•  
  •  
 

Abstract

The Indonesian Government is currently in the process of developing several new ports in its territory as a means of supporting infrastructure development and maritime connectivity. One of them is the Development of the Kijing Terminal Port in the Province of West Kalimantan. It is important to study international and national legal regulations related to ports and how they affect the development of Tanjungpura Port, Kijing Terminal, which will be directed to become one of the international hub ports in Indonesia. The research methodology employed in this study is normative, with in-concreto legal study approach. It is found that, the consequence of the status of the "international hub" is that it is necessary to ensure that the best international port management and regulatory systems can be implemented at Tanjungpura Port, Kijing Terminal. The development plan for the Kijing Terminal Area to support increased regional competitiveness includes the construction of a Bauxite Smelter, the construction of the Kijing Industrial area, the construction of the Kijing Special Economic Zone (SEZ), the construction of a nuclear power plant to meet community and industry needs, the construction of the Pontianak - Sei Pinyuh, Sei Toll Road route Pinyuh – Mempawah, Mempawah – Kijing, Kijing – Singkawang, the construction of the Trans Kalbar Railway Road to increase ease of access and the establishment of the PT EUP refinery in Kijing. Several inputs that need to be considered so that Tanjungpura Port Governance can be carried out efficiently include repositioning the Government's role in the management and development of the Port with a focus on supporting market mechanisms and fair competition. In addition, related parties need to stipulate a Minister of Transportation Regulation on Ship Security Management and Port Facilities to provide a reference regarding the implementation of the ISPS Code or International Provisions for Ship Security and Port Facilities.

Bahasa Abstract

Pemerintah Indonesia saat ini sedang dalam proses mengembangkan beberapa pelabuhan baru di wilayahnya sebagai sarana pendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim. Salah satunya adalah Pembangunan Pelabuhan Terminal Kijing di Provinsi Kalimantan Barat. Penting untuk mengkaji peraturan hukum internasional dan nasional terkait pelabuhan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan Pelabuhan Tanjungpura Terminal Kijing yang akan diarahkan menjadi salah satu pelabuhan hub internasional di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan pendekatan kajian hukum in-concreto. Ditemukan bahwa, konsekuensi dari status “international hub” adalah perlunya dipastikan sistem pengelolaan dan regulasi pelabuhan internasional yang terbaik dapat diterapkan di Pelabuhan Tanjungpura, Terminal Kijing. Rencana pengembangan Kawasan Terminal Kijing untuk mendukung peningkatan daya saing daerah meliputi pembangunan Smelter Bauksit, pembangunan kawasan Industri Kijing, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kijing, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir untuk memenuhi kebutuhan energi. kebutuhan masyarakat dan industri, pembangunan Tol Pontianak - Sei Pinyuh, Jalan Tol Sei Pinyuh – Mempawah, Mempawah – Kijing, Kijing – Singkawang, pembangunan Jalan Kereta Api Trans Kalbar untuk meningkatkan kemudahan akses dan pendirian PT EUP kilang di Kijing. Beberapa masukan yang perlu diperhatikan agar Tata Kelola Pelabuhan Tanjungpura dapat terlaksana secara efisien antara lain dengan melakukan reposisi peran Pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan Pelabuhan dengan fokus mendukung mekanisme pasar dan persaingan yang sehat. Selain itu, pihak terkait perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengelolaan Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan untuk memberikan acuan mengenai penerapan ISPS Code atau Ketentuan Internasional Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan.

References

Abdulrazaq, Abdulkadir O., and Sharifah ZSA Kader. "Right of ship access to port state under international law: All bark with no bite." Australian Journal of Basic and Applied Sciences 6, no. 11 (2012): 214-222.

Anonim, “Legal Tools for Port Reform,” PPIAF, last modified 2007, https://ppiaf.org/sites/ppiaf.org/files/documents/toolkits/Portoolkit/Toolkit/module4/port_regulations.html. accessed on 2 September 2022

Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2020).

Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan. “Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.” Pontianak, 2018.

BPS. Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka 2022. Pontianak: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2022.

———. Statistik Transportasi Laut. Jakarta: BPS RI, 2020.

de La Fayette, Louise. "Access to ports in international law." The International Journal of Marine and Coastal Law 11, no. 1 (1996): 1-22.

Desmonda, Angela Jessica. "Port Denials and Restrictions Policies during Covid-19 Pandemic Based on International Law." PADJADJARAN JURNAL ILMU HUKUM (JOURNAL OF LAW) 7, no. 3 (2020): 380-399.

Dewy Safitri. “Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Pantai Kijing Terhadap Nilai Tambah Ekonomi Masyarakat Di Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.” Universitas Tanjungpura, 2021.

Farrell. Observations on PPP Models in the Ports Sector: Trends & Theory. Lisbon: : University Lisbon, 2011.

Ginting, Edimon, Arief Anshory Yusuf, and Priasto Aji. "Economy-wide impact of a more efficient Tanjung Priok Port." (2015).

Halim, L. “PERUMUSAN KRITERIA INTERNATIONAL HUB PORT,” 2022. https://docplayer.info/44928530-4-perumusan-kriteria-international-hub-port-definisi-dan-persyaratan-hub-port.html.

Hidayat, Safril, and Ridwan. “Kebijakan Poros Maritim Dan Keamanan Nasional Indonesia: Tantangan Dan Harapan.” Jurnal Pertahanan & Bela Negara 7, no. 3 (2017): 109.

Indonesia.Go.ID. “Hub Utama Baru Bernama Terminal Kijing.” Accessed September 4, 2022. https://www.indonesia.go.id/kategori/editorial/5516/hub-utama-baru-bernama-terminal-kijing?lang=1.

