•  
  •  
 

Abstract

Since May 2025, PPATK has imposed a temporary suspension of transactions on 122 million dormant bank accounts. This policy has prompted complaints from many affected customers who claimed that they were not involved in any criminal activity and were not informed of the policy in advance. Accordingly, this study examines the legal construction of the temporary suspension of transactions and the regulation of dormant accounts from the perspective of customer protection. This research employs a doctrinal legal research method, supported by interview data obtained from a credible informant. The findings indicate that the legal implementation of PPATK’s policy is not fully aligned with the applicable legal principles and regulatory framework. Such a policy should be based on the existence of indications of criminal activity as stipulated under the Anti-Money Laundering Law, rather than solely on the status of account inactivity. Therefore, this study is expected to serve as a basis for reflection and evaluation in the formulation and implementation of policies on the temporary suspension of bank accounts, ensuring their consistency with prevailing regulations and principles of customer protection.

Bahasa Abstract

Sejak Mei 2025 lalu, PPATK melakukan penghentian sementara transaksi terhadap 122 juta rekening dormant. Kebijakan ini menuai keluhan dari banyak nasabah terdampak karena merasa tidak melakukan tindak pidana apapun serta tidak mengetahui perihal kebijakan tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana sebenarnya konstruksi hukum penghentian sementara transaksi serta kebijakan rekening dormant ditinjau dari perspektif pelindungan nasabah. Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan didukung oleh data wawancara dari informan yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum dalam kebijakan PPATK tersebut kurang sesuai dengan prinsip dan regulasi yang berlaku. Kebijakan tersebut seharusnya diambil berdasarkan keberadaan indikasi tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPPU, bukan berdasarkan status keaktifan rekening. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi penerapan kebijakan penghentian sementara rekening agar sejalan dengan aturan dan prinsip pelindungan nasabah. 

References

Buku

Fuady, Munir. (1999). Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan UU Th. 1998) Buku Kesatu. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Moloney, Niamh. Dkk. (2015). The Oxford Handbook of Financial Regulation. Oxford: Oxford University Press.

PT Bank Panin Tbk. (2020). Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening. Jakarta: PT Bank Panin Tbk.

Yusuf Shofie. (2005). Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Artikel Jurnal

Fibrianti, Nurul. (2023). “Konsumen Indonesia: Dilindungi dan Melindungi.” Jurnal Hukum Progresif, 11(1), 71-81.

Hasan, Kusman. Dkk. (2025). “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Perjanjian Kredit Bank.” Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(3), 179-193.

Nurdin, Aad Rusyad. (2018). “Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan.” Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(2), 300-322.

Palilati, Rati Maryani. Dkk. (2016). “Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan.” Jurnal IUS, 4(3), 49-67.

Rahmadan, Davit. Dkk. (2025). “Polemik Kebijakan PPATK Dalam Pemblokiran Rekening Dormant Sebagai Upaya Pencegahan Judi Online Dan Pencucian Uang.” Jurnal Ilmu Hukum. 14 ( 2), 172–190.

Syukron. (2022). “Peran OJK dalam Melindungi Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.” Jurnal Hukum Ekonomi, 8(2), 190-201.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5164. 

Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5078.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 22. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijke Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Rekening pada Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 No. 34.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 62.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 10.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa Keuangan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1872.

Situs Web

Fajri, Moh. “Cerita Warga Rekeningnya Diblokir PPATK: Tak Bisa Bayar Operasi-Usaha Terganggu.” Kumparan.com. https://kumparan.com/kumparanbisnis/cerita-warga-rekeningnya-diblokir-ppatk-tak-bisa-bayar-operasi-usaha-terganggu-25Z3z5rG83x/full. Diakses 15 Desember 2025.

Grehenson, Gusti. “Ramai Rekening Diblokir PPATK, Pakar UGM Sebut Kebijakan Kurang Matang.” UGM.ac.id. https://ugm.ac.id/id/berita/ramai-rekening-diblokir-ppatk-pakar-ugm-sebut-kebijakan-kurang-matang/. Diakses 13 Desember 2025.

Hikam, Herdi Alif Al. “YLKI Kritik Kebijakan Pemblokiran Rekening Nganggur.” Detik Finance. https://finance.detik.com/moneter/d-8034849/ylki-kritik-kebijakan-pemblokiran-rekening-nganggur. Diakses 13 Desember 2025.

Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan. “PPATK Hentikan Sementara Transaksi Rekening Dormant untuk Lindungi Kepentingan Publik.” PPATK.go.id. https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1476/ppatk-hentikan-sementara-transaksi-rekening-dormant-untuk-lindungi-kepentingan-publik.html. Diakses 12 Desember 2025.

Rohmah, Fina Nailur. “Minim Sosialisasi, PPATK Perlu Selektif Blokir Rekening Dormant.” Tirto.id. https://tirto.id/ppatk-selektif-blokir-rekening-dormant-he7g. Diakses 13 Desember 2025.

Saputra, Yulian. “Belajar dari Polemik Pemblokiran Rekening Dormant, YLKI Sarankan Ini.” Infobanknews. https://infobanknews.com/belajar-dari-polemik-pemblokiran-rekening-dormant-ylki-sarankan-ini/. Diakses 19 Agustus 2025.

Wahyuni, Willa. “Apa Itu Rekening Dormant dan Kapan Bisa Diblokir PPATK?” Hukum Online. https://www.hukumonline.com/berita/a/apa-itu-rekening-dormant-dan-kapan-bisa-diblokir-ppatk-lt688b39e849823/. Diakses 30 Agustus 2025.

Yudi, Anastasya Lavenia. “Mengapa Pemblokiran Rekening Dormant Dianggap Melanggar Konstitusi.” Tempo.co. https://www.tempo.co/ekonomi/mengapa-pemblokiran-rekening-dormant-dianggap-melanggar-konstitusi--2054195. Diakses 1 September 2025.

Share

COinS