Abstract
Indonesia has the world's largest Muslim population and sends the most pilgrims to Saudi Arabia. The Hajj Health Istithaah Policy in Minister of Health Regulation Number 15 of 2016 is the government's effort to carry out health screening for pilgrims before leaving so that they can perform the Hajj in a healthy and independent condition. This research was conducted using a qualitative approach by collecting data through in-depth interviews and document reviews. In this study, Walt and Gilson's Policy Triangle Model was used as a reference for reviewing the Hajj health istithaah policy, especially in the content section of the document and its implementation. The aspects reviewed are the harmonization and relevance of policy content and implementing regulations for the Hajj pilgrimage. Monitoring and evaluation are carried out to monitor the progress and development of policies. Revisions and simplifications of the substance of the policy based on the results of discussions and suggestions from stakeholders are used as input to make improvements to the content of the Hajj health istithaah policy. The conclusion of the review results shows that the policy has been implemented correctly from the center to the regions; research recommendations need revision and simplification of the substance of the Hajj Health Istithaah Policy, as well as other efforts so that pilgrims can achieve health istithaah conditions before leaving to perform the pilgrimage in Saudi Arabia.
Bahasa Abstract
Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia dan mengirimkan jamaah haji terbanyak ke Arab Saudi. Kebijakan Istithaah Kesehatan Haji dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bagi jamaah sebelum berangkat agar dapat menunaikan ibadah haji dalam kondisi sehat dan mandiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Dalam penelitian ini Model Segitiga Kebijakan Walt dan Gilson dijadikan acuan untuk mengkaji kebijakan istithaah kesehatan haji khususnya pada bagian isi dokumen dan implementasinya. Aspek yang ditinjau adalah harmonisasi dan relevansi muatan kebijakan dan peraturan pelaksanaan ibadah haji. Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk memantau kemajuan dan perkembangan kebijakan. Revisi dan penyederhanaan substansi kebijakan berdasarkan hasil diskusi dan saran dari pemangku kepentingan digunakan sebagai masukan untuk melakukan perbaikan terhadap konten kebijakan istithaah kesehatan haji. Kesimpulan hasil review menunjukkan bahwa kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik mulai dari pusat hingga daerah; rekomendasi penelitian perlu adanya revisi dan penyederhanaan substansi Kebijakan Istithaah Kesehatan Haji, serta upaya lain agar jamaah dapat mencapai kondisi istithaah kesehatan sebelum berangkat menunaikan ibadah haji di Arab Saudi.
Recommended Citation
Idris, Salman Mauluddin and Nurwahyuni, Atik
(2024)
"Policy Content Analysis in Minister of Health Regulation Number 15 of 2016 about Hajj Health Istithaah,"
Journal of Indonesian Health Policy and Administration: Vol. 9:
No.
2, Article 4.
DOI: 10.7454/ihpa.v9i2.8270
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/ihpa/vol9/iss2/4
Included in
Health Policy Commons, Health Services Administration Commons, Health Services Research Commons