Abstract

Analisis kinerja fungsi sistem penelitian kesehatan nasional (SPKN) diperlukan untuk identifikasi penguatan dan peningkatan sistem yang mendukung pencapaian pemerataan kesehatan. Penelitian ini bertujuan mengukur skor kinerja fungsi utama SPKN yang meliputi pengelola, pendanaan, mengumpulkan dan memelihara sumber, produksi dan penggunaan riset berdasarkan pendapat stakeholders (peneliti, pembuat kebijakan, dan pengguna). Sumber data yang digunakan adalah pilot study WHO di Jakarta dan Makassar WHO dengan ukuran sampel 278 responden. Analisis dilakukan terhadap skor rata-rata 6 dimensi pendapat meliputi lingkungan; pandangan sistem, pembuatan, penggunaan, akses literur ilmiah dan media. Metoda analsis meliputi analisis kuantitatif univariat dan cross tabulasi tanpa uji statistik dan analisis kualitatif terhadap pertanyaan terbuka. Hasil studi memperlihatkan distribusi responden meliputi peneliti (62.2%), pembuat kebijakan (21.6%) dan pengguna (16.2%). Secara keseluruhan, kinerja fungsi sistem litkes dinilai belum baik oleh 54,7% responden. Kinerja baik ditemukan pada fungsi pengelola dan penghasil riset. Sebaliknya kinerja tidak baik pada fungsi pengumpul dan pemelihara sumber daya, menggunakan riset, akses literatur ilmiah dan akses media. Analisis kualitatif memperlihatkan lima area yang berkontribusi penting pada penguatan lingkungan penelitian di indonesia meliputi pendanaan, fasilitas, gaji, kerjasama, dan komunikasi. Komponen yang dinyatakan penting pada penguatan sistem litkes adalah visi, sumber data manusia, pendanaan, etik litkes dan alokasi. Prioritas utama SPKN adalah masalah kesehatan masa depan dan masalah kesehatan yang persisten (bertahan lama). Disimpulkan bahwa SPKN belum berfungsi optimal. Peningkatan dapat dilakukan dengan revisi dan reorientasi prioritas SPKN antar stakeholders, peningkatan alokasi dana, optimalisasi peran dan fungsi jaringan litbangkes, serta peningkatan fungsi stewardship badan litbangkes dalam kapasitas kepemimpinan ilmiah yang baik.

National health research system (NHRS) performance assessment will be very important to strengthen the capability of NHRS in order to improve the advancement of knowledge and health equity. The objective of this study is to measure the three functions performance of stewardship, creating and sustaining resources and producing and utilizing of health research based on the perceptions of NHRS stakeholders (researchers, policy makers and users). This study used secondary data WHO pilot study which was carried out in Jakarta and Makassar, in 2003-2004. The study design used is cross sectional with quantitative and qualitative data analysis for 278 respondents of NHRS individual survey. The respondents consist of NHRS stakeholders such as researchers (62.2%), policy makers (21.6%) and research users (16.2%). Overall performance of NHRS functions has been perceived as not well performed by 50.4% respondents. Good performances only on stewardship and producing research have been perceived by respondents. In the other hand, the performance of creating and sustaining resources, research utilization, access to scientific literatures and to media have been perceived unsatisfactorily by the respondents. Important contribution areas in improvement and strengthening the NHRS in Indonesia are: networking, facility, budget, collaboration and communication. While important contribution components in Indonesia are vision, human resources, ethics, budget and allocation. The main research priorities were identified as future health problem and persistent health problem in all respondent’s groups. In summary, NHRS were not yet in optimum well functions., to strengthen the system: pledged to increase budget allocation and improve budget accountability; activating the national and local net working of health research and development, improvement of stewardship function of NHRS in its capacity as ‘good scientific leadership.’

References

  1. World health organization. National health research systems. Geneva; januari 2002.
  2. World health organization. World report on knowledge for better health: streghtening health systems. Geneva; november 2004.
  3. World health organization. WHO health research sistem analysis initiative : brief overview. Geneva; september 2003.
  4. Departemen Kesehatan RI. Sistem kesehatan nasional. Jakarta, 2004.
  5. World health organization. Materials kit of WHO capacity strengthening workshop on health research sistem analyses sopporting in-depth country studies and regional analyses. New delhi; 19 – 21 oktober 2004.
  6. Badan penelitian dan pengembangan kesehatan: laporan survey alur sumber daya litbangkes di indonesia tahun 2000 - 2002. Jakarta; 2004.
  7. Pang t, et al.. Knowledge for better health – a conceptual framework and foundation for health research system. WHO; 2003.
  8. Badan penelitian dan pengembangan kesehatan: laporan survey alur sumber daya litbangkes di indonesia tahun 1997 – 1999. Jakarta; 2001.
  9. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI. Prosiding lokakarya nasional litbangkes, Ciloto, 9-11 Juli 2003. Jakarta; Oktober 2003.
  10. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1179A/1999 tentang kebijakan nasional penelitian dan pengembangan kesehatan (jaknas litbangkes). Depkes RI Jakarta, 1999.
  11. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1995 tentang penelitian dan pengembangan Kesehatan. Jakarta, 1995.
  12. Undang-undang RI No. 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kementerian Riset dan Teknologi. Jakarta, 2002.
  13. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2005 tentang Alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan. Jakarta, 2005.
  14. Cohred. Health research for development: the continuing challenge, a discussion paper, international conference on health research for development, Bangkok, Thailand, 10-13 October 2000 (Conference paper).
  15. World health organization – regional office for the eastern mediteranian. A study of national health research systems in selected east mediteranian countries. The WHO em region, egypt; 2004.

Download

Included in

Health Policy Commons

Share

COinS