•  
  •  
 

Abstract

Angka Kematian Bayi di Indonesia adalah 35/1000 kelahiran hidup berada di posisi keenam di negara Asean. Salah satu upaya yang efisien untuk menurunkan angka kematian tersebut adalah pemberian ASI eksklusif yang memperlihatkan tren yang menurun, pada tahun 1997, (40,2%), 2002 (39,5%) dan 2007 (32%). Artikel ini bertujuan mengkaji kebijakan pemerintah memenuhi hak anak terhadap ASI. Metode yang digunakan melakukan telaah berbagai studi tentang kebijakan dan perundangan ASI di dunia dan di Indonesia,pada periode 2000-2007. Angka ASI eksklusif di dunia sangat bervariasi dan tidak berbanding lurus dengan kemajuan suatu negara. Jepang dan Inggris adalah contoh negara maju dengan angka ASI eksklusif yang rendah. Susu formula, sosial budaya dan wanita bekerja menjadi alasan pemakaian susu formula yang rendah. Di Indonesia, kasus balita gizi buruk pada tahun 1989, (75/10.000) dan pada tahun 2002 (70,3/ 10.000) memperlihatkan tren penurunan yang rendah. Meskipun manfaat ASI dirasakan oleh semua pihak, tetapi angka pemberian ASI masih tergolong rendah, sementara pemasaran susu formula, sosial budaya, dan wanita bekerja tidak mendukung pemberian ASI. Di Indonesia hanya ada 2 keputusan menteri kesehatan (237/1997 dan 450/2004) yang mengatur pemberian ASI. Kebijakan yang ada belum mampu mengatasi angka pemberian ASI yang rendah. Disarankan untuk meningkatkan status hukum kebijakan yang ada dan mengupayakan peningkatan komitmen.

Infant mortality rate in Indonesia (35/1000 life birth) is one of the poorest (ranked number six) among ASEAN countries. One known efficient measure for reducing the infant mortality rate is exclusive breast feeding (EBF) which in fact showing a decreasing trend (40.2% in 1997, 39.5% in 2002 and 32.0% in 2007). The objective of this article is to evaluate government policy regarding the fulfillment of child’s rights to get adequate breastfeeding. The method used is by literature review of studies about breast feeding policy and regulations in the world and in Indonesia, during the period of 2000-2007. The EBF rates in the word are varied and not related to the developmental level of the country. Japan and England are examples of developed countries with low EBF rate. Formula milk, sosio-cultural, and working women are the most reasons of the low rate of EBF. In Indonesia, the cases of malnutrition among children under five years in 1989 (75/10.000) and in 2002 (70, 3/ 10.000 showed a decreasing trend. Although the benefit of the breastfeeding is known by almost all people, but the BF rate is still low. Meanwhile, formula milk marketing, sosio-cultural aspects, and the phenomenon of increasing number of working women do not support EBF. In Indonesia, there are only two ministry regulations (237/1997 and 450/2004) that regulated EBF. The existing policies are not strong enough to solve the problem of low EBF rate. It is suggested to improve the legal aspects including policy and regulations as well as improvement in government commitment to support EBF.

References

  1. Badan Pusat Statistik, BKKBN, Departemen Kesehatan. Survei demografi dan kesehatan Indonesia 2002-2007. Jakarta: Badan Pusat Statistik; 2003.
  2. Prasetyo S. Pekan air susu ibu (ASI) sedunia campur tangan suami, hasilkan ASI lebih banyak. Jakarta: Sinar Harapan; 2003 [edisi 2003]. Diunduh dari: http://www.sinarharapan.co.id.
  3. Sistem Informasi Kesehatan Kota Blitar. Hanya 3.7% bayi memperoleh ASI [edisi 2007]. Diunduh dari: http://www.sikonline.net.
  4. Redaksi. Turun, jumlah bayi yang dapat ASI eksklusif [edisi 2007]. Diakses dari: http://www.keluargasehat.com.
  5. Departemen Kesehatan RI. Strategi nasional PP-ASI [edisi 2007]. Diunduh dari: http://www.gizi.net/kebijakan-gizi/download/starnas%0final.doc.
  6. Sekretariat Jendral MPR RI, Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Jakarta: Perum Percetakan Negara; 2002.
  7. Makhamah Konstitusi RI, Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Jakarta: Perum Percetakan Negara; 2006.
  8. WHO, UNIKCEF, dan IDAI. Rekomendasi pemberian makan bayi pada situasi darurat. Jakarta: WHO, UNIKCEF, dan IDAI; 2005.
  9. Utami, R. Mengenal ASI eksklusif. Jakarta: Trubus Agriwidya; 2000.
  10. Suradi R. Menejemen laktasi perkumpulan perinatologi Indonesia. Jakarta; 2007.
  11. Hak bayi dirampok pengusaha susu formula [edisi 22 Agustus 2003]. Diunduh dari: www.suarapembaruan.com.
  12. State of Illinois. Governor Blagojevich signs right to breastfeed act new law allows for breastfeeding in public places [edisi 2007]. Diunduh dari: http://www.paho.org.
  13. Baldwin EN. A look at enacting breastfeeding legislation [edisi 2006]. Diunduh dari: http://www.lalecheleague.org/law/lawenact.html.
  14. Johnsons TD. Massachusets ban on formula samples supports breastfeeding. Washington: The Nation’s Health; 2006 [edisi Mei 2006]. Diunduh dari: http://www.proquest.umi.com.
  15. Arias DC. Massachusets will allow formula bags. Washington: The Nation’s Health; 2006 [edisi Agustus 2006]. Diunduh dari: http://www.proquest.umi.com.
  16. Zimmerman R. Baby goody bags may be on the way out; some hospitals, cities bow to breast-feeding camp, irking formula markers. Wall Street Journal. Februari 2007 [edisi Februari 2007]. Diunduh dari: http://www.proqust.umi.com.
  17. Masshachusetts Breastfeeding Coalition. Organization that have made statements opposing hospital-based distribution of free commercial formula discharge bags. Petitions fact sheet [edisi 2007]. Diunduh dari: http://massbfc.org/leadingOrgs.html.
  18. Tesorio J. Filipina : pemerintah vs perusahaan susu formula. [edisi April 2007]. Diunduh dari: http://www.asiacalling.kbr68h.com.i ndex.php/archives/.
  19. Redaksi. 3.869 ibu di Filipina susui bayi secara serentak. Republika online [edisi 06 Mei 2007]. Diunduh dari: http://www.republika.co.id.
  20. AP. Japan scaps plan to urge breast-feeding. Diunduh dari: http://www.wtopnews.com.
  21. Bartington S et all. Are breastfeeding rates higher among mother delivering in baby friendly accredited maternity units in the UK. Int. Journal of Epidemiology. 2006; 35: 1178 - 86.
  22. Tri. RDPU komisi VII DPR dengan PERSAGI, PERGIZI PANGAN, PDGMI, dan BKPP-ASI. [edisi 2004]. Diunduh dari: http://www.gizi.net/egi-bin.
  23. KCM. Turun, jumlah bayi yang dapat ASI eksklusif. Keluarga sehat.com 2007. [edisi 2007]. Diunduh dari: http://www.keluargasehat.com/keluarga.
  24. Menkokesra. Mandek, pembahasan pengaturan pemasaran susu formula. Jakarta: Menkokesra; 2007 [edisi 2007]. Diunduh dari: http://www.menkokesra.go.id.
  25. Tri. Rekomendasi pemasaran PASI diabaikan. Jakarta: Harian Kompas; 2003 [edisi 2003]. Diunduh dari: http://www.kompas.com.

Download

Share

COinS