Abstract
The legal status of children born out of wedlock constitutes a significant issue in Indonesian family law. In Indonesia, the recognition of children is regulated through various statutory provisions, including the Civil Code, the Marriage Law, and regulations in the field of population administration, which collectively govern the requirements, procedures, and legal consequences of the recognition of children born out of wedlock. The legal issues examined in this study focus on two main aspects: first, whether the prevailing laws and regulations in Indonesia concerning the recognition of children have adequately accommodated the best interests of the child; and second, whether the judicial reasoning applied in Decision Number 234/Pdt.P/2025/PN Ptk is consistent with the applicable laws and regulations. This study employs a normative juridical research method with a descriptive approach and qualitative analysis. The findings indicate that the existing legal framework governing the recognition of children in Indonesia has not fully accommodated the best interests of the child. Furthermore, in Decision Number 234/Pdt.P/2025/PN Ptk, the court has not applied the legal requirements for the recognition of children in accordance with the prevailing laws and regulations
Bahasa Abstract
Kedudukan hukum anak luar kawin merupakan salah satu isu penting dalam hukum keluarga di Indonesia. Di Indonesia, pengakuan anak diatur melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Perkawinan, serta peraturan di bidang administrasi kependudukan, yang secara keseluruhan mengatur syarat, tata cara, dan akibat hukum dari pengakuan anak luar kawin. Permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek penting: pertama, apakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengakuan anak sudah mengakomodir kepentingan anak; kedua, bagaimana kesesuaian pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PN Ptk dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normative dengan tipe deskriptif dan metode kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pengakuan anak belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan anak. Dalam Nomor 234/Pdt.P/2025/PN Ptk, hakim juga belum menerapkan penetapan pengakuan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
References
-
Recommended Citation
Suherto, Rahma Qyrana; Hartati, Endah; and
(2026)
"Studi Kasus Penetapan Nomor 234/Pdt.P/2025/PN Ptk Mengenai Pengakuan Anak Oleh Ibu Setelah Ayah Dari Anak Meninggal Dunia,"
Lex Patrimonium: Vol. 5:
Iss.
1, Article 6.
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol5/iss1/6
Included in
Civil Law Commons, Contracts Commons, Family Law Commons, Torts Commons