•  
  •  
 

Abstract

This article discusses the influence of public information services sourced from archives managed by archivists through the Information and Documentation Management Officer (PPID) and the application of legislation to individuals/organizations that require public information according to the classification of information disclosure. This article can contribute to improving information services to the public in the context of implementing bureaucratic reforms to the public. These laws used in the article also ensure that the community actively participates in public bodies' management and supervision processes. The research method of this article uses literature studies on archive management and public information services as well as laws and regulations which form the basis for implementing archive services as public information. This article's findings show a significant influence between archive management and the quality of public information services

Bahasa Abstract

Artikel ini membahas pelayanan informasi publik dengan menggunakan arsip yang dikelola organisasi melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta penerapan aturan perundangannya. Metode penelitian dilakukan dengan studi litaratur atas dasar hukum dan perundangan yang menjadi dasar pelaksanaan layanan arsip sebagai informasi public. Keberadaan peraturan perundangan merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban lembaga negara (badan publik) menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu dan dengan biaya yang ringan dan dengan cara yang sederhana, serta pengecualian informasi bersifat ketat dan terbatas

References

Agriyansah, Y. (2022). Implementasi Kebijakan Dan Pelayanan Informasi Publik Di KPU Kota Bengkulu. Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (Vol.4). https://doi.org/10.24036/jmiap.v4i2.501

Republik Indonesia. (2008). Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Keterbukaan Informasi Publik. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sekretariat Negara.

Download

Share

COinS