Relationship of Remuneration Policy to the Performance of Specialist Doctors in the Kramat Jati Regional General Hospital in 2022

Authors

Roy Michael Suranta, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia, Depok, IndonesiaFollow
Ascobat Gani, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia, Depok, IndonesiaFollow
Adang Bachtiar, Faculty of Public Health, Universitas Indonesia, Depok, IndonesiaFollow

Abstract

The number and types of hospitals in Jakarta are constantly increasing, causing competition for customers or patients. Hospitals owned by the DKI Jakarta provincial government face challenges in providing specialist doctor services with the best performance for the community, this is closely related to the rewards offered to specialist doctors. One of the regional government's efforts to improve the performance of specialist doctors is by issuing regulations on remuneration for hospitals. This research aims to determine the relationship between remuneration policy and the performance of specialist doctors at Kramat Jati Regional Hospital. The research was conducted using a case study method with a qualitative approach. The research was conducted on 11 specialist doctors using questionnaires and in-depth interviews with informants. The results of the study found that the implementation of the remuneration policy at Kramat Jati Regional Hospital increased the average income of specialist doctors by 42.9% of the income of specialist doctors before the implementation of remuneration. This study also found that the implementation of remuneration policies at Kramat Jati Regional Hospital was related to the quantity performance of specialist doctors.

References

1. Sonia I, Handini MC, Brahmana NE, Ketaren SO, Sitorus MEJ. HUBUNGAN ANTARA 5 ASPEK QUALITY OF WORK LIFE DENGAN KINERJA DOKTER Survei Pada Dokter RSUD Kota Pinang Tahun 2021. PREPOTIF J Kesehat Masy. 2021;6(1):151–60.
2. Hartono S, Fitriani AD, Afriany M. Faktor Individu Dan Kepuasan Kerja Dengan Pendapatan Tenaga Medis Spesialis Di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai. J Ilm Kesehat. 2021;11(2):39–46.
3. Dewi EK. Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2016 Di RSUD Pesanggrahan Tahun 2017. J Adm Rumah Sakit Indones. 2017;4(1):24–34.
4. Dinas Kesehatan J. Laporan jumlah Rumah Sakit jakarta tahun 2022 Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jakarta; 2022.
5. Mangkunegara A. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Rosdakarya; 2004.
6. Gubernur DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Remunerasi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah. 2021 p. 9–11.
7. Ilyas Y. Kinerja Teori, Penilaian dan Penelitian. Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia; 2012.
8. Adamy M. Buku Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Praktek dan Penelitian. Aceh: Unimal Press; 2016.
9. Gubernur DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penilaian Kinerja. 2020 p. 18.
10. Gubernur DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai. 2020 p. 19.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Jakarta. kontrak dokter spesialis RSUD. 2022. p. 3–7.

Bahasa Abstract

Jumlah dan jenis rumah sakit di Jakarta setiap waktu semakin meningkat dan menyebabkan timbulnya kompetisi untuk mendapatkan pelanggan atau pasien. Rumah sakit milik pemerintah provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam hal menyediakan layanan dokter spesialis dengan kinerja terbaik untuk masyarakat, hal ini erat kaitannya dengan imbalan yang ditawarkan kepada dokter spesialis. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis adalah dengan mengeluarkan peraturan pemberian remunerasi bagi Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebijakan remunerasi dengan kinerja dokter dokter spesialis di RSUD Kramat Jati. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada 11 dokter spesialis dengan kuesioner dan wawancara mendalam kepada informan. Hasil studi menemukan bahwa implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Kramat Jati meningkatkan rata-rata pendapatan dokter spesialis sebesar 42.9% dari pendapatan dokter spesialis sebelum pemberlakuan remunerasi. Studi ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Kramat Jati memiliki hubungan terhadap kinerja dokter spesialis secara kuantitas.

Recommended Citation

Suranta, Roy Michael; Gani, Ascobat; and Bachtiar, Adang (2024) "Relationship of Remuneration Policy to the Performance of Specialist Doctors in the Kramat Jati Regional General Hospital in 2022," Journal of Indonesian Health Policy and Administration: Vol. 9: No. 1, Article 4.
DOI: 10.7454/ihpa.v9i1.7982
Available at: https://scholarhub.ui.ac.id/ihpa/vol9/iss1/4