•  
  •  
 

Abstract

Bahasa Prancis memiliki unsur maskulin dan feminin yang kuat dalam tatanan bahasanya. Dominasi bentuk atau aspek maskulinitas pun sangat terasa. Hal inilah yang menjadi kekosongan dan masalah bagi komunitas LGBTQ+ dan kaum perempuan di Prancis. Mereka berpendapat Bahasa Prancis bersifat seksis sehingga diperlukan bahasa yang dapat mempresentasikan identitas gender mereka secara setara dengan kelompok gender lainnya. Atas inisiasi Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE), diterbitkan sebuah buku panduan écriture inclusive dengan tujuan untuk mendorong dan mengedukasi pengaplikasian écriture inclusive pada berbagai komunikasi publik. Hal ini menimbulkan perdebatan panjang di antara masyarakat Prancis. Dalam perdebatan mengenai écriture inclusive, ada keterlibatan besar para politisi Prancis yang berkaitan dengan ideologi politik mereka. Tujuan dalam tulisan ini adalah untuk melihat pandangan atau opini mengenai écriture inclusive dari para politisi dengan melihat upaya persuasi yang dilakukan untuk mempengaruhi masyarakat. Penulis ingin melihat keberterimaan masyarakat Prancis terhadap écriture inclusive sebagai upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini mengenai pro dan kontra yang ditunjukkan politisi Prancis terkait penerapan écriture inclusive. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisan ini didasari atas teori performativitas gender milik Butler (1990), teori komponen makna dari Leech (1981) dan teori retorika dari Fromilhague (2010) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Melalui hasil analisis yang dilakukan, penulis menemukan bahwa para politisi mengungkapkan pendapat mereka secara persuasif dengan menggunakan unsur retorika figures de construction et de pensée. Kecenderungan penolakan akan écriture inclusive didominasi oleh politisi sayap (tengah-) kanan, hal ini berkaitan dengan ideologi dan nilai politik mereka.

Download

Share

COinS