Ilmar, A., F. Patittingi, and M. Riza. “The Role of Legal Politics in Port Management in Indonesia.” Baltic Journal of Law & Politics 15, no. 2 (2022): 798–812.

Investasi, Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan. Pedoman Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2020.

Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

Junef, Muhar. “Implementasi Poros Maritim Dalam Perspektif Kebijakan.” Jurnal Penelitian Hukum DE JURE 19, no. 3 (2019): 305.

Kalbar Kemenkumham. “Kanwil Kalbar: Peresmian Pelabuhan Internasional Terminal Kijing Oleh Presiden Republik Indonesia,” 2022. https://kalbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/5892-peresmian-pelabuhan-internasional-terminal-kijing-oleh-presiden-republik-indonesia .

Kent, Paul. "Persaingan Pelabuhan dan Kebutuhan untuk Mengatur Perilaku anti Persaingan." Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia 10, no. 1 (2012).

“Khairina: Resmikan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak.” Kompas.Com. August 9, 2022. https://amp.kompas.com/regional/read/2022/08/09/113848078/resmikan-terminal-kijing-pelabuhan-pontianak-jokowi-habis-berapa-pak-gede/.

Klaus Schwab, “The Global Competitiveness Report 2019” (Switzerland, 2019).

L. Halim, (2022) “PERUMUSAN KRITERIA INTERNATIONAL HUB PORT

L. Zhu. “Chapter 8 The Role of Sea Ports in the Belt and Road Strategy.” In The Belt and Road Initiative and the Law of the Sea. Leiden: Brill | Nijhoff, 2020. https://doi.org/https://doi.org/10.1163/9789004422056_009.

Laut, Republik Kementerian Perhubungan And. “Dorong Pertumbuhan Ekspor Sda Di Kalimantan Barat, Ditjen Hubla Kembangkan Terminal Internasional Kijing,” n.d. https://hubla.dephub.go.id/Disnavdumai/Page/News/Read/12070/Dorong-Pertumbuhan-Ekspor-Sda-Di-Kalimantan-Barat-Ditjen-Hubla-Kembangkan-Terminal-Internasional-Kijing.

Ng, Adolf KY, Zaili Yang, Stephen Cahoon, and Paul Tae‐Woo Lee. "Introduction: Port, maritime logistics, and regional development." Growth and Change 47, no. 3 (2016): 346-348.

Nur, H. I., T. Achmadi, and K. Mercy. "Analysis of Seven International Indonesian Hub Ports Policy Development Impact on Shipping and Port Sector." In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 557, no. 1, p. 012061. IOP Publishing, 2020.

Okerman, Justin, and Barbara Von Tigerstrom. "Any Port in a Pandemic: International Law and Restrictions on Maritime Traffic during the COVID-19 Pandemic." Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 58 (2021): 194-224.

Pangemanan, Arcelinocent Emile. "Kebijakan Maritim Dalam Mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." Lex Et Societatis 7, no. 12 (2020).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, “Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat” (Pontianak, 2018).

REGULATION, PORT. "PORT REFORM TOOLKIT." (2007).

Republik Kementerian Perhubungan And Laut, “Dorong Pertumbuhan Ekspor Sda Di Kalimantan Barat, Ditjen Hubla Kembangkan Terminal Internasional Kijing,” n.d., https://hubla.dephub.go.id/Disnavdumai/Page/News/Read/12070/Dorong-Pertumbuhan-Ekspor-Sda-Di-Kalimantan-Barat-Ditjen-Hubla-Kembangkan-Terminal-Internasional-Kijing.

Safitri, Dewy, Nuraini Asriati, and Bambang Genjik. "ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN PELABUHAN PANTAI KIJING TERHADAP NILAI TAMBAH EKONOMI MASYARAKAT DESA." Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) 10, no. 7.

Sari, Etsa Purnama. "Terminal Penumpang Kapal Laut Pada Kawasan Pelabuhan Internasional Pantai Kijing Di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak." JMARS: Jurnal Mosaik Arsitektur 3, no. 2 (2015).

Silveira, P., A. P.Teixeira, and C. G. Soares. “A Method to Extract the Quaternion Ship Domain Parameters from AIS Data.” Ocean Engineering 257, no. 111568 (2022).

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Solihin, A., M. F. A. Ondita, and A. Purbayanto. “Peran Negara Pelabuhan Berdasarkan Hukum Internasional Dan Implementasinya Di Indonesia.” Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan 12, no. 2 (2022): 89–100.

Suryani, N. I., C. B. S. Permana, and I. T. Yunianto. “Analisis Dampak Pembangunan Terminal Kijing Terhadap Rencana Pengembangan Terminal Eksisting Dan Biaya Transportasi.” Jurnal Teknik ITS 7, no. 2 (2019): 226–133.

Syarifah Anisa Ersha Putri. "Analisis Terhadap Ganti Kerugian Tanah Dalam Pembangunan Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak Di Kecamatan Sungai Kunyit." Jurnal Fatwa Hukum 4, no. 3.

Wahono, Djoko. “Terminal Petikemas Pada Pelabuhan Internasional Pantai Kijing Di Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak.” Jurnal Mosaik Arsitektur 3, no. 1 (2015). https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmarsitek/article/view/9798/.

Wibowo, Teguh Imam. “Pelabuhan Terminal Kijing, Pendulum Baru Ekonomi.” Antara News. December 11, 2018. https://www.antaranews.com/berita/776990/pelabuhan-terminal-kijing-pendulum-baru-ekonomi/.

Zhu, Ling. "The role of sea ports in the belt and road strategy." In The Belt and Road Initiative and the Law of the Sea, pp. 96-113. Brill Nijhoff, 2020.

Download

Share

COinS