Abstract

Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) hingga tahun 2010 mencapai 76,4 juta jiwa mencakup masyarakat miskin dan tidak mampu, sedangkan peserta Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mencapai 31,6 juta jiwa. Secara prinsip, program Jamkesda dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat miskin dan kurang mampu di luar kuota Jamkesmas yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ketepatan sasaran peserta program Jamkesmas berdasarkan kriteria miskin Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh rumah tangga di Indonesia tahun 2012. Sampel penelitian adalah rumah tangga terpilih dari masing-masing blok sensus. Analisis yang dilakukan adalah analisis univariat, bivariat hingga multivariat dengan regresi logistik. Masih terdapat 12,4% penduduk yang mendapatkan Jamkesmas, tetapi tidak miskin atau hampir miskin. Selain itu, masih terdapat 56,4% penduduk yang hampir miskin dan 41,1% penduduk miskin yang belum terjangkau pesertaan Jamkesmas. Layanan gratis merupakan faktor yang paling menentukan apakah penduduk dapat menjadi peserta Jamkesmas atau tidak. Mereka yang memiliki layanan kesehatan gratis berpeluang 5,462 kali mendapatkan layanan Jamkesmas dibandingkan mereka yang tidak memiliki layanan gratis. Perbaikan basis data, pengawasan, evaluasi serta sistem alokasi yang baik sangat diperlukan untuk mengurangi ketidaktepatan sasaran. Penyesuaian data antara Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah berguna dalam penanganan peserta yang belum terdata. Participants of Public Health Insurance (Jamkesmas) up to 2010 reached 76.4 million including poor and disadvantaged people, meanwhile participants of Regional Health Insurance (Jamkesda) reached 31.6 million people. In principle, Jamkesda program is made to facilitate the poor and disadvantaged people outside Jamkesmas quota funded by local government. This study aimed to review the accuracy of Jamkesmas participant target according to the poor criteria of Data Collection for Social Protection Program. Data source used is national socio-economic survey (Susenas) 2012. Population of this study was all households in Indonesia within 2012. Sample of this study was households selected from each block sensus. Analysis conducted was univariate, bivariate, and multivariate with logictic regression. There were 12.4% people receiving Jamkesmas, but they were not poor or almost poor. Moreover, there were 56.4% the almost poor and 41.1% the poor not yet having access to Jamkesmas. Free service is the most determining factor whether people can be Jamkesmas participants. The people who having free health services had an opportunity 5.462 times to get Jamkesmas service compared to the people who did not. Database improvement, surveillance, evaluation as well as good allocation system are needed to reduce the inaccuracy of target. Adjustment of data between Health Ministry and local health agency is useful in handling uncovered participants.

References

1. IBP Indonesia Core Team. Jamkesmas dan program jaminan kesehatan daerah: laporan pengkajian di 8 kabupaten/kota dan 2 provinsi tahun 2012. Bandung: BP Indonesia Core Team; 2012.

2. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada [ Internet]. Yogyakarta: masih ada 20 juta orang miskin yang terabaikan Jamkesmas. 2012 [diakses tanggal 11 Januari 2015]. Diunduh dalam: http://www.kpmakugm.org/news/bpjs-update/123-masih-ada-20-juta-orang-miskin-yangterabaikan-jamkesmas.html.

3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia [Internet]. Data base terpadu sasaran jamkesmas dari TNP2K; 2012 [diakses tanggal 11 Januari 2015]. Diunduh dalam: http://www.depkes.go.id/article/print/1930/data-base-terpadu-sasaran-jamkesmas-dari-tnp2k.html.

4. Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan Departemen Kesehatan Indonesia [ Internet]. Layanan jamkesmas mencakup gelandangan; 2010 [diakses tanggal 5 Januari 2015. Diunduh dalam: http://www.ppjk.depkes .go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=244:layananjamkesmas-mencakup-gelandangan&catid=55:beritapusat&Itemid =101.

5. Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Analisis data kemiskinan berdasarkan data pendataan program perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial Republik Indonesia; 2012.

6. Prana MM. Kualitas pelayanan kesehatan penerima jamkesmas di RSUD Ibnu Sina Gresik. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. 2013; 1 (1): 173-85.

7. Simmonds A, Hort K. Institutional analysis of Indonesia’s proposed roadmap to universal health coverage. Nossal Institute of Global Health, AusAID(Australia): University of Melbourne; 2013.

