•  
  •  
 

Abstract

Pelaksanaan pengawasan atasan langsung (waskat) dalam penggunaan bahan habis pakai/obat dan pemberian obat untuk pasien gakin adalah sangat penting. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi berbagai komponen unit pengawasan yang lemah dan berbagai faktor yang berhubungan meliputi struktur organisasi, kebijaksanaan pelaksanaan berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang meliputi pengamatan pasif, telaah dokumen dan wawancara mendalam terhadap berbagai informan yang terkait. Untuk menilai keabsahan data dilakukan kembali triangulasi sumber, member chek, diskusi dengan teman sejawat dan melakukan analisis kasus negatif. Hasil penelitian menemukan kendala dalam proses pelaksanaan pengawasan melekat pada penggunaan bahan habis pakai/obat dan pemberian obat bagi pasien gakin. Kendala tersebut ditemukan pada sarana dan sasaran pengawasan (komponen-komponen unit), kepemimpinan, budaya pengawasan sampai dengan tindakan koreksi. Disarankan melakukan peninjauan kembali berbagai komponen unit sarana dan sasaran pengawasan dengan meningkatkan pengetahuan dalam manajemen pengawasan. Meteapkan budaya pengawasan sampai dengan tindakan koreksi serta melakukan rekonsiliasi/ kerja sama antara Instalasi Rawat Inap, Instalasi Penyelesaian Piutang (IPS) dan Apotik secara teratur.

The implementation of direct supervision in consumables/drugs and medication for poor patient is considered as of highly important. The objectives of the research are to identify weak point in supervision unit components and related factors including organizational structure, implementation policy and corrective action. The study used qualitative method using both primary and secondary data including passive observation, document review, and in-depth interview to key informants. To validate the data, source triangulation was used as well as member checking, peer discussion, and negative case analysis. The study found that obstacles in supervision are related to facility and supervision targets (unit components), leadership, supervisory culture, and improper corrective action. It is suggested to review unit components related to facility and supervision target by improving knowledge on supervision management. It is also suggested to establish positive supervision culture including corrective action and collaboration between units and dispensary in a regular way.

References

  1. Suharno, N. 2005, Stagnasi Dalam Pendanaan Program Kesehatan Masyarakat. Dalam Thabrany, H. (Ed.), 2005, Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta.
  2. Pujiyanto, 2005, Stagnasi Pendanaan Kesehatan Sektor Publik. Dalam.
  3. Soejitno, S. dkk 2000, Reformasi Perumahsakitan Indonesia, Hastarimasta, Jakarta.
  4. Rubi, M. 2005, Pendanaan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin. Dalam Thabrany, H. (Ed.), 2005, Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta.
  5. Thabrany, H. (Ed.), 2005, Pendanaan Kesehatan dan Alternatif Mobilisasi Dana Kesehatan di Indonesia, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta.
  6. http://drarifianto.multiply.com/2 maret 2006.
  7. Muninjaya, G. 2004, Manajemen Kesehatan, Edisi ke 2, Penerbit EGC, Jakarta.
  8. Peddyawati, E. 2005, Analisa Proses Penagihan Piutang Pasien JPK Gakin Rawat Inap di RS Persahabatan, Tesis KARS-FKM Univ. Indonesia, Jakarta.
  9. Nawawi, HH. 1992, Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah, Cetakan ke 2, PT. Gelora Aksara Pratama, Penerbit Erlangga, Jakarta.
  10. Nursalam, (2002), Manajemen Keperawatan Aplikasi Dalam Prakik Keperawatan Profesional, Salemba Medika, Edisi I, Jakarta.
  11. Harahap, SS. 2004, Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System), Cetakan ke 2, P.T Pustaka Quantum, Jakarta.
  12. Ilyas, Y. (2002), Kinerja, Teori, Penilaian, Dan Penelitian, Pusat Kajian Ekonomi kesehatan FKM Universitas Indonesia, Cetakan ke 3, Depok.

Download

Included in

Health Policy Commons

Share

COinS