•  
  •  
 

DOI

10.21143/jhp.vol48.no3.1742

Abstract

This research is normative study (doctriner) to crime against state security (Makar) in Indonesia, this criminal act compared with a study to one case, which is accusation about “makar” or “rebellion” to Sultan Hamid II during 1950-1953. The definition from criminal act aginst state security regulated in Section One Book Two Criminal Code (KUHP). Core from this criminal act that forbidden is that Makar (Aanslag) and Rebellion (Opstand). In practical also in Indonesian history, often found cases about law violation in Indonesia that are actually not neccessarily include violation about attempt against state security. But the goverment as political leader, to criminal offender often charged with articles about criminal act against state security or rebellion. Study to see the implementation on regulation about makar, then can see by case study to controversial case Sultan Hamid II during 1950-1953. Which is can see country objectivity in judging a makar case.

Bahasa Abstract

Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif (doktriner) pada materi Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia, kemudian delik tersebut dikomparasikan dengan sebuah studi kasus, yaitu kasus tuduhan ‘makar’ atau ‘pemberontakan’ terhadap Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Yang dimaksud Delik Terhadap Keamanan Negara tersebut diatur di dalam Bab-I Buku Kedua KUHP. Inti dari perbuatan yang di larang tersebut adalah Makar (Aanslag) dan Pemberontakan (Opstand). Dalam praktek maupun sejarah Indonesia, seringkali ditemukan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia yang sebenarnya belum tentu termasuk kategori pelanggaran atas usaha pengkhianatan terhadap negara/keamanan negara/makar. Namun oleh pemerintah selaku penguasa politik, kepada pelanggar pidana seringkali dijerat dan dikenakan dengan isi pasal-pasal perbuatan makar dan pemberontakan. Kajian untuk melihat penerapan atas pengaturan tentang makar itu, kemudian dapat dilihat melalui Studi Kasus terhadap kasus kontroversial Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Dimana dapat dilihat obyektifitas Negara dalam mengadili sebuah kasus “makar”.

