Abstract
Prolonged health problems have been recurring for a long time have raised questions about health program and its supervisory. The supervisory function carried out by Commission IX of the DPR RI on its partners from the government continues to be carried out in various ways. However, analysis has never been conducted to assess whether the various supervisory activities have been effective. This study uses a qualitative method based on phenomena, symptoms, facts, or social informants. Informants are determined directly based on the principles of appropriateness and adequacy. The data is then converted into transcript form, then analyzed, and a Logical Framework is created. This study shows that Commission IX's supervision of the Primary Care Doctor (Dokter Layanan Primer/DLP) Program is ineffective because the program is regulated in the Medical Education Law which is a product of Commission X DPR RI and involves The Ministry of Research and Education (Kemenristekdikti), which is not a working partner of Commission IX DPR RI. Supervision by Commission IX of DPR RI on work partners can positively influence partners' performance improvement. However, it is difficult to conclude that the increase in performance is entirely due to oversight from Commission IX of DPR RI. The supervisory function of Commission IX DPR RI for the DLP Program did not work effectively because the program was regulated in the Medical Education Law which was a product of Commission X DPR RI and involved Kemenristekdikti which was not a working partner of Commission IX DPR RI.
Bahasa Abstract
Masalah kesehatan yang berkepanjangan memunculkan pertanyaan tentang program kesehatan dan pengawasannya. Fungsi pengawasan yang dilakukan Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerjanya dari pemerintah terus dilakukan dengan berbagai cara. Namun, belum pernah dilakukan analisis untuk menilai apakah berbagai kegiatan pengawasan tersebut telah berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan fenomena, gejala, fakta, atau informan sosial. Informan ditentukan secara langsung berdasarkan prinsip kepatutan dan kecukupan. Data tersebut kemudian diubah menjadi bentuk transkrip, kemudian dianalisis, dan dibuatlah Logical Framework. Kajian ini menunjukkan bahwa pengawasan Komisi IX terhadap Program DLP tidak efektif karena program tersebut diatur dalam UU Pendidikan Dokter yang merupakan produk Komisi X DPR RI dan melibatkan Kementarian Pendidikan dan Riset (Kemenristekdikti) yang bukan merupakan mitra kerja Komisi IX DPR RI. Pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap mitra kerja dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja mitra kerja. Namun, sulit untuk menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja tersebut sepenuhnya karena pengawasan Komisi IX DPR RI. Fungsi pengawasan Komisi IX DPR RI terhadap Program DLP tidak berjalan efektif karena program tersebut diatur dalam UU Pendidikan Kedokteran yang merupakan produk Komisi X DPR RI dan melibatkan Kemenristekdikti yang bukan mitra kerja Komisi IX DPR RI.
Recommended Citation
Bahar, Ardiansyah and Achadi, Anhari
(2021)
"ANALYSIS IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISION ROLE COMMISSION IX OF DPR RI IN THE HEALTH PROGRAM FOR THE 2014-2019 PERIOD: CASE STUDY IN THE PRIMARY CARE DOCTOR PROGRAM,"
Journal of Indonesian Health Policy and Administration: Vol. 6:
No.
3, Article 1.
DOI: 10.7454/ihpa.v6i3.3191
Available at:
https://scholarhub.ui.ac.id/ihpa/vol6/iss3/1
