Abstract
-
Bahasa Abstract
Sistem keuangan publik di Indonesia sampai saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan hubungan antara Pusat dengan Daerah. Sebagian besar sumber-sumber keuangan yang potensial berada dalam kewenangan Pusat, sementara pada umumnya Daerah hanya menguasai sumber-sumber penerimaan sendiri yang kurang memadai relatif dibandingkan besar pengeluarannya. Konsekuensinya adalah Daerah menjadi amat bergantung kepada transfer dari Pusat.
Ketergantungan tersebut terasa ironis ketika negeri ini melakukan penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintahannya, dari sistem yang tersentralisasi menjadi sistem dengan otonomi daerah yang luas. Sejak implementasi pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, Daerah (terutama: Kabupaten!Kota) memiliki kewenangan politik dan administratif yang jauh lebih luas dibandingkan era sebelumnya. Namun, secara keuangan, tingkat ketergantungannya secara umum menjadi lebih besar.
Upaya penguatan sumber penerimaan daerah sendiri yang telah dicoba selama ini lebih terfokus kepada identifikasi sumber-sumber penerimaan (pajak-pajak) daerah yang baru, dan kurang menyentuh sumber-sumber yang potensial (pajak Pusat). Kemungkinan pengalihan pajak Pusat menjadi pajak Daerah (seperti misalnya PBB), atau bagi hasil dari pajak-pajak Pusat yang potensial (selain PPh orang pribadi), masih dianggap terlalu jauh.
Akibatnya, upaya tersebut kurang berhasil karena hanya berkutat pada wilayah yang memang sudah sempit atau kurang potensinya. Malah yang terjadi banyak daerah berupaya keras mencari sumber-sumber pajak (pungutan) baru tanpa memikirkan dampaknya kepada ekonomi biaya tinggi, serta efeknya yang distortif terhadap perekonomian.
Makalah ini membahas alternatif yang saat ini mungkin masih kontroversial, yakni: bagi hasil PPN kepada Daerah. Ditunjukkan di sini bahwa dengan mendapat bagian dari PPN, Daerah akan terpacu untuk membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ditunjukkan pula, bahwa sangat terbuka kemungkinan baik Pusat maupun Daerah akan memperoleh manfaat dari penerapan sistem bagi hasil ini.
References
Ahmad, E and R Krelove, 2000, Tax Assignments: Options for Indonesia, makalah dipresentasikan dalam "Indonesia: Decentralization Sequencing Agenda", 20-21 Maret 2000, Puditorium Plaza Mandiri, JI. Jend. Gatot Subroto - Jakarta.
Brodjonegoro, B. dan J, Martinez-Vazquez, 2002, An Analysis of Indonesia's Transfer System: Recent Performance and Future Prospect, makalah dipresentasikan untuk konferensi "Can Decentralization Help Rebuild Indonesia?" Konferensi disponsori oleh Andrew Young School of Policy Studies, George State University, 1-3 Mei, Evergreen Resort, Stone Mountain Park, Atlanta, Andrew Young School of Policy Studies, George State University.
Lewis, B.D., 2001, The New Indonesian Equalization Transfer, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 37(3), 325-343.
Mahi, R., 2002, Managing Local Revenue in Indonesia: Theory, Regulations, and Implementations, makalah dipresentasikan dalam the 7th PRSCO Summer Institute/the 4th IRSA International Conference, 20-21 Juni 2002, Bali, Indonesia
Mahi, R., R. Simanjuntak, K. Muchtar, dan 8. Brodjonegoro, 2000, Alternative Local Revenue and Tax Sharing: Some Notes on the Implementation Law No. 25/1999, makalah dipresentasikan dalam "Indonesia: Decentralization Sequencing Agenda", 20-21 Maret 2000, Puditorium Plaza Mandiri, JI. Jend. Gatot Subroto - Jakarta.
Sidik, M. dan Kadjatmiko, 2002, Indonesia Fiscal Decentralization: Combining Expenditure Assignment and Revenue Assignment, makalah dipresentasikan untuk konferensi "Can Decentralization Help Rebuild Indonesia?" Konferensi disponsori oleh Andrew Young School of Policy Studies, George State University, 1-3 Mei, Evergreen Resort, Stone Mountain Park, Atlanta, Andrew Young School of Policy Studies, George State University.
Simanjuntak, R. dan R. Mahi, 2003, Local Tax Revenue Mobilization and Local Borrowing, makalah dipresentasikan dalam International Symposium on Indonesia's Decentralization Policy: Problems and Policy Directions, 31 Januari--1 Februari 2003, Hitotsubashi Memorial Hall, Hitotsubashi University, Tokyo, Japan.
Silver, C., lwan Jaya Azis, dan Schroeder L., 2000, Intergovernmental Transfer and Decentralization in Indonesia, Bulletin of Indonesian Economics Studies, Vol. 37(3), 345-362.
Poverty Reduction and Economic Management Unit East Asia and Pacific Region, Indonesia: Public Expenditure Review, New Fiscal Challenes, 18 Juli 2002, dokumen World Bank.
Recommended Citation
Simanjuntak, Robert A.
(2006)
"Bagi Hasil Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Alternatif Penguatan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi,"
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia: Vol. 6:
No.
2, Article 3.
DOI: 10.7454/jepi.v6i2.2273
pp.47-62
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/jepi/vol6/iss2/3
