengenai Biaya Ganti Rugi Lingkungan: Aplikasinya Dalam Pemulihan Lingkungan. Jurnal Hukum & Pembangunan 53 (4) (2023). 705-720. https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1582.

Shidarta, Shidarta. Putusan Pengadilan Sebagai Objek Penulisan Artikel Ilmiah. Undang: Jurnal Hukum 5 (1) (2022). 105–42, https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.105-142.

Susi, Delmiati, Roy Suganda, and Putra Sinurat. Penerapan Unsur Tindak Pidana Kepala Desa Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020: Studi Pada Satreskrim Polres Sawahlunto. Swara Justisia 6 (3) (2022).250-258. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.267

Supriyadi, Supriyadi. Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada. Jurnal Hukum & Pembangunan 51 (1) (2021). https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3010.

Supriyadi Supriyadi and Andi Intan Purnamasari. Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results. Jurnal Konstitusi 20 (1) (2023). 159–78, https://doi.org/10.31078/jk2019

Buku

Bakri, M. Pengantar Hukum Indonesia: Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi (Jilid 1). Malang : Universitas Brawijaya Press (UB Press),2011.

Jazim, Hamidi. Revolusi Hukum Indonesia Makna, Kedudukan Dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI. Jakarta : Konstitusi Press, 2006.

Maria, Farida Indrati. Ilmu Perundang - Undangan Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius,2007.

Ratna, Dewi Pettalolo and Khairul Fahmi. Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. Jakarata: Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2020.

Shidarta, Shidarta. Makna Integritas Penegak Hukum Dan Hakim Dalam Pandangan Filsafat. Jakarta: Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2023. https://www.researchgate.net/publication/376556955.

Shidarta. Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum. Yogyakarta: Genta Publishig, 2013.

Peraturan perundang-undangan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-undang.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-undang.

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-undang

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota menjadi Undang-undang

Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan negeri mamuju nomor 140/Pid.Sus / 2015 / PN. Mam

Putusan Pengadilan Negeri Mamuju nomor 7/Pid.Sus / 2017 / PN. Mam

Putusan pengadilan negeri pasangkayu nomor 11/Pid.B/Sus/2017/PN.Pky

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 55/Pid.Sus/2020/PN Snn

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 84/Pid.Sus/2020/PN Mar

Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 165/Pid.Sus/PN Dpu

Putusan pengadilan negeri nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Idm,

Putusan pengadilan negeri nunukan nomor: 313/Pid.Sus/2020/PN.Nnk

Putusan pengadilan negeri Sawahlunto nomor: 76/Pid.Sus/2020/PN Swl

Download

Plum Print visual indicator of research metrics
PlumX Metrics
  • Usage
    • Downloads: 22
    • Abstract Views: 16
see details

Share

COinS