•  
  •  
 

Abstract

The purpose of this article is to critic the urgency for Indonesia to apply the illicit enrichment. Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption. Even thought, it has been regulated in corruption and money laundering regime, Indonesia has not carried out comprehensive harmonization Article 20 concerning the illicit enrichment. This paper discuses two issues, how the concept of illicit enrichment in corruption crimes is based on the convention? Then, how Indonesian should regulate the illicit enrichment? To answer those questions, the researchers use comparative law approach, specific to regulation and application of unexplained wealth in Australia. The results of this study show that Indonesia still require to criminalizing the illicit enrichment under the ultimum remedium principle.

Bahasa Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan catatan kritis mengenai urgensi Indonesia untuk menerapkan illicit enrichment. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), walaupun sudah diatur secara terbatas di dalam ketentuan rezim tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, akan tetapi Indonesia belum melakukan harmonisasi secara komprehensif terhadap ketentuan Pasal 20 tentang illicit enrichment. Tulisan ini akan membahas dua hal, bagaimana konsep illicit enrichment dalam tindak pidana korupsi berdasarkan UNCAC? Lalu, bagaimana seharusnya penerapan pengaturan illicit enrichment di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, para penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum, secara spesifik terhadap pengaturan unexplained wealth di Australia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia masih perlu mengkriminalisasi illicit enrichment dengan prinsip ultimum remedium.

References

BUKU

Arief, Barda Nawawi. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan kejahatan. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Hamzah, Andi. (1991). Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hatta, Muhammad. (2019). Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime). Banda Aceh: Unimalpress.

Komisi Pemberantasan Korupsi (2009). Menggagas perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan.

Mochtar, M. Akil. (2006). Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi. Jakarta: Q-Communication.

Moeljatno. (2008).Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,

Pohan, Agustinus, et.al,. (2012). Hukum Pidana dalam Perspektif, Bali: Pustaka Larasan

JURNAL

Ajie, Radita. (2015). “Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) dan Implementasinya di Indonesia”. Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 3.

Bartels, Loranam. (July, 2010). “Unexplained Wealth Laws in Australia” Australian Institute of Criminology: Criminology Research Council, No. 395.

Gray, Anthony. (2012). “The Compatibility of Unexplained Wealth Provisions and ‘Civil Forfeiture Regimes with Kable”. Law & Justice Journal, Vol. 12 No. 2.

Hamilton, Booz Allen. (2012). “Comparative Evaluation of Unexplained Wealth Orders”. US Department of Justice.

Istiqomah, Milda. (Juni, 2016). “Kebijakan Formulasi Pengaturan “Illicit Enrichment” Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Jurnal Media Hukum, Vol. 23 No. 1.

Palma, Alvon Kurnia. (2014). “Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) di Indonesia”. Indonesia Corruption Watch.

Prahassacitta, Vidya. (2017). “Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia; Suatu Perbandingan Dengan Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan”. Jurnal Hukum dan Pembangunan 47 No. 1

Prahassacitta, Vidya. (2016). “The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept an Effective Criminal Policy?”. Jurnal Humaniora. Vol. 7 No. 4.

Susanti, Laras. (2015). “Criminal Liability of Public Officials for Illicit Enrichment: Comparing Approaches of the Use of Indirect Methods of Proof in Investigating Illicit Enrichment in Indonesia and United States. Jurnal Hukum Internasional. Vol 13, No. 1.

Setiawan, Peter J. (2017). “Instrumen Hukum Unexplained Wealth Order dalam Rezim Hukum Anti Pencucian Uang di Indonesia”. Jurnal Magister Hukum, Argumentum. Vol. 3, No. 2.

Hiariej, Eddy O.S. (2012). Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

INTERNET

Australian Reform Commission (2016, Januari). Laws that interfere with property rights https:// www.alrc.gov.au/publication/traditional-rights-and-freedoms-encroachments-by-commonwealth-laws-alrc-report-129/19-personal-property-rights/laws-that-interfere-with-property-rights-2/

Australian Federal Police (2020, November). (online) tersedia di WWW: https://www.afp.gov.au/ news-media/media-releases/wa-man-stripped-almost-1-million-assets-afp-unexplained-wealth-case

Giersch, Carsten. senior partner in Lexis Nexis. “Poltical Corruption and the Assessment of Politically Exposed Person https://risk.lexisnexis.com/global/-/media/files/business/white-paper/ lexisnexis%20%20political%20corruption%20and%20the%20assessment%20of%20 politically%20expo%20pdf.pdf

Crime and Corruption Commission, Unexplained Wealth indicators:https://www.ccc.wa.gov.au/ Unexplained-Wealth-Indicators

Komisi Pemberantasan Korupsi (2020), Data Statistik Laporan LHKPN tahun 2019: https://www. kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/statistik-pelaporan-lhkpn

Komisi Pemberantasan Korupsi (2021, Januari). https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan

Parliamentary Bills Legislation (September, 2018): https://www.aph.gov.au/Parliamentary_ Business/Bills_Legislation/bd/bd1819a/19bd027

Parliament of Australia, (2012, Juli). “Australia’s performance against Anti-corruption treaty reviewed” https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/ Parliamentary_Library/FlagPost/2012/July/Australias_performance_against_Anti-corruption_treaty_reviewed

PWC, unexplained wealths order, https://www.pwc.com/m1/en/tax/documents/private-business-publications/unexlpained-wealth-orders Transparency International “Corruption Perception Index 2020 https://www.transparency.org/en/ cpi/2020/index/nzl

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption

Proceeds of Crime Act (POCA) 2002 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konvensi

United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) Mexico, 2003 Rome Statute, 1998

Included in

Criminal Law Commons

Share

COinS