Abstract

Pembiayaan kesehatan bidang kesehatan di Kabupaten Bogor yang diperoleh dari berbagai sumber dianggap besar, tetapi derajat kesehatan dari tahun ke tahun tidak beranjak banyak. Padahal pada era desentralisasi peningkatan tersebut seharusnya menyentuh pelayanan langsung kepada masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sumber dana pemerintah, besar dana yang telah dianggarkan, realisasi alokasi anggaran kesehatan yang diberikan pemerintah. Penelitian dibatasi pada biaya kesehatan yang dikelola oleh Dinkes, Badan Rumah Sakit Daerah Cibinong dan Ciawi dengan menggunakan sumber data sekunder berbagai dokumen anggaran tahun 2003-2005. Ditemukan bahwa bidang kesehatan merupakan APBD Kabupaten, tetapi proporsi anggaran kesehatan tertinggi tahun 2005 (9,8%) lebih rendah dari kesepakatan bupati/walikota (15%). Sumber pendanaan kesehatan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Propinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pinjaman Luar Negeri (PLN), Bantuan Luar Negeri (BLN) serta bantuan natura obat dengan proporsi terbesar APBD Kabupaten. Penggunaan dana bidang kesehatan lebih besar pada belanja publik, proporsi berdasar line item lebih banyak untuk biaya operasional, Berdasar unit pengelola dinas kesehatan cenderung pada bidang yankes, Biaya Unit unit kerja terbesar adalah rumah sakit umum daerah. Berdasar fungsi yankes lebih besar pada fungsi kuratif. Realisasi anggaran yang telah direncanakan belum terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Funding for health development in Bogor District from different sources is considered as relatively big, however, improvement in health status has been limited for years. In the decentralization era, improvement in health status should reach direct public services. This study objective is to understand funding sourced from government, budgeting and allocation, as well as the realization of budget and allocation plan of health funding from government. The study is limited to health funding managed by District Health Office, Cibinong and Ciawi Hospitals using 2003-2005 budget documents as secondary data.The study found that health sector is included in the District Budget Plan (APBD) with highest proportion of health budget was in 2005 (9.8%) which was still lower than Head of District’s stated commitment (15%). Health funding came from Province and District Budget Plans (APBD), National Budget Plan (APBN), grants and loans, and medicinal supplies with District Budget Plan as the highest contributor. Health funding is mainly allocated for public spending, while line item proportion is mainly found in operational cost. Based on implementing unit, health service units received most funds with local hospitals as highest receivers, and therefore, more emphasis on curative function. The realization schedule have not been promptly implemented as planned. from management system related to health sector.

References

  1. Mills, Anne, and Lucy Gilson. 1990. Ekonomi Kesehatan untuk negara-negara sedang berkembang, Jakarta. Dian Rakyat. 1990.
  2. Akhirani. 2004. “ Analisa Pembiayaan Kesehatan yang bersumber dari Pemerintah melalui District Health Account di Kabupaten Sinjai”. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol.07, No.01.
  3. Departemen Kesehatan RI, 2004. Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta 2004.
  4. Keputusan Menteri dalam Negeri tahun 2002 . Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD , Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan APBD. Direktorat Pengelolaan Keuangan Daerah.
  5. Gani, Ascobat. 2005. “Analisis Ekonomi Dalam Pelayanan Kesehatan”, Konvensi Health Technology Indonesia 2005.

Download

Included in

Health Policy Commons

Share

COinS