•  
  •  
 

Indonesian Notary

Abstract

This research discusses conflicts and legal issues that occur after the promulgation of Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation. The government through the Job Creation Act seeks to assist the development of micro and small businesses by making several changes in the provisions of legislation in Indonesia. The amendment to the Limited Liability Company Law through the Job Creation Law became the legal basis for the establishment of an individual legal entity for micro and small enterprises (PT UMK). This is based on the lack of resources of micro and small business actors to establish a limited liability company, but on the other hand the regulation of PT UMK in the Job Creation Law results in legal conflicts between the elements of "agreement" and the element of "partnership" in a limited liability company with the concept of a single founder at PT UMK. The addition of provisions regarding PT UMK also resulted in inconsistencies in the Limited Liability Company Law. Another problem that arises lies in the elimination of the role of a notary in the process of establishing PT UMK 471 which can cause various legal problems in the future. To describe these problems, a normative legal research method is used with descriptive research type. The analysis was also carried out by comparing the concept of company and the role of a notary in PT UMK with Single Member Limited Liability in Germany. Germany was chosen as the country of comparison because Germany is one of the countries adhering to the civil law legal system that has applied the concept of a single founder to the Limited Liability Company. The result of the analysis is to suggest that the regulation of PT UMK be carried out outside of the Limited Liability Company Law, requires the preparation of a statement of establishment of PT UMK through a notary as mandatory and also includes of analysis in the PT UMK’s statement of establishment to accommodate the needs and interests of a single founder.

Bahasa Abstract

Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja berupaya untuk membantu perkembangan usaha mikro dan kecil dengan membuat beberapa perubahan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan Undang-Undang Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi landasan hukum dibentuknya badan hukum perseorangan untuk usaha mikro dan kecil (PT UMK). Hal ini didasari oleh minimnya sumber daya pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas, namun di sisi lain pengaturan PT UMK dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan timbulnya konflik hukum antara unsur “perjanjian” dan unsur “persekutuan” pada perseroan terbatas dengan konsep pendiri tunggal pada PT UMK. Penambahan ketentuan mengenai PT UMK juga mengakibatkan inkonsistensi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Permasalahan lain yang timbul juga terletak pada dihilangkannya peran notaris dalam proses pendirian PT UMK yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum dikemudian hari. Untuk menguraikan permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan antara konsep perseroan dan peran notaris pada PT UMK dengan Single Member Limited Liability di Jerman. Jerman dipilih sebagai negara pembanding karena Jerman merupakan salah satu negara penganut sistem hukum civil law yang telah mengaplikasikan konsep pendiri tunggal pada Limited Liability Company. Hasil analisis adalah dengan menyarankan pengaturan PT UMK dilakukan diluar Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, diwajibkannya pembuatan pernyataan pendirian PT UMK melalui notaris dan juga menyertakan analisis klausul dalam pernyataan pendirian PT UMK untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan pendiri tunggal.

