•  
  •  
 

DOI

10.21143/jhp.vol49.no1.1915

Abstract

Indonesia’s natural resources potential especially in mining sector make it becomes hunted by foreign investor, one of them is PT. Freeport Indonesia. Freeport operates in Indonesia under a Contract of Work (KK) which was signed in 1967. In this contract of work, all management and operational matters are handed over to miners. The state has no control over the operation of the company. The State would only receive royalties of the amount that has been determined in contract of work. Mining companies that want to export processed minerals (concentrates) ought to relinquish the status of contract of work into a Special Mining Business License (IUPK), and build a mineral processing and refining facility (concentrate). Article 97 of Law No. 4 of 2009 on mineral and coal mining along with its implementation regulation stipulates about what should be contained in IUPK (Special Mining Business License), one of which is divestment.

Bahasa Abstract

Potensi sumber daya alam Indonesia khususnya pada sektor pertambangan membuat Indonesia menjadi buruan para investor asing, salah satunya PT. Freeport Indonesia. Freeport beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Karya (KK) yang ditandatangani pada tahun 1967. Dalam KK, seluruh urusan manajemen dan operasional diserahkan kepada penambang. Negara tidak memiliki kontrol sama sekali atas kegiatan operasional perusahaan. Negara hanya memperoleh royalty yang besarnya ditentukan dalam KK tersebut. Perusahaan tambang pemegang KK yang ingin mengekspor mineral olahan (konsentrat) harus melepas status KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (konsentrat). Pasal 97 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya mengatur tentang hal-hal yang wajib dimuat dalam IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), salah satunya adalah divestasi saham.

References

Buku: A.R. Soehoed, Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua Jilid I: Membangun Tambang di Ujung Dunia, (Jakarta: Aksara Karunia, 2005). Erman Rajagukguk, Hukum Investasi di Indonesia, Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007). H. Salim HS, Hukum Divestasi di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010). Johnny Ibrahim, Teori Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyu Media Publishing, 2005). Soetandyo Wigjnosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: HuMa, 2002). Sony Rospita, Tidak Aneh Bila Sistem Kontrak Pertambangan Lebih Disukai PMA, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). Sri Woelan Aziz, Aspek-aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia, (Surabaya: Citra Media, 1996). E-book: Berita Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), “Geolog dan Kesepakatan Freeport”, Edisi: XII, September 2017, hlm. 3-5, diakses dari , pada tanggal 21 September 2017. David Manley dan Emanuel Bria, Memperkuat Kebijakan Divestasi Saham di Indonesia, Natural Resources Governance Institute, diakses dari , pada tanggal 20 September 2017. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Fact Sheet PP No 1 Tahun 2017 terkait Perubahan Keempat PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba”, diakses dari , pada tanggal 11 September 2017. 176 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019 Trias Palupi Kurnianingrum, Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia (Studi Kasus PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia), diakses dari , pada tanggal 11 September 2017. Jurnal/Artikel/Penelitian Ilmiah: Ahmad Redi, Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dalam Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 13 No. 3, September 2016. Ari Wahyudi Hertanto, Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan), Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun Ke-38, April-Juni 2008. Mercy Maria, Divestasi Sebuah Langkah Progresif dalam Kontrak Karya di Indonesia, Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 5 No. 1, 2015. Ratnasari Fajariya Abidin, Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya Di Indonesia (Studi Mengenai Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan PT. Freeport Indonesia, Jurnal Al-Risalah JISH, Vol. 14 No. 1, Juni 2014. Siti Awaliyah, Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B), Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, No. 2 Th. 27, Agustus 2014. Yudhistira Ikhsan Pramana, Tesis Magister: Kewajiban Divestasi Saham Penanaman Modal Asing di Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Beserta Peraturan Pelaksanaannya (Studi Kasus: Renegosiasi Ketentuan Divestasi Dalam Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia), (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014). Website dan Berita Online: Antara News, “Pendapat Pengamat Soal Kesepakatan Pemerintah - PT Freeport Indonesia”, diakses dari , pada tanggal 11 September 2017. Bareksa,”Freeport Setuju Divestasi 51 Persen Saham, BUMN Siapkan Skema Dana Akuisisi”, diakses dari pada tanggal 30 September pukul 08.35 WIB. BerNas, “Indonesia “Tendang” Dominasi Freeport, Lalu Apa Yang Terjadi?”, diakses dari , pada tanggal 11 September 2017. Brilio, “Freeport Lepas 51 Persen Saham ke Pemerintah, Ini 5 Keuntungan Indonesia”, diakses dari , pada tanggal 20 September 2017. Disvestasi PT. Freeport Indonesia, Erni Yoesry 177 CNN Indonesia, “Mencerna Euforia ‘Tunduknya’ Freeport Usai Drama Panjang”, diakses dari , pada tanggal 11 September 2017. Detik Finance, “Berdasarkan Kontrak, Freeport Harusnya Sudah Divestasi 51% Saham”, diakses dari , pada tanggal 15 September 2017. Johan Kurnia, “Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” Hukum Pertambangan , diakses pada tanggal 15 September 2017. Liputan 6, “Keuntungan Negara Dari Mengubah Status Perusahaan Tambang Ke IUPK”, diakses dari , pada tanggal 15 September 2017. Media Indonesia, “Menakar Nilai Divestasi Saham Freeport”, diakses dari , pada tanggal 11 September 2017. ________________, Divestasi Saham Harus Dikawal”, diakses dari , pada tanggal 30 September 2017. Merdeka, “Ini Beda KK dan IUPK yang Bikin Panas Hubungan Freeport- Indonesia”, diakses dari , pada tanggal 15 September 2017. ________, “Kata Masyarakat Papua Soal Divestasi Freeport Ini Jadi Sejarah Baru Bagi Republik Indonesia dan Dunia”, diakses dari , pada tanggal 21 September 2017. PT. Freeport Indonesia, Warisan Kami Latar Belakang Sejarah PTFI, diakses dari , pada tanggal 11 September 2017. Republika, “Indonesia Tidak Mendapat Keuntungan Dari Kesepakatan Dengan Freeport, Ini Alasannya”, diakses dari , pada tanggal 11 September 2017. _________, “Ini Keuntungan Negara Usai Peroleh 51 Persen Saham Freeport”, diakses dari , pada tanggal 21 September 2017. Sindo News, “Ini Alasan Pemerintah Ubah Status Freeport”, diakses dari , pada tanggal 15 September 2017. 178 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-49 No.1 Januari-Maret 2019 Tanjung Pinang Pos, “51 Tahun Indonesia Menambang Kerugian”, diakses dari, pada tanggal 11 September 2017. Tempo, “Divestasi 51 Persen Saham Freeport Bakal Panas, Kenapa?”, diakses dari , pada tanggal 11 September 2017. Tirto, “Sanggupkah BUMN Borong Saham Divestasi Freeport?”, diakses dari , pada tanggal 30 September 2017. Tribun News, “Inilah Keuntungan Divestasi 51 Persen Saham Freeport”, diakses dari , pada tanggal 20 September 2017. ____________, “Divestasi 51 Persen Saham Freeport, Guru Besar UI : ‘Newmont Harus Jadi Pengalaman Berharga Pemerintah”, diakses dari , pada tanggal 30 September 2017. Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4162. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah. Disvestasi PT. Freeport Indonesia, Erni Yoesry 179 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan, Izin Prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara.

Download

Share

COinS