Abstract

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah diimplementasikan di Indonesia pada 1 Januari 2014. Hal tersebut membawa beberapa perubahan pada aspek manajerial pada pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak dari kebijakan JKN terhadap implementasi program promosi kesehatan di puskesmas di Kota Tangerang Selatan, Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan pada Februari – Maret 2016. Dampak program dilihat dalam hal kebijakan, pendanaan, fasilitas, sumber daya manusia dan pelaksanaan program promosi kesehatan. Dengan menggunakan metode purposive sampling, enam pengambil kebijakan, delapan pemberi layanan dan delapan penerima layanan diambil sebagai informan dalam penelitian ini. Pada analisis dokumen, 17 dokumen telah dianalisis. Observasi dilakukan dengan melihat kegiatan yang dilakukan di empat puskesmas. Analisis data menggunakan analisis konten tematik. Tidak terdapat perbedaan dari fungsi puskesmas sebelum dan setelah adanya JKN. Dana yang digunakan untuk kegiatan promosi kesehatan telah mengalami peningkatan setelah implementasi kebijakan JKN dimana dana tersebut dapat digunakan untuk berinovasi, memberi peralatan dan melakukan promosi kesehatan dengan lebih baik. Dana kapitasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan program promosi kesehatan dan beberapa kegiatan promosi kesehatan yang baru dilaksanakan pada saat era JKN menjadi bukti bahwa kebijakan JKN memiliki dampak positif terhadap pelaksanaan program promosi kesehatan di puskesmas. National Health Insurance (NHI) Program has been implemented in Indonesia on January 2014. That program definitely brings some changes into managerial aspect in public health center (PHC). This study aimed to determine an impact of NHI policy in the implementation of health promotion programs at PHC in South Tangerang City, Indonesia. This study was conducted using qualitative method during February and March 2016. The impact of NHI is seen on policy, budget, equipment, human resource and implementation of health promotion program. With purposive sampling method, six policy makers, eight service providers and eight service users were selected for in-depth interview. As many as 17 documents were analyzed. Observation conducted at four selected PHC. Data analysis used thematic content analysis. There was no difference of PHC’s functions before and after NHI period. Budget expended for health promotion programs had increased after NHI implemented which it could be opportunity for PHC to make innovations, procure materials and implement better health promotion programs. Capitation budget which could be used for executing health promotion program and some recently implemented health promotion programs in NHI era becomes an evidence that NHI policy has a positive impact in the implementation of health promotion program at PHC

References

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Buku pegangan sosialisasi jaminan kesehatan nasional. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia; 2013.

2. Adam W, Magnus L, Gao J, Xu L, Qian J. Extending health insurance to the rural population: an impact evaluation of china’s new cooperative medical scheme. Journal of Health Economics. 2009; 28 (1): 1-19.

3. Antonio JT, Jorge EP, John AV. The impact of subsidized health insruance for the poor: evaluating the Colombian experience using propensity score matching. International Journal of Health Care Finance and Economics. 2005; 5 (3): 211-39.

4. William HD, Kammi KS. Health insurance and child mortality in Costa Rica. Social Science & Medicine Journal. 2003; 57 (6): 975-86.

5. Aggrawal A. Impact evaluation of India’s “Yeshasvini” community-based health insurance programme. Health Economics Journal. 2010; 19 (9): 5-35.

6. Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan. Gate keeper concept. Jakarta: Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan; 2014.

7. Wasis B, Lusi K. Pemanfaatan dana kapitasi oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dalam penyelenggaraan JKN. Buletin Penelitian Kesehatan. 2015; 18 (10): 437-45.

8. Aminudin. Pengaruh regulasi jaminan kesehatan nasional terhadap pelaksanaan fungsi UKM di Puskesmas Ngaglik II Kabupaten Sleman [Tesis]. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada; 2015.

9. Rifat A, Sabahatin A, Sarbani C, Safir S, Meltem A, Ipek G, et al. Universal health coverage in Turkey: enchancement of equity. Health Policy Journal. 2013; 382: 65-99.

10. Gloria C, Joy de B. The imperative for health promotion in universal health coverage. Global Health: Science and Practice. 2014; 2 (1): 10- 22.

11. Karl T, Patricia E. An assessment of public health center in the Carribean pre and post Alma Ata Declaration and a way forward. International Journal of Humanities and Social Science. 2011; 1 (8): 1- 10.

12. Stephen G. Is the declaration of Alma Ata still relevant to public health center?. British Medical Journal. 2008; 336: 536-8.

13. Indrayathi PA, Listyowati R, Nopiyani NMS, Ulandari LPS. Mutu pelayanan puskesmas perawatan yang berstatus badan layanan umum daerah. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. 2014; 9(2): 164-70.

14. Kementerian Kesehatan Repulik Indonesia. Profil kesehatan Indonesia tahun 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan Repulik Indonesia. 2014.

15. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Resume laporan daerah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional 2014. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015.

16. Indah PW, Soesilo Z, Riyanto. Implementasi kebijakan promosi kesehatan (studi pada pusat kesehatan masyarakat Dinoyo, Kecamatan Lonokwaru, Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik. 2014; 2 (11): 1- 10.

Download

Share

COinS