•  
  •  
 

Abstract

Land acquisition for public purposes does not really provide a solution for the National Strategic Project (PSN). Many land conflicts continue to occur as a result of this. The construction of the Bener Dam in Wadas Village, Bener District, Purworejo Regency, Central Java Province is one of the conflicts over the PSN. For that we need a solution that guarantees justice and legal protection for the people in Indonesia.

Bahasa Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, tidak begitu memberikan solusi bagi Proyek Strategis Nasional (PSN). Konflik pertanahan terus terjadi sebagai akibat tersebut. Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah adalah salah satu konflik adanya PSN. Untuk itu perlu suatu penyelesaian yang lebih menjamin keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat di Indonesia.

References

Buku

Adrian Sutedi. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Afifah Kusumadara. Analysis of the Failure of the Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia. University of Sydney, 2000.

Alf Ross. On Law and Justice. University of California Press, Barkeley & Los Angeles, 1959.

Esmi Warrasih Pujirahayu. Monograf Ilmu Hukum. Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Jhon Rawls. Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara. Judul Asli: A Theory of Justice. Penerjemah: Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Jonlar Purba. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restorative Justice. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.

Julian Baggini. Lima Tema Utama Filsafat. Jakarta: Teraju Mizan, 2004. Konsorsium Pembaruan Agraria. Catatan Akhir Tahun 2021

Konsorsium Pembaruan Agraria: Penggusuran Skala Nasional

(PSN). Jakarta: Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), 2021.

Maria S.W. Sumardjono. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi. Jakarta: Kompas, 2001.

. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Jakarta: Buku Kompas, 2008.

Munir Fuady. Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.

Otje Salman. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris. Bandung: Alumni, 1993.

R. Murad. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah. Bandung: Alumni, 1991. Salim HS & Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum

Penelitian Tesis dan Disertasi. Cet. II, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.

Theo Huijbers. Filsafat Hukum. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Hasil Penelitian dan Pidato Pengukuhan Guru Besar

Bob Hasan. “Membangun Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Di

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara Berkarakter Pancasila”. Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2022.

IS Susanto. “Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Baru.” Pidato Pengukuhan Guru Besar UNDIP, Semarang, 1999.

Esmi Warassih Pujirahayu, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)”. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 14 April 2001.

Jurnal & Makalah

Afifah Kusumadara. “Perkembangan Hak Negara Atas Tanah: Hak Menguasai Atau Hak Memiliki?” Jurnal Media Hukum, Vol. 20 Nomor 2 Desember 2013.

Ali Imron. “Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Metode Antinomi Nilai Dalam Penegakan Hukum Kajian Putusan Nomor

06/Pdt.G/2014/PN.Kag”. Jurnal Yudisial Vol. 8 No. 2 Agustus 2015.

Hanafi Arief & Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” Jurnal Al’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018.

Inge Dwisvimiar. “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”. Jurnal Dinamika Hukum, 11, 3, 2011.

Maria S.W. Sumardjono. “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan”. Presentasi Semiloka Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 13 Desember 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Purworejo Tahun 2011-2031.

Download

Share

COinS