Implementasi Kebijakan Peraturan ANRI 6/2021 pada Fungsi Kearsipan Sekretariat Ditjen Kementerian X RI

Authors

Namira Rahmi Zahara, Universitas IndonesiaFollow
Nina Mayesti, Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

Abstract

This study discusses the Policy Implementation of ANRI Regulation 6/2021 on The Archives Functions of the Secretariat of the Directorate General of Ministry X RI by using the concept of policy implementation George C. Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with a case study method. This study concludes that implementing the ANRI 6/2021 regulation at the Secretariat of the Directorate General still needs to improve or is not optimal in every influencing factor. This research suggests that the Secretariat of the Directorate General needs commitment, honesty, and also a perspective in providing the same EAM information from leaders to implementers in implementing policies, UK1 as archivist supervisor at Ministry X in order to speed up the process of making derivative regulations in the form of Minister X Regulations regarding EAM.

Bahasa Abstract

Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Peraturan ANRI 6/2021 Pada Fungsi Kearsipan Sekretariat Ditjen Kementerian X RI dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan implementasi peraturan ANRI 6/2021 di Sekretariat Ditjen masih terdapat kekurangan atau belum optimal di setiap faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini memberikan saran Sekretariat Ditjen perlu adanya komitmen, kejujuran dan juga perspektif dalam memberikan informasi PAE yang sama dari para pimpinan hingga implementator dalam melaksanakan kebijakan, UK1 sebagai pembina kearsipan di Kementerian X agar dapat mempercepat proses pembuatan aturan turunan berupa Peraturan Menteri X tentang PAE.

References

Adiwinarni, N., Puspita, D. R., & Rosyadi, S. (2020). Membaca aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dalam kebijakan publik: Studi implementasi program pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dinas sosial kabupaten Cilacap. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 11(1).

Ardha, J. I., & Kurniawan, A. T. (2017). Implementasi sistem administrasi perkantoran dalam pengelolaan arsip inaktif: Studi kasus penanganan arsip inaktif di gedung arsip PT. Pelindo III (Persero) cabang Tanjung Emas Semarang. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 6(1), 41-50.

Ashfahani, S. (2019). Implementasi keterbukaan dan dukungan dalam komunikasi antarpribadi (studi komunikasi pimpinan dan karyawan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju). Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA, 11(01), 38-52. https://doi.org/10.2354-8193

Aslinda, I. M. A. (2018). Model kebijakan publik dan teori perubahan kebijakan. Yogyakarta: K-Media.

Carl Van Horn & Donal Van Meter. (1975). Model-model dalam kebijakan implementasi. Yogyakarta.

Chairina, C., & Candrasa, L. (2022). Peran manajemen arsip dalam pengamanan data base. AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society), 2(4), 29-35.

Chrisnatalia, S. G., & Rahadi, D. R. (2020). Komunikasi digital pada pembelajaran secara daring dimasa pandemi Covid-19. Jurnal Bonanza: Manajemen dan Bisnis, 1(2), 56-65.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approach (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). Implementasi kebijakan vaksinasi covid-19 di Kota Medan menggunakan teori Edward III. FLORONA: Jurnal Ilmiah Kesehatan, 1(2), 59-64.

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Inc.

Edyanto, E., Agustang, A., Idkhan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 5(4).

Guntoro, D. (2020). Implementasi kebijakan anggaran menuju good governance. Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 11(5), 847-857. https://doi.org/10.54783/jv.v11i5.250

Hasbullah, H. M. (2015). Kebijakan pendidikan: Dalam perspektif teori, aplikasi, dan kondisi objektif pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Herabudin. (2016). Studi kebijakan pemerintah dari filosofi ke implementasi. Bandung: CV Pustaka Setia.

