Abstract

Negara menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai sistem penyelenggara program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Jaminan sosial kesehatan bertujuan memberi kepastian perlindungan kesejahteraan sosial kesehatan agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, hambatan, dan tantangan yang berkaitan dengan sistem pembiayaan dan skema kelembagaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang sudah dikembangkan selama ini. Penelitian ini merupakan desain studi kasus menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan retrospektif. Analisis kebijakan ini berorientasi pada aplikasi dengan melakukan identifikasi masalah dalam sistem pembiayaan dan skema kelembagaan. Hasil penelitian meliputi, pertama sistem pembiayaan yang digunakan pemerintah kota belum sepenuhnya menerapkan prospective payment system, tetapi dikombinasikan dengan sistem retrospective payment. Jamkesda Kota Yogyakarta belum sepenuhnya mengadopsi sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat, pembiayaan sepenuhnya bersumber pada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD). Skema kelembagaan menghadapi kendala pengelolaan keuangan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (UPT PJKD). Kewenangan mengelola dana belum bersifat otonom sehingga mekanisme pencairan klaim lambat. Keterbatasan jumlah personil berimplikasi pada efektivitas lembaga melayani penerima manfaat.

State using national health insurance system as a state system and government to give social protection so that each people can fullfil human basic needs. Health social insurance to give protect ensurement health social welfare so that each people can fullfil life need for social welfare Indonesian people. To identify the problems, obstacle, and challenge with cost system and scheme of institution Local Health Insurance which has develop to day. This research is case study using qualitative method with retrospective policy analyzed approach. This analyzed policy oriented to aplication with identify the problems in cost system and scheme of institution. Show that, first in cost system which used by local government not yet application prospective payment system fullfily but combine with retrospective payment. Local Health Insurance in Yogyakarta not yet adopt maintenance of public health insurance (JPKM) system. Cost sourcees from local revenue and expenditure budget (APBD). Second, scheme of institution still have problems to control money by technical implementation unit of local health insurance providers (UPT PJKD). The authority managing of money not yet autonom so that impact to slowly of the claim getting mechanism. Limitation human resources implicated to effectiveless intitution to serve acceptener.

References

  1. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Undang-undang no. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia; 2004.
  2. Maureen, McIntoch, Tinbandebage, Paula. Inequality and redistribution in health care: analytical issues for development social policy. Jenewa: United Nation Research Institute for Social Development; 2006.
  3. Pemerintah Daerah Yogyakarta. Peraturan walikota Yogyakarta no. 66 tahun 2007 tentang penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah Kota Yogyakarta tahun 2007. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Yogyakarta; 2007.
  4. Pemerintah Daerah Yogyakarta. Peraturan walikota Yogyakarta no. 203 tahun 2005 tentang pembentukan unit pelaksana teknis penyelenggarakan jaminan kesehatan daerah pada Dinas Kesehatan. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Yogyakarta; 2005.
  5. Dunn WN. Pengantar analisis kebijakan publik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press; 2003.
  6. Suyuno A. Teori strukturasi untuk analisa sosial Pasuruan Jawa Timur. Jakarta: Penerbit Pedati; 2003.
  7. Flick U. An introduction to qualitative research. London: Sage Publication; 1998.
  8. Pemerintah Daerah Yogyakarta. Peraturan walikota Yogyakarta no. 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2007-2011. Yogyakarta: Pemerintah Daerah Yogyakarta; 2007.
  9. Sulastomo. Manajemen kesehatan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 2000.
  10. Murti B. Dasar-dasar asuransi kesehatan. Yogyakarta: Penerbit Canisius; 2000.
  11. Anwar C. Desain kebijakan jaminan kesehatan daerah untuk pemenuhan hak dasar warga Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta; 2008.
  12. Sunarto. Penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Kertas Kerja; 2008.
  13. Irianto S. Program jaminan kesehatan saat ini dan masa yang akan datang. Yogyakarta: Kertas Kerja; 2008.
  14. Sekretaris Negara. Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Jakarta: Sekretaris Negara; 2004.
  15. Thabrany H. Urgensi, konseptualisasi, dan operasionalisasi jaminan kesehatan universal di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Yogyakarta: Makalah Diskusi Terbatas Jangkep; 2007.

Download

Share

COinS