References

Buku Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010 Apeldoorn, Van, Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht) terjemahan Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, 1968 Arinanto, Satya, Kumpulan Materi Transparansi Mata Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi, Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2004 Crawfurd, John, F.R.S., History of the Indian Archipelago (containing an account of the manners, arts, languages, religions, institutions, and commerce of its inhabitants), Edinburgh: Printed for Archibald Constable and co. Edinburgh; and Hurst, Robinson, co. chepside, London, 1820 Djokosutono, Hukum Tata Negara, Harun Al Rasid, Ed. Cet. 1, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982 Hamzah, Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993 ------------------, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Universitas Trisakti, Jakarta, 2011 Lamintang, P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Loqman, Loebby, Delik Politik di Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1993 ---------------------, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta, 2002 Mahfud MD, Moh., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Jakarta, Gama Media, 1999 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993 Persadja, Peristiwa Sultan Hamid II, Cetakan II, Fasco, Jakarta, 1955 Rahman, Ansar, Ja’Achmad, dan Muhadi, Syarif Abdurrahman Alkadri (Pespektif Sejarah Berdirinya Kota Pontianak, Romeo Grafika – Pemerintah Kota Pontianak, Pontianak (Kal-Bar), 2000 Reksodiputro, Mardjono, Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan), Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007 Roem, Mohamad, Mochtar Lubis, Kustiniyati Mochtar, S. Maimoen; (Penghimpun), Atmakusumah; (Penyunting), Tahta Untuk Rakyat; Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 1982 Sundhaussen, Ulf, Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI, Cet. II, Jakarta, LP3ES, 1988 Syaukani, Iman & A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2004. Wallace, Alfred Russel, The Malay Archipelago (the Land of the Orang-Utan, and the Bird of Paradise, a Narrative of Travel, with Studies of Man and Nature), Harper & Brothers Publisher, Franklin Square, 1869 Yahya, Iip D., Mengadili Menteri Memeriksa Perwira; Jaksa Agung Soeprapto dan Penegakan Hukum di Indonesia Periode 1950-1959, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004 Yasni, Z., Bung Hatta Menjawab, Gunung Agung, Jakarta, 1978 Peraturan Perundang-undangan Engelbrecht, Mr. W.A. dan Mr. E.M.L. Engelbrecht, De Wetboeken Wetten en Verordeningen Benevens de Voorlopige Grondwet Van de Republiek Indonesie/Kitab-kitab Undang-undang, Undang-undang dan Peraturan-peraturan serta Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, diterbitkan oleh Mr.W.A.Engelbrecht (Inleven Oud-Lid Van de Raad van Ned-Indie), Leiden-AW. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., 1954 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Oendang-oendang Hoekoeman Bagi Hindia Belanda – Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (Tjetakan Kedoea Belas Soedah Dibaharoei Lagi), Balai Poestaka, Batavia-C, 1940 Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), Keputusan Pres. RIS 31 Djanuari. 1950 Nr. 48. (c) Lembaran Negara 50–3 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) tahun 1999-2000 Rayar, Louise and Stafford Wadswoth (translated by), The Dutch Penal Code, (Colorado: Fred B. Rothman) 1997 Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) Undang-undang No. 01 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia Besluit Luitenant Gouvernur Jenderal tanggal 12 Mei 1947, No. 8 Staatblad Lembaran Negara No. 58 tahun 1947 Surat Keputusan Residen Kalimantan Barat tanggal 10 Mei 1947, No. 161 Putusan Gabungan Kerajaan-kerajaan Borneo Barat tanggal 22 Oktober 1946 No 20 L tentang pendirian Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Indonesia Air Transport, tanggal 21 Agustus 1970, Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16/12 tahun 1975 No. 100, tentang Perseroan Terbatas, Perseroan-perseroan Firma atau Komanditer, dan Perkumpulan-perkumpulan Koperasi, tahun 1975, No. 747 Kamus Garner, Bryan A., et.al. (ed), Black’s Law Dictionary,7th Edition, St. Paul, Minnesota, West Group, Minn, 1999 Puspa, Yan Pramadya, Kamus Hukum (Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris), Aneka Ilmu, Semarang, 1977 Simorangkir, J. C. T., dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, 1983 ---------------, J.C.T, Rudy T. Erwin dan J.T Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 Hasil Penelitian tidak diterbitkan (Tesis). Turiman, Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Tentang Pengaturan Lambang Negara dalam Peraturan Perundang-undangan), Pascasarjana FH UI, 1999 Makalah Bahiej, Ahmad, Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia, SOSIO-RELIGIA, Vol. 5 No. 2, Yogyakarta, Februari 2006 Reza, Bhatara Ibnu, Statuta Roma dan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia, Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Mahkamah Pidana Internasional serta Koordinator Riset HAM IMPARSIAL The Indonesian Human Rights Monitor, 2008 Sulistyo, Hermawan, Keamanan Negara (Institusi, Aktor dan Kewenangannya), sebuah pengantar diskusi Penyusunan RUU Keamanan Negara, Jakarta, Juli 2006 Yahya, Mahayudin Haji, “Islam di Pontianak berdasarkan Hikayat Al-Habib Husain Al-Qadrie”, disampaikan dalam Seminar Brunei Malay Sultanate in Nusantara, The Sultan Haji Hasanal Bolkiah Foundation, Brunei Darussalam, 1999 Wawancara Al-Qadrie, Max Yusuf, Sekretaris Pribadi Sultan Hamid II & Ketua Yayasan Sultan Hamid II, April s/d Desember 2011, Personal Interview Artikel Majalah dan Koran Tabloid Mimbar Indonesia, tanggal 21 Januari 1950 Tabloid Mimbar Indonesia, tanggal 21 Januari 1950 dan 28 Januari 1950 Harian Berita Antara tanggal 4 Februari 1950 Harian Berita Antara, tahun 1952 dan 1953 Majalah Merdeka, tanggal 14 Januari 1950 Majalah Merdeka, tanggal 11 Maret 1950 Majalah Merdeka, tanggal 18 April 1953 Tabloid Mimbar Indonesia, 7 Maret 1953

Download

Included in

Other Law Commons

Share

COinS