Abstract
River by nature is a unity, but there is a tendency to separate river management based on administrative areas. River is also related to the community living in its surrounding area. This paper discusses watershed issues related to the management and community condition, especially within the framework of interrelationship between upstream and downstream areas. Department of Public Works as the institution was responsible for the national water resource management has proposed the idea of "one river one plan one management." However, in reality this idea is not consistent with the regulations issued by the government, especially in the context of regional autonomy. This paper also attempts to illustrate the condition of settlement and community condition in Bale Kambang and Kampung Pulo as downstream areas. The findings of this study suggest the needs for an integrated management for various watershed areas, with the understanding of community condition in those areas. The findings provide inputs for planning and managing of urban areas by putting an emphasis on the interrelationship between various areas of wathershed, as well as the physical environment of watershed and the community condition of the surrounding communities.
Bahasa Abstract
Sungai secara alamiah merupakan sebuah kesatuan, namun pada kenyataannya pengelolaannya terkotak-kotak ke dalam wilayah administratif. Selain itu, sungai juga memiliki keterkaitan dengan kondisi masyarakat yang bertinggal di sekitarnya. Tulisan ini membahas permasalahan Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui pendekatan pembahasan isu pengelolaan, dan isu kondisi masyarakat khususnya dalam kerangka keterkaitan wilayah hulu dan hilir. Departemen Pekerjaan Umum sebagai pengelola dan penanggung jawab sumber daya air secara nasional, sering mengemukakan semboyan ”one river one plan one management”. Namun pada kenyataannya hal ini masih sering bertentangan dengan produk perundangan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah, terutama terkait dengan otonomi daerah. Tulisan ini juga mencoba untuk memberikan gambaran kondisi permukiman dan kondisi masyarakat di Bale Kambang dan Kampung Pulo yang merupakan wilayah hilir sungai. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam praktek penataan ruang DAS diperlukan keterpaduan antara pengelolaan DAS di berbagai wilayah, serta pemahaman kondisi masyarakat di wilayah sekitar DAS. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktek penataan dan pengelolaan lingkungan perkotaan pada wilayah DAS yang tidak dapat berdiri sendiri, serta pentingnya melihat keterkaitan antara lingkungan fisik DAS dengan dengan kondisi sosial masyarakat di sekitarnya.
References
Becker, E. (1997). Sustainability: A cross-disciplinary concept for social transformations, management of social transformation (MOST). UNESCO Policy Papers 6. Paris: UNESCO. Bianpoen (1983). Research and development for urban management, Case Jakarta. Erasmus Universiteit, Rotterdam. Cahyat, A. (2005). Perubahan perundangan desentralisasi. Governance Brief, 22. Clark, N. (1966). Evolutionary dynamics and sustainable development: A system approach. Cambridge: Cambridge University Press. Ditjen SDA Departemen PU (2005). Laporan tahunan 2005. Ditjen SDA Departemen PU (2006). Water resources studies. Ditjen SDA Departemen PU (2008). Laporan sumber daya air. Edwards, B. (2001). Green architecture: Architectural design. London: John Wiley & Sons. Hendrawan, D. (2005). Kualitas air sungai dan situ di Jakarta. Jurnal Makara, Seri Teknologi, 9 (1), 13-19. Itonaga, K. (2005). “The nested structure of local environments”, dalam Architectural Institute of Japan (Ed.), Architecture for sustainable future. Tokyo: IBEC. Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Kompas (2009a). Bencana Situ Gintung. Kompas, 3 April. 2009. Diunduh 3 April 2009 dari http://www.kompas.com. Kompas (2009b). Tuntutan atas kasus jebolnya Situ Gintung. Kompas, 14 April 2009. Diunduh pada 14 April 2009 dari http://www.kompas.com. Lang, J. (1987). Creating architectural theory: The role of behavioral sciences in enviromental design. New York: Van Nostrad Reinhold. Salim, E. (1993). Pembangunan berwawasan lingkungan. Jakarta: LP3ES. Syme, G. J., Nancarrow, B. E., & Jorgensen, B. S. (2002). The limits of environmental responsibility: A stormwater case study. Environment and Behavior, 34. The Independent Commission on Population and Quality of Life (1996). Caring for the Future: Report of the Independent Commission on Population and Quality of Life. Oxford: Oxford University Press. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang PokokPokok Pemerintah Daerah. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan uang. Uphoff (1988). People participation. New York: Penguin Books. Van der Ryn, S., & Cowan, S. (1996). Ecological design. Washington, DC: Island Press. Viva News, Tanggul Situ Gintung, diunduh dari http://www. Vivanews.com tanggal 1 Mei 2009 Water Resources Council (1942). Annual Report, Ministry of Public Work ,Washington, USA. Water Resources Council (1971). Annual Report, Ministry of Public Work, Washington, USA.
Recommended Citation
Suganda, E., Yatmo, Y. A., & Atmodiwirjo, P. (2009). Pengelolaan Lingkungan dan Kondisi Masyarakat Pada Wilayah Hilir Sungai. Makara Human Behavior Studies in Asia, 13(2), 143-153. https://doi.org/10.7454/mssh.v13i2.255