Indonesian Notary
Abstract
This thesis examines the validity of the Extraordinary General Meeting and the creation of the share gift deed that does not comply with the Articles of Association, based on the UUPT and UUJN. This thesis also examines Notary's liability for creating the share gift deed in violation of the law, as Padang District Court Decision No. 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. This research uses doctrinal methodology with qualitative analysis. The results show that the RUPSLB decision of PT INT, remains valid despite procedural disrepancies in the meeting invitation, as all shareholders attended and approved the decision, as per Article 82(5) UUPT. However, the share gift deed does not meet the validity requirements due to a violation of the UUJN, specifically the failure to read the deed before signing. The court’s decision that stated Notary HAR committed an unlawful act is incorrect, as Notary HAR only acted per the parties’ request. However, Notary HAR violated the UUJN, which results in the Share Gift Deed having the evidentiary value of a private document and not fulfilling the requirements of Article 1682 of the Civil Code. Therefore, Notary HAR may be held civilly liable and subject to sanctions as regulated in UUJN.
Bahasa Abstract
Tulisan ini menganalisis keabsahan pelaksanaan RUPSLB dan pembuatan akta hibah saham yang tidak sesuai anggaran dasar Perseroan Terbatas, berdasarkan UUPT dan UUJN. Penelitian ini juga mengkaji tanggung jawab Notaris atas akta hibah saham yang dibuatnya secara melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan dalam RUPSLB PT INT pada 13 April 2009 tetap sah meskipun ada ketidaksesuaian prosedur pemanggilan rapat, karena rapat dihadiri dan disetujui oleh seluruh pemegang saham, sebagaimana Pasal 82 ayat (5) UUPT. Namun demikian, Akta Hibah Saham Nomor 18 tanggal 13 April 2009 yang dibuat oleh Notaris HAR tidak memenuhi unsur keabsahan sebagai akta autentik, karena melanggar UUJN terkait tidak dibacakannya akta. Selanjutnya, perbuatan melawan hukum yang digugat kepada Notaris HAR tidak tepat, karena dirinya hanya bertindak sesuai permintaan pihak terkait dalam pembuatan akta. Sebaliknya, Notaris HAR memenuhi unsur perbuatan melawan hukum atas pelanggaran terhadap ketentuan UUJN mengenai pembacaan akta. Pelanggaran tersebut mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian di bawah tangan dan tidak memenuhi syarat penghibahan sebagaimana Pasal 1682 KUH Perdata. Notaris HAR dapat dibebankan pertanggungjawaban secara perdata dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam UUJN.
References
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 2 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491
Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004. LN Nomor 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.
Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas. UU Nomor 40 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 106 TLN No. 4756. Sebagaimana diubah oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. LN Tahun 2023 No. 41, TLN No. 6858.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
Putusan
Pengadilan Negeri Padang. (2023). Putusan No. 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg. HON melawan PT INT dan HAR.
Buku
Agustina, Rosa. (2003). Perbuatan Melawan Hukum. Cet. 1. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Univeritas Indonesia.
Muhammad, Abdulkadir. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Cet. 5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Prasetya, Rudhi. (2011). Perseroan Terbatas Teori dan Praktik. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal
Afifah, Kunni. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya. Jurnal Lex Renaissance 2. No. 1, 147-161.
Dewi, Irene Karina. (2019). Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas. Jurnal Sapientiae Irtus 4. No. 2, 81-94.
Fauzan, Muhammad Iqbal. (2020). Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan 3. No 2, 305-320.
Khairunnisa, Shafira. (2019). Notaris yang Melakukan Pemalsuan Keterangan Dalam Akta dan Kesalahan Judul Akta (Analisis Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Tanggal 09 November 2018 Nomor 07/B/MPPN/XI/2018). Indonesian Notary 1. No. 3, 1-18.
Putra, Merdi Aditya dan Siti Hajati Husein. (2022). Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik. Jurnal Ilmu Hukum The Juris 6. No. 1, 157-168.
Rachmawati, Tanti, Sihabudin, dan Reka Dewantara. (2022). Keabsahan Akta Hibah Saham Pada Suatu Perseroan Dalam Hal Terdapat Klausula Pembayaran. Jurnal Hukum dan Kenotariatan 6. No. 3, 1546-1565.
Rahmadanti, Intan, Herman Fikri, dan Fatria Khairo. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Based On Fault of Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan). Jurnal Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum 1. No. 2, 103-114.
Sirait, Gladys Natalie dan Benny Djaja. (2023). Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. UNES Law Review 5. No. 4, 2654-3605.
Ustien, Dewi Oktoviana dan Umar Marhum. (2022). Perspektif Hukum Terhadap Suatu Perjanjian. Lakidende Law Review 1. No. 2, 85-92.
Yasa, I Wayan Suka Antara. (2020). Pengalihan Hak Atas Saham Perseroran Terbatas Melalui Hibah. Jurnal Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa 14. No. 1, 21-28.
Tesis
Afifah, Kunni. (2017). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya. Tesis Magister, Program Pascasarjana, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Santoso, Didi. (2009). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Memuat Dua Perbuatan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1440.K/PDT/1996). Tesis Magister, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
Recommended Citation
Anwar, Aqilah Nurshafira
(2025)
"Tanggung Jawab Notaris atas Keabsahan Pelaksanaan RUPSLB dan Akta Hibah Saham yang Bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN Pdg),"
Indonesian Notary: Vol. 7:
No.
3, Article 2.
DOI: 10.21143/notary.vol7.no3.361
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol7/iss3/2
Included in
Commercial Law Commons, Contracts Commons, Land Use Law Commons, Legal Profession Commons