•  
  •  
 

Abstract

This study aims to analyze the implementation of archival policies in the Directorate General of Regional Autonomy, Ministry of Home Affairs (Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri). This research was conducted using a postpositivist approach and qualitative data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation studies. The results of the study indicate that almost all the variables of policy implementation support the archival implementation at the Directorate General of Regional Autonomy. However, there are still some indicators that need to be improved, namely the limited number of archiving Human Resources (SDM), the mindset of the State Civil Apparatus (ASN) towards archival management and the absence of Archival Standard Operating Procedures (SOP).

Bahasa Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaran kearsipan di Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan postpositivis dan teknik pengumpulan data kualitatif berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh variabel implementasi kebijakan mendukung penyelenggaraan kearsipan Di Ditjen Otonomi Daerah. Namun, masih ada beberapa indikator yang harus diperbaiki, yaitu jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan yang sedikit, mindset Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap pengelolaan arsip dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) kearsipan.

References

  1. Anderson, J. E. (2003). Public Policymaking (Fifth). Houghton Mifflin Company.
  2. Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik (Cetakan ke). CV. Pustaka Setia.
  3. Anggraini, R. (2014). Persepsi Para Pengambil Kebijakan Terhadap Implementasi Undang-Undang RI No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan pada Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Jawa Timur. 3(3), 688–700. http://repository.unair.ac.id/id/eprint/15811
  4. Birkland, T. A. (2011). An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making (Third). Taylor & Francis.
  5. Creswell, J. W. (2009). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Research Design Qualitative Quantitative and Mixed Methods Approaches. SAGE Publications, Inc.
  6. Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Kedua). Gadjah Mada University Press.
  7. Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press. https://archive.org/details/implementingpubl0000edwa/page/n5/mode/2up
  8. Gaus, N., Yunus, M., Karim, A., & Sadia, H. (2019). The analysis of policy implementation models in higher education: the case study of Indonesia. Policy Studies, 40(1), 92–109. https://doi.org/10.1080/01442872.2018.1539224
  9. Handayani, T. (2018). Inovasi Sebagai Solusi pada Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan. Anuva, 2(4), 413. https://doi.org/10.14710/anuva.2.4.413-428
  10. Kementerian Dalam Negeri. (2020). Usul Penambahan Jumlah Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
  11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, (2017).
  12. Kumolo, T. (2021). Mengawal Visi Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin: Mewujudkan Birokrasi yang Kapabel, Akuntabel, dan Melayani (Pertama).
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, (2016).
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, (2017).
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, (2018).
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (2021).
  17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, (2019).
  18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, (2020).
  19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2021). Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020.
  20. Mius, A., Suradinata, E., Ilham, M., & Djaenuri, H. M. A. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKSI TERBUKA DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU. Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 49–73. https://doi.org/10.33701/jkp.v2i1.917
  21. Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edwards III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. Journal of Public Administration Studies, 005(01), 33–38. https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7
  22. Prasojo, E. (2009). Reformasi kedua: melanjutkan estafet reformasi. Salemba Humanika.
  23. Prasojo, E. (2020). Memimpin Reformasi Birokrasi: Kompleksitas dan Dinamika Perubahan Birokrasi Indonesia (Revisi). Kencana.
  24. Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures, 1–15. https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=360656420083251686&btnI=1&hl=id
  25. Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.
  26. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (2009).
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (2012).
  28. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis, (2017).
  29. Tim Pengawas Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). Berita Acara Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Nomor : Ak.01.00/271/2021.
  30. Utama, F. A. (2016). Meritokrasi Di Berbagai Negara Di Dunia (Perbandingan Konstitusi). Jurnal Civil Service, 10(2), 17–27.
  31. Widodo, J. (2018). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik (Kesepuluh). Media Nusa Creative.
  32. Yunus, Y. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis Di PT. Konstrindo Putra Perkasa Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Katalogis, 258–267. http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/16689

Download

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.