8. The World Bank. Indonesia helath sector review: does jamkesmas protect the population from health expenditure shocks? Washington DC (Amerika): the World Bank; 2011.

9. Asra A. Poverty and inequality in Indonesia: estimates, decomposition, and key issues. Journal of Asia pacific Economy. 2000; 5 (1/2): 91-111.

10. Badan Pusat Statistik. Profil dan analisis kemiskinan nasional 2013. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2013.

11. Badan Pusat Statistik [Internet]. Jakarta: berita resmi statistik No.47/IX; 2006 [diakses tanggal 1 Februari 2015]. Diunduh dalam: http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan-01sep06.pdf.

12. Badan Pusat Statistik. Jakarta: sampling procedure. 2013 [diakses tanggal November 2014]. Diunduh dalam: http://catalog.ihsn.org/ index.php/catalog/3030/sampling.

13. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2008.

14. Juliastutik. Model pelayanan kesehatan masyarakat miskin perkotaan berbasis altruis di kota malang. Jurnal Kualitatif Humanity. 2011; 7 (1): 28-43.

15. Prianto B, Supriyono B, Soeaidy MS, Saleh C. Decentralization in the provision of health care services: study on the provinsion of regional health insurance (Jamkesda) in malang regency east java province. Journal Public Policy and Administration Research. 2014; 4 (10): 57-71.

16. Sedjati HW. Community health policy guarantee implementation banyumas regency central java province of indonesia. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 2013: 3 (12): 218-24.

17. Masfiah S. Health insurance coverage and benefit across different income population:experience of health insurance scheme before universal coverage program in Indonesia. Proceeding 1st and 2st Indonesian Health Economics Association (InaHEA) 2014. Congress 2014 & 2015. Hotel Intercontinental. Jakarta, 7 April 2015. Jakarta: CHEPS; 2015.

18. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Analisis data laporan Jamkesmas 2010. Buletin Jendela Data dan Informasi. 2011; 4: 1-31.

19. The World Bank [home page on the Internet]. Key Lessons Learned from Jamkesmas to Achieve Universal Health Care in Indonesia. 2014 [ cited 2015 January 10]. Available from http://www.worldbank.org/ en/news/feature/2014/01/30/improving-jamkesmas-to-achieve-universal-health-care-in-indonesia.

20. Idris H. The impact of subsidised social health insurance for the poor on the health care utilization. Proceeding 2nd Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Congress 2014 & 2015. Jakarta, 7 April 2015. Jakarta: CHEPS; 2015

21. Antono A. Orientasi pelayanan publik melalui pendekatan new public service untuk mengatasi problem kesehatan pada program Jamkesmas di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Jurnal Pembangunan Pedesaan. 2011: 11 (1): 7-16.

22. Adhiyana M. Implementasi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Kabupaten Bantul. Natapraja-Jurnal Kajian Ilmu Administrasi Negara. 2013; 1 (1): 1-17.

23. Ulfiah U, Khoiriah S, Fuadi K, Maulana M, Muslih F, Adji HW, et al. Audit sosial: studi kepesertaan Jamkesmas dan Jamkesda. Mundiharno, ed. Cetakan ke-1. Jakarta: PP Lakpesdam Nu; 2013.

24. Budiarto W, Ristini. Komparasi implementasi program jamkesmas dan jamkesda di tiga kab/kota di jawa timur. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan. 2013; 16 (2): 194-202

25. Aji B, Allegri M, Souares A, Saueborn R. The Impact of health insurance programs on out-of-pocket expenditures in Indonesia: an increase or a decrease? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2013 Jul; 10 (7): 2995–3013.

26. Sunarto. Sistem pembiayaan dan skema jaminan kesehatan daerah Kota Yogyakarta. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. 2011; 5 (6): 275-82.

27. Dewi FEP. Implementasi peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 40 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat di UPT puskesmas perawatan tanjung palas kabupaten bulungan. Journal Administrasi Negara. 2013; 1 (2): 816-30.

28. Purnata EA. Faktor-faktor yang mempengaruhi program jaminan kesehatan masyarakat di kelurahan Sungai Jawi Dalam. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 2013: 2 (2).

29. Utomo B, Sucahya PK, Utami FR. Priorities and realities: addresing the rich poor gaps in health status and service access in Indonesia. International Journal for Equity in Health. 2011; 10: 47.

30. Lestari TP. Implementasi program asuransi masyarakat miskin di Nusa Tenggara Timur. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. 2009; 3 (6): 1-6.

Download

Share

COinS