Kartawidjaja, D. (2018). Kebijakan Publik Analisis Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Alfabeta, Bandung.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1332/2022 tentang uraian tugas dan fungsi organisasi Kementerian Kesehatan dan pembentukan tim kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Maranda, H. (2018). Teori dan model implementasi kebijakan publik. Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

Mubarok, M. M. (2019). Implementasi kebijakan tentang pemungutan retribusi pasar oleh unit pelaksana teknis pasar Talaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majalengka tahun 2018 (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Muhidin, S. A., Winata, H., & Santoso, B. (2016). Pengelolaan arsip digital. JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen), 2(3), 178-183.

Nalendra, A. R. A., Waty, S., & Suhaila, A. (2018). Implementasi kebijakan dan budaya organisasi terhadap kualitas pelayanan publik. Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, 2(1), 141-148.

Nawi, H. R. (2017). Perilaku kebijakan organisasi (Vol. 1). Sah Media.

Pamungkas, D. R. (2021). Penerapan pemberkasan arsip elektronik pada aplikasi Nadine di lembaga National Single Window. Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik.

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang pengelolaan arsip elektronik.

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Arsip Nasional Republik Indonesia.

Posagi, H. A., Lengkonh, F., & Dengo, S. (2020). Komunikasi dalam implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Administrasi Publik, 6(94).

Prasojo, H., & Kartini, M. T. (2022). Konsep pengelolaan arsip digital untuk mendukung percepatan pelayanan publik dan informasi publik di Universitas Jenderal Soedirman. Prosiding, 11(1).

Putra, R. H., & Khaidir, A. (2019). Concept of George C. Edwards III on implementation of regional regulations No. 12 of 2017 concerning youth in granting youth service in West Sumatera. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), 15(1), 236-242.

Ramadhani, A. S., & Hardjati, S. (2020). Implementasi kebijakan command center 112 di Surabaya. Public Administration Journal of Research, 2(2), 209-222.

Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis persiapan implementasi program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga (indikator 8: kesehatan jiwa) di kota Depok tahun 2018. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI, 7(02), 64-73.

Rustam, M. (2014). Pengantar pengelolaan arsip elektronik. Universitas Terbuka.

Sari, Y. P. (2018). Analisis implementasi pengelolaan arsip elektronik di Sentral Arsip PT. Semen Padang Sumatera Barat. Jurnal Ecogen, 1(2), 385-389.

Soemohadiwidjojo, A. T. (2014). Mudah menyusun SOP. Jakarta: Penebar PLUS+ (Penebar Swadaya Group).

Solichin, M. (2015). Implementasi kebijakan pendidikan dan peran birokrasi. Religi: Jurnal Studi Islam, 6(2), 148-178.

Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, D., Permana, Y., Permana, H. B., Nurhudin, R., Silvia, S., & Oktaviana, T. (2020). Penyimpanan arsip di kantor pertahanan Kabupaten Sumedang. Journal of Regional Public Administration (JRPA), 5(1), 48-67.

Sunarti, N. (2016). Implementasi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2(2), 789-796.

Tedjakusuma, F., & Sutanto, E. M. (2015). Komunikasi antar karyawan etnis Jawa dan Tionghoa. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 17(2), 167-176.

Umiyati, H., et al. (2022). MSDM dalam organisasi. CV Widina Media Utama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Vollstedt, M., & Rezat, S. (2019). An introduction to grounded theory with a special focus on axial coding and the coding paradigm. Compendium for Early Career Researchers in Mathematics Education, 13(1), 81-100.

Winarno B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus, Edisi dan. Yogyakarta: Media.

Yuanita, S. K. S., Yaswinda, Y., & Movitaria, M. A. (2022). Evaluasi model CIPP program diklat berjenjang tingkat dasar untuk meningkatkan kompetensi pendidik anak usia dini di Kota Payakumbuh. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3427-3440.

Recommended Citation

Zahara, Namira Rahmi and Mayesti, Nina (2024) "Implementasi Kebijakan Peraturan ANRI 6/2021 pada Fungsi Kearsipan Sekretariat Ditjen Kementerian X RI," Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan dan Kearsipan: Vol. 26: No. 1, Article 2.
DOI: 10.7454/JIPK.v26i1.1103
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/jipk/vol26/iss1/2