•  
  •  
 

Abstract

Back-Referral Program (PRB) is one way to improve the quality of the health services for BPJS participants in conducting quality control and cost control. The unavailability of pharmacies and drugs for PRB causes the PRB program not to run optimally, thus increasing the catastrophic disease sufferers and absorbing big claims in JKN. This study is qualitative research with a descriptive approach using the method of in-depth interviews and document review. The research informants' criteria were: the elements of the leadership and policy management officers in the DKI Jakarta Provincial Health Office, Central Jakarta Health Office, Central Jakarta BPJS Health Center, Central Jakarta District Health Center, and Central Jakarta PRB Pharmacy. The results showed that the implementation performance was not optimal, which was influenced by policy standards and objectives, resources, communication between organizations, the implementers' attitude, the implementing organization's characteristics, and the economic, social, and politics. Coordination, commitment, and evaluation of activities from the Ministry of Health, BPJS Health, Government Service Goods Procurement Policy Institute, and DKI Jakarta Provincial Health Office are needed in terms of the availability of this PRB drug

Bahasa Abstract

Program Rujuk Balik (PRB) merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS dalam melakukan kendali mutu dan kendali biaya. Ketersediaan Apotek PRB dan ketidaktersediaan obat di Apotek PRB menyebabkan PRB bagi pasien yang membutuhkan obat berjalan tidak maksimal, dapat meningkatkan penderita penyakit katastropik dan menyerap klaim besar dalam JKN . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kriteria informan penelitian adalah unsur pimpinan dan petugas pengelola kebijakan pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat, Subdistrict primary healthcare Se-Jakarta Pusat dan Apotek PRB Se-Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi belum optimal yang dipengaruhi oleh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, sikap para pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial serta politik. Diperlukan koordinasi, komitmen dan evaluasi kegiatan dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam hal ketersediaan obat PRB ini.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.