•  
  •  
 

DOI

10.21143/jhp.vol53.no2.1559

Abstract

Marriage agreements remain a frequently debated and somewhat sensitive issue within the context of matrimony in Indonesia, notwithstanding their explicit existence in the country's legal regulations. Governed by the Marriage Law Number 1 of 1974 and addressed in the Civil Code (KUHPerdata/BW), marriage agreements are formulated by spouses before the solemnization of the marriage. However, a significant development occurred in 2015 when a constitutional challenge was raised against Article 29 of the Marriage Law Number 1 of 1974. In its definitive decision, the Constitutional Court ruled that marriage agreements could be established before, during, or after the marriage ceremony. This has engendered a considerable amount of both support and opposition, considering the numerous shifts that have ensued, such as legal inconsistencies, the potential for legal circumvention, and adverse consequences for the involved parties.

Key words: Marriage Agreement, Constitutional Court Decision, Analysis.

Bahasa Abstract

Perjanjian Perkawinan masih sering menjadi issue yang cukup tabu dalam ranah perkawinan di Indonesia, padahal keberadaannya cukup eksis dalam regulasi Indonesia. Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dapat pula ditemukan dalam KUHPerdata/ BW. Dalam kedua pengaturan ini, Perjanjian Perkawinan di buat sebelum di langsungkannya perkawinan oleh pasangan suami istri. Hingga pada tahun 2015, karena adanya pengajuan materi terhadap Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi memutus dalam Amar Putusannya bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum, setelah, dan selama perkawinan dilangsungkan. Hal ini tentu menuai pro dan kontra mengingat banyaknya pergeseran yang timbul, misalnya saja inkonsistensi hukum, potensi penyelundupan hukum, dan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Analisis.

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2011).

K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982).

Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2006).

Martias Gelar Imam Radjo Mulono, Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia, (Jakarta: Ghalia, 1982).

Peter Mahmud Mardzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014).

Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986).

Jurnal

Jeffrey G Sherman. “Prenuptial Agreements: A New Reason to Revive an Old Rule.” Cleveland State Law Review, Law Journal, Vol 53:359, 359-398.

Frumkes, Melvyn B. “Why a Prenuptial Agreement?” Family Advocate 33, no. 3 (2011): 7–7., http://www.jstor.org/stable/25806928

Nigel V. Lowe, Prenuptial agreements: the English Position, The ISFL Colloquium on Family Law Toledo, Spain, October 11, 2007», InDret 1.2008.

Hanafi Arief, “Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)”, Jurnal Al’Adl, Vol IX No.2, (Agustus 2017).

Chinn, Mark A., and Charles Greer. “Prenuptial Prerequisites: The 4 Essential Elements of an Inviolable Agreement.” Family Advocate 24, No. 3 (2002): 10–15. http://www.jstor.org/stable/25806314

Leeson, Peter T., and Joshua Pierson. “Prenups.” The Journal of Legal Studies 45, No. 2 (2016): 367–400. https://www.jstor.org/stable/26458535

Ferry I Febriansyah, Alfalachu Indiantoro, and Wafda V Izziyana, The Urgency of the Prenuptial Agreement as an Early Marriage Agreement, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 581, 2021, 149-155.

Kamilia Khairul Anuar, Procedural Fairness in Prenuptial Agreements: Inconsistent and Inadequate, Oxford University, Undergraduate Law Journal, Issue 6 (1) 2017, 45-56.

Muhammad Sopiyan, Analisis Perjanjian Perkawinan dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Jurnal Misykat al-Anwar, Volume 6(2), 2016, 179-194.

Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian,” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3 September 2010.

Lawrence Li, Be Prepared in Advance: A Case for Allowing Binding Prenuptial Agreementd in Hongkong, International Journal of Law, Policy and The Family, Volume 28 Number 3, December 2014.

Faradilla Asyatama, Fully Handayani Ridwan, Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Jurnal Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021.

Undang-Undang

Indonesia, Undang-Undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No 3019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Download

Share

COinS