Abstract
The community's dependence on the forest makes the community's position vulnerable when access to the forest is restricted. The restrictions on community access to forests impact on emerging social problems such as poverty, conflict, and illegal logging. Responding to this problem, the government rolled out a social forestry program to improve people's lives. This research uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, semi-structured interviews, and documentation to study in depth how the community development stages are implemented in the social forestry program in Burno Village. The results showed that there were community development efforts from CDK Lumajang to LMDH Wono Lestari and Pesanggem, especially in capacity building activities. This is intended so that Pesanggem who gets management rights to the forest can utilize the potential of forest resources in a planned and organized manner to create an increase in community welfare. The realization of the social forestry Burno Village doesn't only focus on managing the forest area (on-farm), but is also directed to developing business potential outside the forest area (off-farm).
Bahasa Abstract
Ketergantungan masyarakat terhadap hutan menjadikan posisi masyarakat sangat rentan ketika akses terhadap hutan dibatasi. Pembatasan akses masyarakat terhadap hutan menyebabkan munculnya masalah sosial seperti kemiskinan, konflik, dan illegal loging. Merespon masalah tersebut, Pemerintah menggulirkan program perhutanan sosial sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi tahapan pengembangan masyarakat dalam program perhutanan sosial di Desa Burno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya pengembangan masyarakat dari pihak CDK Lumajang kepada LMDH Wono Lestari maupun Pesanggem, terutama dalam bentuk capacity building. Hal ini dimaksudkan agar Pesanggem yang mendapatkan hak kelola terhadap hutan memiliki kemampuan dalam memanfaatkan potensi sumber daya hutan secara terencana dan terorganisir sehingga tercipta peningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Realisasi program perhutanan sosial di Desa Burno tidak hanya memfokuskan pada kelola kawasan hutan saja (on farm), tetapi juga diarahkan untuk mengembangkan potensi usaha di luar kawasan hutan (off farm).
Recommended Citation
Faizal, Ahmad Nur and Sunan, Moch. Ilham Noer
(2023)
"IMPLEMENTASI TAHAPAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL,"
Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial: Vol. 24:
No.
1, Article 3.
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/jiks/vol24/iss1/3
