Kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) Sebagai Alas Hak Kepemilikan dan Penguasaan Tanah yang Dikeluarkan Pada Saat Status Sengketa (Studi Putusan MahkamahAgung Nomor 1606 K/Pdt/2022)

Authors

Helena Albright T Sitompul, Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas IndonesiaFollow

Abstract

Artikel ini membahas mengenai kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan dan bukti hak dalam melakukan penguasaan atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1606/K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah perihal SKT yang menjadi alas hak dalam menguasai tanah, ternyata dikeluarkan pada saat telah terjadi sengketa diatasnya. Penulisan artikel ini dilakukan denganmetode penelitian hukum doktrinal dengan tipologi penelitian preskriptif analisis, jenis data berupa data sekunder, dengan alat pengumpulan studi dokumen, serta analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil peneliDan menunjukkan, bahwa SKT bukanlah bukti kepemilikan atas tanah, dan apabila merujuk pada Pasal 97 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan PendaSaran Tanah, dinyatakan bahwa SKT ataupun bukti surat sejenis lainnya sebagai keterangan penguasaan atas tanah hanya dapat menunjukkan buktipenguasaan atas tanah sebagai petunjuk dalam rangka pendaSaran tanah. Dasar penerbitan SKT salah satunya adalah dengan melampirkan surat pernyataan tidak sengketa. Dengan demikian, SKT yang terbit diatas tanah dalam status sengketa menjadi tidak sah dan dibatalkan.

Recommended Citation

Sitompul, Helena Albright T (2024) "Kedudukan Surat Keterangan Riwayat Tanah (SKT) Sebagai Alas Hak Kepemilikan dan Penguasaan Tanah yang Dikeluarkan Pada Saat Status Sengketa (Studi Putusan MahkamahAgung Nomor 1606 K/Pdt/2022)," Indonesian Notary: Vol. 6: Iss. 4, Article 1.
DOI: 10.21143/notary.vol6.no4.1
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol6/iss4/1