References

A. Buku-buku Ilmiah Ali, Chaidir. Badan Hukum. Bandung; Alumni,2011. Budiarto, Agus. Kedudukan Hukum & Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Edisi 2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009. Bainbridge, Stephen M. Limited Liability Companies; A Primer on Value Creation through Choice of Form, Corporation and Economics. Foundation Press, 2001. Djubaedah, S.H., M.H., Neng dan Yati N. Soelistijono, S.H., CN, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Cetakan Kedua. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008. Gatot, Suparmono. Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru. Jakarta: Djambatan, 1996. Harahap, M. Yahya. Hukum Perseraon Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Harjono, Dhaniswara K. Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas (Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas). Jakarta: PPHBI, 2008. Ibrahim, Johny. Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Cet.2. Malang: Bayumedia Publishing, 2005. Jaifurrachman. Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Cet.1. Bandung: Mandar Maju, 2011. Mamudji, Sri . Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. 492 Moliterno, Gino. Encyclopedia Of Contemporary Italian Culture. New York: Routledge, 2005. Prasetya, Rudhy. Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan Terbatas. Surabaya:Airlangga University Press, 1993. Purwosutjipto, H.M.N. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995. Ridho, R. Ali. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan. Wakaf. Cet. II. Bandung: Alumni, 2004. Satrio S.H., J. Hukum Waris. Bandung: Penerbit Alumni, 1992. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Depok: UI Press, 2007. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penulisan Hukum. Jakarta: 1979. Usman, Rachmadi. Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Cet. I, Bandung: Alumni, 2004. B. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, LN No. 70, TLN No. 4297. Indonesia, Undang-Undang tentang Cipta Kerja, UU No. 11 Tahun 2020, LN. No. 245, TLN No. 6573. Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117, TLN No.4432. Indonesia. Undang-Undang Ketenagalistrikan, UU No. 30 Tahun 2009, LN. No. 133, TLN. No. 5052. Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756. Indonesia. Undang-Undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608. Indonesia. Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93, TLN No. 4866. Indonesia, Peraturan Pemerintah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 24 Tahun 2018, LN No. 90, TLN No. 6215. 493 Indonesia, Peraturan Pemerintah Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), PP No. 23 Tahun 1994, LN. No. 34. Indonesia, Peraturan Pemerintah Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas, PP No. 29 Tahun 2016, LN No. 137, TLN No.5901. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001. Jerman, Limited Liability Companies Act (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, GmbHG, Federal Law Gazette I p. 2466. C. Majalah/Artikel Adjie, Habib. “Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menurut Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dalam Praktik dan Teori” Jurnal Hukum Bisnis Volume 28 Nomor 3 (2009). Hlm.9-10. Budiono, S.H., Dr, Herlien.“Catatan Hukum Pendirian PT UMK Versi RUU Cipta Kerja,”, disampaikan pada seminar Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bogor ”Mempertanyakan Status Badan Hukum Serta Peran Notaris Dalam Pendirian PT UMK Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja” pada tanggal 24 Oktober 2020. Budiono, Herlien. “Arah Pengaturan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global” Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol. 1 No. 2 (Agustus 2012). Hlm. 187. Fahrurozi. “Mendukung Kemudahan Berusaha Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Berbadan Hukum Dengan Gagasan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pemegang Saham Tunggal.” Jurnal Rechtsvinding Vol. 7 No.3 (2018). Hlm. 445-463. Guidotti, Rolandino. “Close Companies in Italy And The Societas Privata Europaea” Riproduzione riservata. (13 Februari 2014). Hlm. 1. Harahap, M. Yahya. “Separate Entity, Limited Liability, dan Piercing The Corporate Veil.” Jurnal Hukum Bisnis Vol.26 No.3 (2007). Hlm. 45-47. Khairandy, Ridwan. “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.” Jurnal Hukum Bisnis Vol. 26 No. 3 (2007). Hlm. 6. Kurniawan. “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif.” Mimbar Hukum Vol. 26 No. 1 (Februari 2014). Hlm. 70-83. 494 Rambing, Nicky Yitro Matrio. “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia” Lex Privatum Vol. I (April-Juni 2013). Hlm.72. Salim, Fauzan. “Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)” Recital Review Vol. 2 No. 2 (2020). Hlm. 140-156. Sinaga, Niru Anita. “Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Vol. 8 (2 Maret 2018). Hlm. 17. Turner, John D. “The Development of English Company Law Before 1900”, QUCEH Working Paper Series (2017). Hlm.2. Victorius, Pangemanan Michael. “Pendirian Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.” Lex Privatum Vol. IV No. 5 (Juni 2016). Hlm. 105-112. Wahyuni, Verti Tri. “Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)” Jurnal Hukum Novelty Vol. 8 No.2 (Agustus 2017). Hlm. 201-215. D. Internet Ali. “Hukum Waris Islam Tak Mengenal Hak Ingkar”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18310/hukum-waris-islam-takmengenal- hak-ingkar?page=all. Ambientale, Dipartimento di Ingegneria Civile e. “Fiscal Code Application”, http://www.dica.polimi.it/en/internazionalizzazione/welcome-office/italianfiscal- code. Boyd, Ken. “Single-member LLCs vs. sole proprietorships: Registering your business” https://quickbooks.intuit.com/r/structuring/the-single-member-llc-an-idealchoice- for-solopreneurs/. Corporation, CT. "The Limited Liability Company Handbook." https://foleypearson.com/global_pictures/CT_Corp_LLC_Handbook_2012.pdf. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. “Naskah Akademis RUU Cipta Kerja”https://pusatdata.hukumonline.com/js/pdfjs/web/viewer.html?file=/ pusatdata/viewfile/lt5e44bf2d0bfe2/parent/lt5e44b818ae3f4. Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik. “KBBI Daring” https://kbbi.kemdikbud.go.id/,. Kompas. “DPR Sahkan “Omnibus Law” Undang-Undang Cipta Kerja”, https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/18002101/dpr-sahkan-omnibuslaw- undang-undang-cipta-kerja . 495 Piper, DLA. https://www.dlapiperintelligence.com/goingglobal/corporate/index.html? t=28-minimum-number-of-shareholders-required, diakses 21 Oktober 2020. PLN, PT. (Persero), “Daftar Informasi Publik”,https://web.pln.co.id/statics/uploads/2017/05/Info-KIP-1_Nama-dan- Kedudukan-Perusahaan.pdf. Suotmaa, Jessica. “Top 3 Differences Between A Sole Proprietor and Single Limited Liability Company” http://www.lumlawgroup.com/sole-proprietor-singlemember- limited-liability-company-llc/.

Download

Share

COinS