Abstract
-
Bahasa Abstract
Akhir tahun 2005 yang lalu, telah genap lima tahun usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia. Perubahan manajemen publik ini ditandai dengan adanya pengalihan kewenangan dan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Selama lima tahun ini, terjadi peningkatan cukup drastis dari porsi anggaran dalam APBN yang harus didaerahkan.
Dari sisi keuangan daerah, aliran dana perimbangan ini relatif memiliki porsi yang sangat besar dalam APBD, khususnya APBD Kabupaten/Kota. Seiring dengan usaha pemerintahan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dampak desentralisasi fiskal telah memperburuk iklim investasi dengan munculnya berbagai Peraturan Daerah yang cenderung distortif terhadap perekonomian.
lmplementasi desentrasasi fiskal juga belum dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah kembali ke tingkat sebelum krisis ekonomi terjadi. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat juga membawa implikasi pentingnya pemerintah pusat membuat formulasi alokasi dana perimbangan yang lebih sederhana, transparan, dan efektif. Selain itu, pemerintah pusat hendaknya juga memperhatikan masalah distribusi pendapatan antar daerah mengingat besarnya potensi ketimpangan pembangunan antar daerah.
References
Brodjonegoro, Bambang PS dan Robert Simanjuntak (2005). Study on Decentralization Framework and Fiscal and Administrative Capacity of Local Governments in Indonesia. Mimeo, Universitas Indonesia, 2005.
De Mello JR, Luiz R. Fiscal Decentralization and Intergovernmental Fiscal Relations: A Cross-Country Analysis. World Development Vol. 28 No. 2, pp. 365-380, 2000.
Departemen Keuangan RI. Nota Keuangan, beberapa tahun publikasi.
LPEM FEUI (2001). Cost of Doing Business. Laporan Penelitian LPEM FEUI.
LPEM FEUI (2003). Regional Public Expenditure Review. Laporan Penelitian LPEM FEUI.
Menko Perekonomian RI (2006). Pelengkap Buku Pegangan 2006 Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
PP No. 55 Tahun 200S tentang Dana Perimbangan.
Schroeder, Larry dan Smoke, Paul. "Intergovernmental Transfers: Concepts, International Practice, and Policy Issues," dalam Paul Smoke dan Yun-Hwan Kim, eds., Intergovernmental Fiscal Transfers in Asia: Current Practice and Challenges for the Future. ADB, 2003, hal. 20-59.
Simanjuntak, Robert. "Politik Keuangan Daerah dan Perimbangan Keuangan PusatÂDaerah" Mimeo, Universitas Indonesia, 2005.
Syahrial, Syarif, 2003. Otonomi Khusus. KPPOD News, Jakarta, 2003.
Syahrial, Syarif, 2005. Tekanan Politik Pemerintah Daerah dalam Alokasi DAU. Buletin Ekonomi, Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia 2005.
UNDP (2004). Indonesia Human Development Report 2004: The Economics of Development in Indonesia.
UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah lstimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Recommended Citation
Hirawan, Susiyati B.
(2006)
"Evaluasi Lima Tahun Desentralisasi Fiskal di Indonesia,"
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia: Vol. 6:
No.
2, Article 4.
DOI: 10.7454/jepi.v6i2.2274
pp.63-82
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol6/iss2/4
