•  
  •  
 

DOI

10.21143/jhp.vol51.no3.3124

Abstract

Regime or government change has specificlegal political characteristics, including the Political Law of Family Planning. Each period of government has different views and policies on the implementation of the national family planning program as one of the programs in population control in Indonesia. This study aims to determine the effect of legal politics on the success of the family planningprogram in Indonesia by analyzing statutory regulations in the form of policy rules relating to the family planning program at each government period. The research method used is juridical-normative research through a literature review approach by analyzing policies in the form of laws and regulations and other literatures related to family planning programs. Data collection techniques are through library research and problem approaches through thestatue approaches, historical approaches, and comparative approaches. The results show that there is a relationship between the politics of law or policies issued by a regimeand family planning program intervention.

Bahasa Abstract

Perubahan rezim atau pemerintahan mempunyai ciri politik hukum tersendiri, termasuk Politik HukumKeluarga Berencana (KB). Setiap masa pemerintahan mempunyai pandangan dan kebijakan yang berbeda terhadap penyelenggaran program KB nasional sebagai program pengendaliankuantitaspenduduk di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh politik hukum terhadap keberhasilan Program KB di Indonesiadengan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam bentuk aturan kebijakan yang berkaitan dengan program KB pada setiap masa pemerintahan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan literatur review denganmenganalisis kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangandan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan program KB. Teknik pengumpulan data melaluipenelitian kepustakaan (library research)dan pendekatan masalah melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan sejarah (historical approach), dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa ada keterkaitan antara politik hukum atau kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu rezim dalam mengintervensi suatu program terhadap capaian program yang akan dicapai.

References

Buku

Adioetomo, Sri Moertiningsih, dkk. 100 Tahun Demografi Indonesia: MengubahNasib Menjadi Harapan, (Jakarta: BKKBN dan LDFEUI, 2009).

Ayala, Turbay, and Lord Caradon. Declaration on Population: The World Leaders Statement. Studies in Family Planning1, no. 26 (July 10, 1968): 1–3.http://www.jstor.org/stable/1965194.

Badan Pusat Statistik. Sensus Penduduk 1961 Republik Indonesia, 1962.

BKKBN, Sejarah Perkembangan Gerakan KB di Indonesia, (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Jakarta, 1990).

______. Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia 2017. Jakarta: BKKBN(2018).

———. Survei Kinerja Dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) Keluarga 2019. Jakarta: BKKBN, 2019.

Departemen Penerangan RI dan BKKBN. Program Penerangan di Bidang Kependudukandan Keluarga Berencana Menjelang Tahun 1990, (Jakarta: Departemen Penerangan RI dan BKKBN, 1982).

Direktorat KP3. Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Sembilan Sektor Pembangunan Tahun 2006. Jakarta: BAPPENAS DAN KEMENPP, 2006.

Faizal, Liky. Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum. Jurnal ASAS(2017).

Firdausi, Dede Wahyu. Kebijakan Dwifungsi ABRI Dalam Perluasan Peran Militer Di Bidang Sosial-Politik Tahun 1966-1998. Jurnal UPI(2016): 1–13.

Hamudy, Moh. Pembentukan Kelembagaan Keluarga Berencana Di Kabupaten SukabumiDanKota Bitung. Jurnal Bina Praja07, no. 01 (2015): 21–36.

Hayes, Adrian C. Towards a Policy Agenda for Population and Family Planning in Indonesia, 2004-2015. Jurnal Kependudukan Indonesia1, no. 1 (2016): 1–11.

Hull, Terence H. Caught in Transit: Questions About the Future of Indonesian Fertility Indonesian Family Planning in a Changing Political Order, no. 1985 (2001): 409–424.

Kurniawan, Ukik Kusuma, Hadi Pratomo, and Adang Bachtiar. Kinerja Penyuluhan Keluarga Berencana Di Indonesia: Pedoman Pengujian Efektivitas Kinerja Pada Era Desentralisasi. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 5, no. 1 (2010): 3–8. http://jurnalkesmas.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/view/155.

Kusuma Dewi, Vitriyana, and Gayung Kasuma. Perempuan Masa Orde Baru: Studi Kebijakan PKK Dan KB Tahun1968-1983. VERLEDEN4, no. 2 (2014): 157–172.

Mahfud MD, Moh, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998).

Moeljodiharjo, Soetedjo, dkk. Bunga Rampai Gerakan KB Nasional: Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, (Jakarta: BKKBN, 2008).

Molyneaux, John W., and Paul J. Gertler. The Impact of Targeted Family Planning Programs in Indonesia. Population and Development Review26 (2000): 61–85.

Puji Antari, Naomi Haswanto, and Alvanov Zpalanzani Mansoor. Kajian Grafis UangLogam Indonesia Periode Tahun 1951-2009. Jurnal Komunikasi Visual WIMBA2, no. 1 (2015): 33–39. http://jurnalwimba.com/index.php/wimba/article/view/44.

Purwaningsih, Sri Sunarti. Desentralisasi Program Keluarga Berencana:Tantangan Dan Persoalan Kasus Provinsi Kalimantan Barat. Jurnal Kependudukan IndonesiaVII, no. 2 (2012): 109–125.

Putri, Putri Kusuma Dwi, Aida Vitayala Hubeis, Sarwititi Sarwoprasodjo, and Basita Ginting. Kelembagaan Dan Capaian Program Keluarga Berencana(KB): Dari Era SentralisasiKe Desentralisasi. Jurnal Kependudukan Indonesia14, no. 1 (2019): 1–12.

Rahmadhony, Aditya. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Palar (Pakuan Law Review)06, no. 12 (2020): 92–119.

Rajagukguk, Wilson, and Omas Bulan Samosir. Dinamika Demografi Indonesia 1950-2100. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2015.

Shiffman, Jeremy. Political Management in the Indonesian Family Planning Program. International Family Planning Perspectives30, no. 1 (2004): 27–33.

Suyono, Haryono. Kesehatan Reproduksi Dan Keluarga Berencana: Implikasi Program Aksi Kairo Di Indonesia. Populasi8, no. 1 (2016): 1–16.

Udasmoro, Wening. Konsep Nasionalisme Dan Hak Reproduksi Perempuan: Analisis Gender Terhadap Program Keluarga Berencana Di Indonesia. Humaniora16, no. 2 (2004): 147–154.

Wasti, Ryan Muthiara. Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan45, no. 1 (2016): 76.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 1660 Tahun 1958.

Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia NomorXXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XLIV/MPRS/1968 tentang Pengangkatan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 Sebagai Presiden Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2000 Nomor 206, Lampiran.

Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003, Pasal 114 ayat (2) dan (3).

Lain-lain

https://media.neliti.com/media/publications/177590-ID-none.pdf, diakses tanggal 25 Agustus 2020.

Pidato Pejabat Presiden Republik Indonesia Dimuka Sidang DPR GR Pada Tanggal 16 Agustus 1967 di Jakarta, http://soeharto.co/1967-08-16-pidato-pejabat-presiden-soeharto-di-muka-sidang-dpr-gr/, hal. 48. Diakses pada tanggal 23 Juli 2020.

https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/repelita-i---buku-ii/, diakses pada tanggal 20 Juli 2020.

https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/dokumen-perencanaan-dan-pelaksanaan/repelita-ii---buku-iii/, diakses tanggal 3 Agustus 2020.

Diakses pada https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/9841/kampung-kb-inovasi-strategis-memberdayakan-masyarakat/0/artikel_gpr, tanggal 27 Agustus 2020

Download

Share

COinS