Analisis Kritis Celah Regulasi Investasi Bodong sebagai Peningkatan Tata Kelola Bisnis Terkait Investasi

Authors

Agustin Dea Prameswari, Departemen Kriminologi, Universitas IndonesiaFollow

Abstract

The phenomenon of fraudulent investment schemes in Indonesia continues to pose a significant threat to economic stability and business governance. This study aims to evaluate the effectiveness of existing regulations in preventing fraudulent investments, identify regulatory gaps exploited by perpetrators, and propose strategies to strengthen regulations and improve business governance. A qualitative approach was employed using document analysis, encompassing previous studies, prominent fraudulent investment cases such as MeMiles, Binomo, Fahrenheit, and Robot Trading Net89, as well as relevant regulatory frameworks. The findings reveal that existing regulations, such as Law No. 8 of 1995 on Capital Markets and Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, remain insufficient in addressing the complexities of technological advancements and the modus operandi of perpetrators. Regulatory gaps include the misalignment with digital technologies, weak cross-jurisdictional oversight, and low financial literacy among the public. These gaps allow fraudulent investment operators to exploit regulatory loopholes, resulting in significant financial losses for victims. This study recommends regulatory reforms through technological adaptation, enhanced international cooperation, public empowerment via financial literacy, and optimized law enforcement. By implementing these strategies, it is expected that the governance of the investment sector can be improved, public trust in the investment sector restored, and the economic impact of fraudulent investments minimized.

Bahasa Abstract

Fenomena investasi bodong di Indonesia terus menjadi ancaman signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan tata kelola bisnis. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas regulasi dalam mencegah praktik investasi bodong, mengidentifikasi celah regulasi yang dimanfaatkan pelaku, dan mengusulkan strategi untuk memperkuat regulasi serta meningkatkan tata kelola bisnis. Pendekatan kualitatif digunakan dengan metode studi dokumen yang melibatkan analisis terhadap penelitian terdahulu, kasus-kasus investasi bodong seperti MeMiles, Binomo, Fahrenheit, dan Robot Trading Net89, serta regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih memiliki kelemahan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi digital dan modus operandi pelaku. Celah regulasi mencakup ketidaksesuaian dengan teknologi digital, lemahnya pengawasan lintas yurisdiksi, serta kurangnya literasi keuangan masyarakat. Celah-celah ini memungkinkan pelaku investasi bodong beroperasi tanpa hambatan dan meningkatkan kerugian finansial korban. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi melalui penguatan adaptasi terhadap teknologi digital, kerja sama internasional, pemberdayaan masyarakat melalui literasi keuangan, dan optimalisasi penegakan hukum. Dengan implementasi strategi ini, diharapkan tata kelola bisnis di sektor investasi dapat diperbaiki, kepercayaan masyarakat terhadap sektor investasi meningkat, dan dampak ekonomi akibat investasi bodong dapat diminimalkan.

References

Campbell, J., & Chen, W. (2021). Cross-border regulatory challenges in combating investment fraud. Journal of Financial Regulation, 7(2), 187–205.

Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. American Sociological Review, 44(4), 588–608.

Cressey, D. R. (1953). Other People’s Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement. Glencoe: Free Press.

Deliema, M., Shadel, D., & Pak, K. (2020). Profiling victims of investment fraud: Mindset matters. Journal of Experimental Psychology: Applied, 26(3), 441–454.

Kusuma, A., & Satria, D. (2020). Penegakan hukum terhadap investasi ilegal: Studi kasus fintech di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis, 5(2), 89–104.

Lee, S., Cummings, B., & Martin, J. (2019). Victim characteristics of investment fraud. Journal of Financial Counseling and Planning, 30(1), 96–108.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2020. Jakarta: OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan tahunan OJK 2023. Jakarta: OJK.

Prabowo, H. Y. (2023). Fraudulent investment schemes in Indonesia: A critical review. Journal of Financial Crime, 30(1), 123–140. https://doi.org/10.1108/JFC-2023-0001

Rahmawati, N., Sutrisno, A., & Prasetyo, A. (2020). Regulasi investasi dan tantangan implementasi di era digital. Jurnal Kebijakan Publik, 14(3), 33–48.

Rossouw, G. J., Meyer, C., & Swart, J. (2020). Financial literacy and investment fraud in emerging markets. Emerging Markets Review, 45, 101719.

Santoso, B., & Wijaya, H. (2021). Evaluasi efektivitas regulasi investasi digital di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 12(3), 45–60.

Setiawan, T., et al. (2022). Dampak penipuan investasi digital terhadap masyarakat Indonesia. Jurnal Sosial Ekonomi Indonesia, 10(4), 12–24.

Sudarwanto, A., & Kharisma, D. (2023). Regulatory challenges in addressing investment fraud in Indonesia. Asian Journal of Policy Studies, 12(3), 210–225. https://doi.org/10.1080/AJPS-2023-08

Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. The CPA Journal, 74(12), 38–42.

Yoshikawa, T. (2019). Regulatory gaps in technology-driven financial frauds: A comparative perspective. Asian Business & Management, 18(4), 307–329.

Recommended Citation

Prameswari, Agustin Dea (2025) "Analisis Kritis Celah Regulasi Investasi Bodong sebagai Peningkatan Tata Kelola Bisnis Terkait Investasi," Jurnal Administrasi Bisnis Terapan: Vol. 7: Iss. 1, Article 5.
DOI: 10.7454/jabt.v7i1.1122
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jabt/vol7/iss1/5