•  
  •  
 

DOI

10.21143/jhp.vol52.no3.3369

Abstract

Law 28/2014 on Copyright and Law 5/2017 on Cultural Promotion have a major role in regulating and protecting floklore. This can be seen from the norms that regulate the mechanism for protecting floklore in Article 38 paragraph (2) of the Copyright Law, which states that the state is obliged to make an inventory, maintain, and maintain traditional cultural expressions.law a quo also regulates the procedures for recording as contained in Articles 66-72. Not only that, the Law for the Advancement of Culture also regulates the floklore database through Articles 16-26 of a quo. The two laws then raise the question, which law explicitly regulates floklore, especially the floklore database? Based on this explanation, this article will focus on two problem formulations, namely how to compare the floklore database in the Copyright Law and the Cultural Advancement Law, and which regulations (Copyright Law or Cultural Promotion Law) are appropriate to regulate the floklore database. By using a normative legal research method, which uses a statutory approach and a conceptual approach, this article will present a comparison of the provisions of the floklore database in the Copyright Law and the Cultural Promotion Law, as well as an analysis of whether or not the floklore database arrangement in the Copyright Law or the Cultural Promotion Law is appropriate. .database floklore in the Law for the Advancement of Culture is more detailed than in the Copyright Law. Second, floklore as one of the objects of cultural promotion in the Law for the Advancement of Culture, in some cases is also an object of IPR or in this case copyright in the Copyright Law.

Bahasa Abstract

UU 28/2014 tentang Hak Cipta dan UU 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki peran yang besar dalam mengatur dan melindungi floklore. Hal ini dapat dilihat dari norma yang mengatur terkait mekanisme perlindungan floklore dalam UU Hak Cipta Pasal 38 ayat (2) bahwa negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. UU a quo juga mengatur terkait tata cara pencatatan yang termuat dalam Pasal 66-72. Tidak hanya itu, UU Pemajuan Kebudayaan juga mengatur mekanisme database floklore melalui Pasal 16-26 UU a quo. Dua undang-undang tersebut kemudian melahirkan pertanyaan, undang-undang mana yang tegas mengatur terkait floklore khususnya database floklore? Berdasarkan penjelasan tersebut, artikel ini akan memfokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana perbandingan pengaturan database floklore dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan, serta peraturan mana (UU Hak Cipta atau UU Pemajuan Kebudayaan) yang tepat untuk mengatur database floklore. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, artikel ini akan menyajikan perbandingan ketentuan database floklore dalam UU Hak Cipta dan UU Pemajuan Kebudayaan, serta analisis tepat atau tidaknya pengaturan database floklore dalam UU Hak Cipta atau UU Pemajuan Kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan database floklore dalam UU Pemajuan Kebudayaan lebih rinci dibanding dengan UU Hak Cipta. Kedua, floklore sebagai salah satu objek pemajuan kebudayaan dalam UU Pemajuan Kebudayaan, dalam beberapa hal juga merupakan objek HKI atau dalam hal ini hak cipta dalam UU Hak Cipta.

References

Buku

Chandra, Ratih Listyana. 2008. Perlindungan Hukum terhadap Budaya Asli Bangsa (Floklore) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tesis. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Christophe Bellmann, Ricardo Melendez-Ortiz, and Graham Dutfield. Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, Trade and Sustainability. Taylor & Francis Group. 2003.

James, Danandjaja, Folklore Indonesia, Grafiti, Jakarta: 2002.

Klinik Konsultasi HKI. Panduan Pengenalan HKI. Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Departemen Perindustrian.

Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002). Departemen Hukum dan HAM RI. Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Kencana.

Mihai Pop. Continuity and Change in Traditional Folklore. Cambridge University Press: 07 March 2019.

M. C. Balfour, N.-W. Thomas. County Foklore. L'Année sociologique. 1904-1905.

Richard M. Dorson. Folklore in the Modern World. De Gruyter, Inc. 1978.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal

Agus Sardjono. Perlindungan Floklore: Apakah Rezim Hak Cipta Memadai?. Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 Nomor 1. 2003.

American Folklore Society. American Folklore Society Recommendations to the WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge, and Folklore. The Journal of American Folklore, Vol. 117, No. 465. 2004.

Charles Lawson, Edwin Bikundo, Kieran Tranter. The Perils of Parliamentarism: The World Intellectual Property Organization and Indigenous Peoples. Oxford Journal of Legal Studies, Volume 39, Issue 2. 2019.

Giovanna P. Del Negro. The Passeggiata and Popular Culture in an Italian Town: Folklore and the Performance of Modernity. The Journal of American Folklore, Vol. 120, No. 477. 2007.

Helmers, Christian; Rogers, Mark. Intellectual Property at the Firm-Level in the UK: The Oxford Firm-Level Intellectual Property Database. IDEAS Working Paper Series from RePEc; St. Louis, 2011.

Indigenous Law Centre, Law School, University of New South Wales. Decisions Adopted By The Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore. Australian Indigenous Law Reporter, Vol. 9, No. 1. 2005.

J. Sanford Rikoon. On the Politics of the Politics of Origins: Social (In) Justice and the International Agenda on Intellectual Property, Traditional Knowledge, and Folklore. The Journal of American Folklore, Vol. 117, No. 465. 2004.

Li Shujiang, Karl W. Luckert. Mythology and Folklore of the Hui: A Muslim Chinese People. Asian Folklore Studies, Vol. 57, No. 2, 1998.

Maryati Bachtiar, Nilai Strategis Seni Teater Tradisional Randai Kuantan Singingi Riau Sebagai Salah Satu Budaya Melayu. Kajian Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 6, No. 1 Agustus 2015-Januari 2016.

Nur Hayati. Perlindungan Floklore dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lex Jurnalica, Volume 3 Nomor 1. 2005.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Setjen dan BK DPR RI Bidang Arsip dan Museum.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan.

Reh Bungana PA. Perlindungan Floklore Menurut UU Hak Cipta Perkembangannya dan Perbandingannya dengan Negara-Negara Lain. Yustisia, Volume 1 Nomor 1. 2012.

Silke von Lewinski. eviewed Work: Indigenous Heritage and Intellectual Property. Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore. International Journal on Minority and Group Rights, Vol. 17, No. 2. 2010.

Tsioumani, Elsa.  WIPO / IGC: Review of 2012 Sessions. Environmental Policy and Law; Amsterdam Vol. 42, Iss. 4/5. 2012.

Vargas, Alberto. WIPO's Proposed Treatment of Sacred Traditional Cultural Expressions as a Distinct Form of Intellectual Property. Chicago Journal of International Law; Chicago Vol. 23, Iss. 1. 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Kebudayaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pemengembangan Budaya Daerah

Download

Share

COinS