•  
  •  
 

DOI

10.21143/jhp.vol47.no1.135

Abstract

The terminology is not only just a figment or slander. In fact, its present has been confirmed by the establishment of the Judicial Mafia Eradication Task Force by President Susilo Bambang Yudhoyono. Lately, some important events have occurred in Indonesian judiciary organs. The welfare improvement program for judges, which was manifested by the Judicial Commission, Government and Parliament of the Republic of Indonesia in the form of increased allowances of judges, has not been able to significantly erode the corrupt behavior of some unscrupulousgreedy judges.Therefore, in order to respond to the objective conditions that occur lately, the President of the Republic of Indonesia has to 9establish Policy Package on Law Reformation for judicial authorities in Supreme Court.

Bahasa Abstract

Kata mafia hukum itu bukan sekedar isapan jempol atau sebuah fitnah, melainkan sudah terkonfirmasi keberadaannya dengan dibentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Hakim yang telah diwujudkan oleh Komisi Yudisial bersama Pemerintah dan Parlemen Republik Indonesia berupa ditingkatkannya tunjangan hakim, ternyata belum signifikan mampu mengikis perilaku korup oknum hakim yang bermental serakah. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia dalam rangka merespons kondisi objektif yang terjadi akhir-akhir ini, untuk menyelamatkan konsisi penegakan hukum yang sudah terseok-seok ini dan tidak boleh lagi dibiarkan, adalah menjadi conditio sine qua non untuk membuat Paket Kebijakan Reformasi bidang Hukum pada wilayah Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Mahkamah Agung

References

Asshiddiqie, Jimly. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Jakarta, 2005. Djohansjah, J. Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Bekasi Timur: Kesaint Blanc. 2008. Fajar, Asep Rahmat Fajar. The Institutionalization of Public Participation in the Selection of Supreme Court Justices by the Judicial Commission of the Republic of Indonesia -Improving State Institution and Enhancing Civil Society-. Jakarta. 2010. Flyvbjerg, Bent. Habermas and Foucault: Thinkers for Civil Society? The British Journal of Sociology, Vol. 49, No. 2. Blackwell Publishing. 1998. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial No: 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No: 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Leawoods, Heather. Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher. Journal of Law & Policy. 2000. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Pembatasan Perkara, Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, efisien dan berkualitas, Jakarta, 2010. Mahfud MD, Moh. Hukum Tak Kunjung Tegak. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007. -----------------------, Seminar on Comparative Models of Judicial Commissions, Peran Komisi Yudisial di Era Transisi Menuju Demokrasi. Proceeding Seminar. Jakarta. 2010. ------------------------, Revitalisasi Pancasila Sebagai Cita Negara Hukum. Orasi Ilmiah Rapat Senat Terbuka Fakultas Hukum Hukum Universitas Gadjah Mada dalam rangka Dies Natalis 65 Tahun Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 2011. Mahkamah Agung. Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Jakarta: Komisi Hukum Nasional. 2002. Pompe, Sebastiaan. The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse. New York: Southeast Asia Program Publication Cornel University. 2005. Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009. Rahmadi, Takdir. Peran dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Kekuasaan Kehakiman. Proceeding Seminaron Comparative Models of Judicial Commissions, Peran Komisi Yudisial di Era Transisi Menuju Demokrasi. Jakarta, 2010. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Mafia Hukum, Jakarta: Satgas PMH-UNDP. 2010. Sirajudin dan Zulkarnain. Komisi Yudisial & Eksaminasi Publik Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006. Soetjipno. Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial Republik Indonesia: Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim. Jakarta. 2006. Thohari, A. Ahsin. Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan. Jakarta: ELSAM. 2004. Voermans, Wim. Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa (Terjemahan), Jakarta: LeIP dan The Asia Foundation-USAID, 2002

Download

Share

COinS