DOI
10.7454/jurnalkessos.v21i1.253
Abstract
National Health Insurance (JKN) is one of the policies to support the implementation of social development programs in Indonesia. This is in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, where the state provided social protection to achieve social justice. One of the determining factors for the success of the JKN program participation aspect. The SJSN Law of 2004 binds citizens to participate in this program without exception. JKN was first implemented in 2014 with coverage target is 95% of population until 2019. But in its development, up to 2020 the coverage of membership is 82.7%. This study aims to determine the dynamics in JKN program policy planning from the aspect of participation. This research used a qualitative method to analyse the dynamics of policy planning from stakeholders related to JKN in the Bappenas. Researchers conducted in-depth interviews with relevant officials in Bappenas and do some documentation studies. Documentation study data sourced from various planning documents from 2014 to 2019. The results showed that there were very optimistic targets related to participation, this target directly affected the quality of the JKN program, one of which was the current deficit condition. It is necessary to re-calculate the Universal Health Coverage target in Indonesia. Some obstacles that occur include differences in understanding of the program, institutional and funding problems, inconsistencies of participants and data.
Bahasa Abstract
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan sosial di Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945, dimana negara hadir melalui perlindungan sosial untuk mewujudkan keadilan sosial. Salah satu faktor penentu keberhasilan program JKN adalah aspek partisipasi masyarakat. UU SJSN tahun 2004 mengikat warga negara untuk ikut serta dalam program ini tanpa terkecuali. JKN pertama kali diimplementasikan pada tahun 2014 dengan target cakupan kepesertaan sampai dengan akhir 2019 adalah 95%. Namun dalam perkembangannya, sampai dengan tahun akhir tahun 2019 cakupan kepesertaan adalah 85,3%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika dalam perencanaan kebijakan program JKN dari aspek kepesertaan. Metode penelitian menggunakan studi kualitatif untuk menganalisis dinamika perencanaan kebijakan dari pemangku kepentingan terkait JKN di Kementerian PPN/Bappenas. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pejabat terkait di lingkungan Bappenas dan studi dokumentasi. Jumlah informan sebanyak empat (4) orang. Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi dari berbagai dokumen perencanaan sejak tahun 2014 sampai 2019. Hasil penelitian menunjukkan terdapat target yang sangat optimis terkait kepesertaan, target ini mempengaruhi secara langsung kualitas dari program JKN, salah satunya adalah kondisi defisit yang saat ini terjadi. Perlu dilakukan kalibrasi ulang terhadap target Universal Health Coverage di Indonesia. Beberapa hambatan yang terjadi antara lain perbedaan pemahaman program, masalah kelembagaan dan pendanaan, inkonsistensi peserta dan data.
Recommended Citation
Oldistra, Feby and Machdum, Sari Viciawati
(2020)
"ANALISIS PERENCANAAN KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DARI ASPEK KEPESERTAAN DI KEMENTRIAN PPN/BAPPENAS,"
Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial: Vol. 21:
No.
1, Article 10.
DOI: 10.7454/jurnalkessos.v21i1.253
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/jiks/vol21/iss1/10
Included in
Community-Based Learning Commons, Community-Based Research Commons, Community Health Commons, Counseling Commons, Disability Studies Commons, Family, Life Course, and Society Commons, Gerontology Commons, Inequality and Stratification Commons, Marriage and Family Therapy and Counseling Commons, Nonprofit Studies Commons, Organization Development Commons, Other Mental and Social Health Commons, Social Justice Commons, Social Policy Commons, Social Psychology and Interaction Commons, Social Welfare Commons, Social Work Commons, Substance Abuse and Addiction Commons